Linggau Metropolis

Tidak Ada Walikota, PNS Banyak Bolos

2011-06-11T03:41:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Tingkat disiplin PNS di likungan Pemkot Lubuklinggau hanya kepada Walikota, H Riduan Effendi. Hal itu dapat dibuktikan kalau Walikota, Riduan sedang dinas ke luar kota suasana di sekretariat sepi karena banyak PNS yang bolos mulai dari staf, Kasubag hingga Kabag.
Kondisi tersebut terjadi bukan di sekretariat saja tapi hingga ke seluruh kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di likungan Pemkot Lubuklinggau. Sehingga kondisi tersebut menjadi tanda, kalau suasana kantor sepi dapat dipastikan Walikota, Riduan tidak ada di Kota Lubuklinggau.
Demikian juga halnya dalam setiap acara Pemkot Lubuklinggau, kalau bukan Walikota yang hadir pejabat yang datang pasti sedikit sekali. Akan tetapi kalau Walikota datang acara pasti meriah karena banyak pejabat ikut hadir. Kondisi tersebut juga terjadi saat senam bersama di Stadion Mini Bukit Sulap, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
Makadari itu setelah senam, kemarin (Jumat, 10/6) seluruh perserta senam diinstruksikan baris per SKPD, kemudian melintas di depan Walikota. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah yang tidak hadir. Daftar nama pegawai yang tidak datang diserahkan kepada Walikota.
Walikota, Riduan, saat dikonfirmasi wartawan koran ini secara tersirat mengaku tahu PNS disiplin ketika ada Walikota. “Itulah yang sangat saya sesalkan. Seharusnya disiplin bukan kepada Pak Wali tapi kepada diri sendiri. Maka dari itu saya minta kepada kepala SKPD untuk menanamkan disiplin kepada bawahannya kerena displin itu bukan untuk saya akan tetapi untuk yang bersangkutan. Saat ini saya Walikota tidak lama lagi masa jabatan akan berakhir. Bukan begitu (disiplin karena ada Walikota) yang saya harapkan. Sebab PNS adalah abdi Negara dan abdi masyarakat, kita ini (PNS) digaji oleh pemerintah menggunakan uang rakyat,” katanya kepada koran ini didampingi Inspektur, Sofian Narta dan Kabag Humas dan Protokol, Ahmad Hasian Ritonga.
Riduan mengajak, PNS dilikungan Pemkot Lubuklinggau untuk membudayakan rasa malu. “Malu kalau tidak disiplin. Malu kalau bolos kerja. Malu kalau tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bukan malu dengan Riduan tapi kepada diri sendiri. Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Pemkot Lubuklinggau apa pun kegiatan kalau di undang harus datang, jangan melihat siapa sosok yang hadir. Harus dihilangkan budaya itu (mau hadir dalam acara kalau ada Walikota, red),” himbaunya.
Dalam hal disiplin, lanjutnya sama dengan menjalankan ibadah. “Misalnya. Kita umat Islam menunaikan solat bukan karena takut dengan mertua, tapi kita menunaikan itu karena kewajiban. Demikian juga halnya mengenai disiplin ini bukan karena Walikota,” ucapnya.
Menurut Walikota, dirinya sudah sering mengiatkan PNS di jajaran Pemkot Lubuklinggau agar disipilin. Akan tetapi tampaknya belum menunjukan hansil yang menggembirakan khususnya disaat Walikota tidak berada di Kota Lubuklinggau. Makadari itu, Pemkot Lubuklinggau akan menerapkan absensi finger scan (sidik jari). Tehnologi absensi sidik jari akan diterapkan Juli nanti. “Seluruh SKPD hingga ke kantor camat. Untuk kantor keluhan tahun ini belum, akan kita anggarkan tahun berikutnya,” paparnya.
Absensi sidik jari dinilai sangat efektif. Sebab pegawai tidak dapat berlaku curang dalam mengisi absensi karena tehnologi tersebut mencatat dengan jelas jam datang dan jam pulang pegawai. (09)

Pencaker Paling Banyak Perempuan

2011-06-10T04:12:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Jumlah pencari kerja (pencaker) di Kota Lubuklinggau yang mengambil blangko AK-1 di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau, 127 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data Januari hingga April 2011.
Dari 127 pencaker tersebut paling banyak perempuan yakni 107 orang, laki-laki 20 orang. Jumlah pencaker mengambil blako AK-1 membludak terjadi pada Pebruari jumlahnya mencapai 54 orang, terdiridari 51 perempuan dan 3 laki-laki. Januari dan Maret masing-masing 28 orang dengan rincian di Januari pencaker jenis kelamin perempuan 19 orang, laki-laki 9 orang. Sedangkan Maret 24 pencaker perempuan dan 4 laki-laki. Maret hanya 17 pencaker terdiridari 13 perempuan, 4 laki-laki. Kadisnaker Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani melalui Kasi Informasi Pasar Kerja (IPK), Atha mengatakan, tingginya jumlah pencaker mengambil blangko AK-1 pada Pebruari karena saat itu PT Pusri membuka lowongan kerja. “Saat itu PT Pusri membuka lowongan kerja,” katanya kepada wartawan koran ini di kantornya di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
Namun demikian ia mengaku tidak tahu dari sejumlah pencaker yang melamar di PT Pusri itu diterima atau tidak karena tidak ada pemberitahuan dari orang yang bersangkutan. Padahal lanjutnya, pencaker yang mengambil blako AK-1 wajib melapor setiap 6 bulan sekali, kalau belum mendapatkan pekerjaan. “Akan tetapi jika sudah diterima bekerja instansi atau perusahan yang memperkerjakan wajib mengembalikan blako AK-1 karyawan yang diterima. Dengan adanya pengembalian blangko AK-1 ke Disnaker sehingga kami tahu pencaker tersebut sudah mendapatkan pekerjaan, sehingga kami dapat mengurangi jumlah pencaker yang tercatat. Kami tidak tahu jumlah pencaker yang diterima bekerja yang ada hanya jumlah pencaker,” paparnya.
Ia mengakui, sejauh ini belum ada instansi pemerintah maupun swasta yang mematuhi ketentuan yang tercantum di blako AK-1 pada poin 3, “Apabila tenaga kerja yang bersangkutan telah diterima bekerja maka instansi/perusahan yang menerima agar mengembalikan AK-1 kepada Disnaker. Belum ada kesadaran dalam aturan,” jelasnya.
Namun demikian lanjutnya karena blangko AK-1 berlaku selama 2 tahun maka pihaknya akan mencoret nama pencaker yang sudah terdaftar selama 2 tahun. “Dua tahun sekali kita hapus karena dianggap sudah mendapatkan pekerjaan karena tidak ada laporan baik dari pencaker yang bersangkutan maupun dari perusahan tidak ada yang mengembalikan AK-1,” ungkapnya.
Mengenai penyaluran tenaga kerja, kata dia lagi, perna dilakukan Disnaker Kota Lubuklinggau karena ada permintaan dari Perusahan Penyalur Tenaga Kerja Indoensia (PJTKI) yakni PT Citra Karya Sejati dari Palembang. PJKI itu mencari pencaker untuk disalurkan bekerja di Luar Negeri (LN) diantaranya Malaysia, Burnai Darussalam, Bangkok dan lain-lain. Namun demikian minat warga Kota Lubuklinggau untuk bekerja di LN sangat minim. Terbuktinya hanya ada satu orang yang melawar atas nama Dodi Agusman warga Jalan Kayu Agung, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. “Sudah berikan rekomendasi untuk membuat paspor. Rekomendasinya kita terbitkan pada 22 November 2010. Namun demikian kita belum tahu jadi berangkat atau tidak,” katanya.
Ada dua faktor yang menyebabkan warga Kota Lubuklinggau tidak berminat bekerja di LN. Pertama mungkin karena takut mengalami nasib buruk seperti yang perna dialami oleh sejumlah TKI. Kedua menandakan Lubuklinggau makmur Walaupun tidak bekerja tapi peluang usaha di Kota Lubuklinggau ini masih luas. Coba bandingkan, yang paling banyak jadi TKI warga Indonesia bagian timur,” dugannya.
Menurutnya, bekerja di LN tidak perlu takut asalkan melalui jalur resmi yang disalurkan PJTKI terdaftar di Disnaker. “TKI yang mengalami nasib buruk seperti dianiaya majikan, misalnya itu TKI ilegal. Akan tetapi TKI yang disalurkan melalui PJTKI resmi tidak seperti itu karena sebelum diberangkatkan, calon tenaga kerja dilatih terlebih daluhu. Pelatihan yang diberikan disesuikan tempat menyalurkan jika untuk pembantu rumah tangga artinya akan dibekali cara memasak-masakan internasional, mencuci menggunakan mesin karena berabot rumah tangga di LN menggunakan tehnologi,” pungkasnya. (09)

Sempat Distop Dilanjutkan Lagi

2011-06-07T02:26:00.002+07:00

Pembangunan di Lahan PT Cikencreng

LUBUKLINGGAU-Bangunan di depan sport centre yang sempat dihentikan pembangunannya oleh Camat Lubuklinggau Utara I, M Yunus dilanjutkan lagi. Penyetopan dilakukan oleh camat karena bangunan itu didirikan di atas lahan PT Cikencreng.
Camat Lubuklinggau Utara I, M Yunus membenarkan bangunan itu dilanjutkan lagi. Namun demikian M Yunus mengaku sudah beberapa kali mengirimkan surat teguran kepada pemilik bangunan.
“Saya sudah tiga kali mengirimkan surat teguran agar pembanguan dihentikan karena bangunan itu didirikan diatas lahan PT Cikencreng,” akunya kepada wartawan koran ini di kantor Walikota Lubuklinggau, Senin (6/6).
Mengenai langkah selanjutnya M Yunus mengaku belum tahu. “Sesuai prosedur saya sudah mengirimkan surat teguran. Soal langkah selanjutnya nanti,” katanya singkat.
Sebagaimana diketahui seberita sebelumnya, lantaran menyetop pengerjaan bangunan tersebut Camat Lubuklinggau Utara I, M Yunus sempat diancam oleh oleh oknum pejabat yang mengaku pemilik bangunan di depan sport centre
Peristiwa tersebut terjadi bulan Mei lalu di kantor Camat Lubuklinggau Utara I. “Sara-gara saya menyetop pengerjaan bangunan itu sehingga saya didatangi oleh oknum pejabat. Pokonya dia (oknum pejabat, red) mengelurakan kata-kata tidak enak,” kata Yunus.
Melihat situasi tidak menguntungkan dan takut terjadi apa-apa lantas Camat memanggil petugas Polsek dan Koramil. Yunus pun sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi melalui Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau. Setelah adanya laporan Yunus lalu Pemkot Lubuklinggau menurunkan tim ke lokasi menyetop pengerjaan bangun itu. “Saat itu, saya hanya meminta kepada orang yang mengerjakan bangunan itu untuk menghentikan pengerjaan, tapi sekarang sudah distop oleh Tim Pemkot Lubuklinggau,” paparnya.
Ditambahkan Yunus, penyetopan pembanguanan itu dilakukan karena bangun itu didirikan diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cikencreng. Disamping itu menyalahi Peraturan Daerah (Perda) No 15 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jarak Bangunan, Pasal 25 huruf c menyatakan, khusus untuk jarak di depan bangunan disepanjang jalan Lintas Sumatera diharuskan dari As jalan ke pondasi bangunan minimal 25 (dua puluh lima) meter. “Bangunan itu menyalahi DMJ (Daerah Milik Jalan,red),” pungkasnya. (09)

Hari Ini, Walikota Terima Piala Adipura

2011-06-07T02:26:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
ANTUSIAS : Sejumlah pegawai antusias mengabadikan Piala Adipura 2010 di rumah dinas walikota Lubuklinggau, Juni tahun lalu.

Besok Diarak Keliling Kota

LUBUKLINGGAU-Hari ini (Selasa 7/6) Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi terima anugerah Piala Adipura 2011 bersama 63 bupati/walikota se-Indonesia diserahkan oleh Presiden RI, H Susilo Bambang Yodoyono. Kegiatan itu dipusatkan di Istana Negara, Jakarta.
Informasi tersebut seperti dikatakan Sekda Kota Lubuklinggau, H Akisropi Ayub kepada wartawan koran ini Senin (6/6) di gedung DPRD Kota Lubuklinggau setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengaturan, kelembagaan, retribusi daerah, pajak daerah dan izin pembangunan menara telemunikasi.
Ditambahkannya, direncanakan Walikota bersereta rombongan kembali ke Kota Lubuklinggau Rabu (8/6) melalui Bandara Fatmawati, Bengkulu. “Sebab pada hari Rabu Bandara Silampari tidak ada jadwal penerbangan, maka dari itu walikota lewat Bengkulu. Jadi acara penyambutan Piala Adipura di Kelurahan Watas Lubuk Durian, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, diperkirakan sampai di Kota Lubuklinggau sekitar pukul 13.00 Wib karena tiba di Bengkulu pukul 09.00 Wib,” jelasnya.
Mengenai rute pawai lanjut Sekda, dari Watas langsung ke arah selatan sampai di depan kantor Bupati Musi Rawas (Mura) Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I berbalik arah. Kemudian di ke Jalan A Yani menuju rumah dinas walikota Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Di rumah dinas walikota ada acara rama-tamah dengan petugas kebersihan. “Petugas kebersihan kita jamu makan bersama di rumah dinas walikota,” jelasnya.
Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Lubuklinggau, Ahmad Hasian Ritonga mengatakan, Kota Lubuklinggau dapat Piala Adipura untuk kategori kota sedang.
Dari 63 kabupaten/kota yang dapat Piala Adipura terdiri dari, 2 kota metropolis, 2 kota besar, 17 kota sedang, 42 kota kecil.
Berdasarkan berita disejumlah media online jumlah penerima penghargaan Adipura 2011 berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2010 jumlah penerima Adipura lebih dari 100, sedangkan tahun ini hanya 63. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan jumlah penerima penghargaan Adipura 2011 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlahnya turun dari tahun lalu, kalau sebelumnya penerima Adipura di atas 100 sekarang dibawah 100,” kata Gusti Muhammad Hatta di Jakarta. Berkurangnya jumlah penerima Adipura menurut Gusti adalah karena mekanisme penilaiannya yang ditingkatkan yaitu hingga 100 persen yang diperiksa secara silang sebanyak tiga kali serta pemeriksaan oleh Dewan Pertimbangan Adipura.
Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan indikator penilaian Adipura 2011 sehingga lebih ketat. Ada tiga parameter penilaian yang diterapkan yaitu penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengelolaan air dan kualitas udara. Parameter penilaian akan ditambahkan lagi secara bertahap pada 2015 yaitu efisiensi energi, pemulihan energi, green building, dan eco-office. (09/net)

Jembatan Batu Urip Taba Makin Memprihantinkan

2011-06-07T02:25:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
PATAH : Lantai jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II sudah banyak yang patah.

LUBUKLINGGAU-Kondisi jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II semakin memperhatinkan. Sebab lantai jembatan sudah banyak yang patah.
Berdasarkan pantauan wartawan koran ini Senin (6/6), beberapa bagian lantai jembatan yang sudah patah diperbaiki warga secara swadaya dengan menambal dengan kayu seadanya.
Hendri, warga yang kebetulan melitas di atas jembatan itu mengaku khawatir jembatan patah. “Sebenarnya saya khawatir lewat di sini. Tapi kalau tidak lewat sini terlalu jauh memutar, karena jembatan ini satu-satunya jalan pintas dari Kecamatan Lubuklinggau Timur I ke Kecamatan Lubuklinggau Utara II,” akunya.
Ia yang mengaku sering melintas di atas jembatan tersebut berharap kepada Pemkot Lubuklinggau agar segera memperbaiki jembatan. “Saya berharap di perbaiki. Kalau bisa dibangun jembatan permanen, apa lagi masyarakat yang melitas di jembatan ini semakin banyak. Maksudnya bukan hanya warga Kelurahan Batu Urip Taba atau warga Batu Urip saja, akan tetapi warga dari arah timur ke utara sering lewat jembatan ini khususnya yang menggunakan sepeda motor,” ucapnya.
Ia mengaku heran di tengah kota masih ada jembatan gantung. “Biasanya jembatan gantung itu identik berada di pedesaan atau di kebunan. Tapi sini (Kota Lubuklinggau, red) ini unik masih banyak jembatan gantung selain di Batu Urip di Kelurahan Taba Pingin menghubungkan Kelurahan Siring Agung juga ada jembatan gantung. Apalagi jembatan gantung di Taba Pingin itu banyak sekali masyarakat yang menggunakannya, selain masyarakat umum pelajar SMA Negeri 4. Pegawai yang bermukim di Tugumulyo pun banyak yang lewat jembatan itu,” ungkapnya.
Safar menambahkan, kondisi jembatan gantung Batu Urip memprihatinkan. Ia berharap masyarakat yang melitas di jembatan itu agar berhati-hati. “Untuk itu jangan sampai dua sepeda motor melitas sekaligus diatasnya baik dari arah berlawanan maupun satu arah. Kalau dua sepeda motor lewat diatasnya saya khawatir kayunya patah. Ini perlu kesadaran masyarakat yang melitas di jembatan ini,” harapnya. (09)

KFC Tidak Miliki Dokumen UKL-UPL

2011-02-21T02:08:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Ternyata rumah makan siap saji Kentucky Fried Chicken (KFC) beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II belum memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan. Akibatnya rumah makan siap saji tersebut terkesan mengabaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Buktinya warga yang bermukim di sekitar rumah makan tersebut mengeluhkan bau dari saluran pembuangan limbah. Bahkan ketika berdiri di dekat bangunan tersebut tersebut terasa tercium bau busuk menyengat.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Lubuklinggau, Johanes Sitepu mengakui KCF belum memilki dokumen UKL-UPL. “Iya, memang belum ada, baru akan dibuat. Sekarang mereka akan membuat UKL-UPL,” akunya kepada wartawan koran ini Jumat (18/2).
Untuk itu, kata Sitepu pihaknya sudah mengambil sample air limba dari rumah makan tersebut untuk dibawa ke Laboratorium Badan Likungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). “Akan tetapi terjadi kesalahan teknis dalam penyimpanan sample air sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan. Media penyimpanan limbah tidak boleh menggunakan botol plastik, mesti menggunakan botol beling/kaca. Kalau menggunakan botol plastik hasilnya tidak akurat. Makadari itu dalam waktu dekat akan diambil lagi sample air limbahnya,” ungkap mantan camat Lubuklinggau Utara II ini.
Sitepu juga menduga IPAL rumah makan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kalau IPAL berfungsi dengan baik air akhir yang keluar dari IPAL tidak menimbulkan bau busuk. “Mungkin dulu IPALnya bagus, sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik. Bisa saja rusak karena sudah lama,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Manager KFC Kota Lubuklinggau, Riza Riyadi menjelaskan, IPAL berupa penyaringan limbah padat dan kemudian diolah menjadi limbah cair yang dialirkan ke saluran pembuangan air di Jalan Yos Sudarso. “Limbah padat berbentuk lemak kita saring di-gras trap kemudian limbah padat tersebut dikumpulkan ditempat sampah besoknya diambil oleh petugas Dinas Kebesihan dan Pertamanan (DKP) untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,” jelasnya.
Ditanya soal masih adanya bau di sekitar lingkungan KFC ? Menurut Riza, bau tersebut disebabkan adanya endapan limbah cair tersebut. “Iya, saya akui bau, akan tetapi bau tersebut diakibatkan adanya endapan limbah cair. Dulu disedot 2 kali tiap minggu oleh petugas DKP. Akan tetapi, sejak mesin tinja milik DKP rusak sehingga tidak pernah disedot sejak November 2010 lalu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Manager asli Bukit Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) ini menambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut karyawan melakukan gotong-royong setiap minggu. “Setiap minggu kita adakan gotong-royong untuk membersihkan limbah cair yang mengalir di saluran air,” tambahnya.
Riza juga tidak membantah kalau KFC belum memiliki dokumen UKL-UPL sebagai salah satu persyaratan perjanjian bagi pemarkarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan diberbagai sektor. “Kami belum memiliki dokumen UKL-UPL karena saat dibukanya KFC cabang Kota Lubuklinggau, Perda yang mengatur UKL-UPL belum terbit,” ungkapnya.
Riza menambahkan, sekarang KFC baru memproses pembuatan dokumen UKL-UPL melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Lubuklinggau. “KLH sudah mengambil sample air limbah. Kabarnya sekarang sudah dibawa ke BLH Sumsel dan kami masih menunggu hasilnya,” pungkasnya. (02/Mg01)

Pengerjaan Proyek Multiyear Sarana Kelistrikan Lamban

2011-02-19T03:19:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Pengerjaan proyek multiyear sarana kelistrikan Kota Lubuklinggau lamban. Buktinya pengerjaan fisik proyek tersebut baru dalam tahap pemasangan tiang dan jaringan di Jalan Kenanga II-Siring Agung. Itupun yang baru terpasang di dekat kantor Camat Lubuklinggau Utara II, belum tembus ke Kelurahan Siring Agung. Program pemasangan jaringan listrik tersebut juga ke Jalan Lingkar Utara SMA Negeri 8 Lubuklinggau. Disamping itu juga ke arah SMP Negeri 8 Jalan Nangka.
Sementara itu pemasangan trafo sisipan belum kelihatan. Demikian juga pemasangan lampu led Masjid Agung As Salam Kota Lubuklinggau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau, Bambang Hermanto melalui Kabid Pertambangan dan Energi, Misno, mengakui pengerjaan proyek multiyear sarana kelistrikan lamban. “Iya memang lamban. Akan tetapi kami belu tahu apa kendala yang dihadapi PT Inversaka selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut,” akunya kepada wartawan koran ini di kantornya, Kamis (17/2).
Menurut Misno, ia sudah mengundang direktur PT Invarsaka ke kantor DPU. “Sudah datang, akan tetapi saat pihak rekanan datang saya sedang tugas ke luar kota, sehingga belum bertemu,” ungkapnya.
Namun demikian lanjut Misno, sebelumnya ia sudah mengecek 50 persen trapo dari sekitar 50 trafo proyek multiyear sudah ada di Kota Lubuklinggau. “Hampir 50 persen trafo sudah didatangkan oleh rekanan, barangnya ada di gudang yang disewa oleh PT Invarsaka terletak di Kelurahan Marga Mulya. Saya belum tahu apa kendalanya padahal peralatan yang akan dipasang sudah ada di Kota Lubuklinggau. Mungkin pihak rekanan sudah punya perhitungan sendiri tepat pada waktunya proyek selesai,” ucapnya. Sembari menyebutkan, proyek multiyear sarana kelistrikan berakhir Agustus 2011. “Dijadwalkan selesai Agustus 2011,” jelasnya.
Ditambahkan Misno, trafo sisipan proyek multiyear berkapasitas 160 kilovolt (KV). “Seluruahnya sekitar 50an trafo proyek multiyear berkapasitas 160 KV,” pungkasnya. (02)

Bangunan Pasar Inpres Blok B Mengkhawatirkan

2011-02-18T03:25:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Surat Keputusan (SK) pembentukan tim investigasi Pasar Inpres Blok B Kota Lubuklinggau sudah ditandatangani Sekda, H Akisropi Ayub. Untuk itu dalam waktu dekat tim tersebut akan turun ke lapangan guna melakukan investigasi terhadap bangunan pasar yang dibangun pada tahun 1974 itu apakah masih layak difungsihkan atau tidak.
Informasi tersebut seperti dikatakan Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi MT. Menurut Nobel, seyogyanya tadi (kemarin, Kamis 17/2) tim mengadakan rapat untuk membahas pembagian tugas dari masing-masing tim, sekaligus menjadwalkan akan turun ke lapangan. Akan tetapi berhubung anggota tim banyak yang tidak hadir karena sedang tugas luar kota, sehingga ia belum melakukan pembagian tugas. Demikian juga belum menentukan jadwal kapan akan turun ke lapangan.
“Tadi rapatnya belum terjadi,” ucap Nobel. Untuk itu Nobel meminta kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) Kota Lubuklinggau, Fajaruddin untuk melakukan penjadwalan ulang rapat lanjutan kemudian langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi pasar tersebut.
“Tim akan menilai kondisi pelayanan yang ada saat ini. Kemudian berapa banyak toko yang masih bisa di pakai. Disamping itu tim akan mengkaji tingkat kerusakan banguan itu,” ungkapnya. Kemudian, lanjut Nobel, hasil inveksi lapangan akan dibahas. “Tim akan membahas hasil inveksi di lapangan. Kemudian apa rekomendasi dari masing-masing tim,” jelasnya.
Kepala DKUMKMPP Kota Lubuklinggau, Fajaruddin berjanji secepatnya akan menjadwalkan turun ke lapangan. “Seceptnya akan dijadwalkan, mungkin dalam minggu-minggu inilah. Akan tetapi saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing anggota tim. Maksudnya jangan sampai waktunya berbenturan dengan acara lain, sehingga anggota tim tidak bisa hadir. Sesuai insruksi Asiten II bahwa jangan sampai diantara tim ada yang tidak bisa hadir. Asisten II memita semua tim bisa ikut turun ke lapangan,” ucapnya.
Adapun tim dimaksud lanjut Fajarudin terdiridari asisten II, staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), bagian pembangunan, bagian pemerintahan, bagian hukum, bagian ekonomi.
Sebagaimana diketahui berita sebelumnya, Kamis (13/1) lalu Pemkot Lubuklinggau membentuk tim investigasi Pasar Inpres Blok B. Pembentukan tim tersebut terkait laporan pedagang bahwa kondisi bangunan pasar itu agak mengkhawatirkan. Sebab lantai II bangunan sudah banyak yang bocor merembas ke bangunan dibawahnya. Disamping itu betonnya sudah banyak yang mengelupas sehingga terliat rangka besi bangunan sudah karat. (02)

PHL Dinas Pasar Belum Terima Honorium

2011-02-17T01:35:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) Kota Lubuklinggau belum gajian. “Kami belum gajian terhitung Januari 2011,” demikian diungkapkan salah seorang PHL kebersihan DKUMKMPP Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini, Rabu (16/2).
Menurutnya, PHL belum menerima gaji karena SK 2011 belum terbit. “Kata kepala dinas SK kami belum terbit sehingga proses pembayaran gaji tertunda,” ucap sumber koran ini yang meminta namanya tidak ditulis. Namun demikian ia mengaku, yakin gajinya akan dibayar oleh pemerintah dalam hal ini DKUMKMPP. Tapi mereka berharap, gajinya bisa dibayar dalam waktu dekat. “Kami berharap gaji kami segera dibayar. Bagaimana kami membiayai kebutuhan hidup kalau terlalu lama gaji tertunda,” harapnya.
Terpisah, Kepala DKUMKMPP Kota Lubuklinggau, Fajaruddin saat dikonfirmasi wartawan koran ini mengakui PHL yang bertugas di dinas yang dipimpinnya belum menerima hanorium Januari 2011. “Memang benar. Saat ini masih dalam proses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) bisa dicairkan,” aku Fajaruddin.
Ditambahkan Fajaruddin, kendala belum cairnya honorium PHL tersebut karena Kepala DPPKA sedang dinas luar kota (DL). “Pak Zuklipliy sedang DL sehingga belum bisa dicairkan,” ucapnya. Lebih lanjut Fajaruddin menjelaskan, pegawai yang belum menerima gaji bukan hanya PHL akan tetapi termasuk pegawai honor SK Walikota. Totalnya 130 orang yang belum terima gaji. 130 orang tersebut terdiridari juru tagih retribusi pasar, petugas kebersihan, petugas Trantib dan lain-lain.
Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Lubuklinggau, tidak membatah salah satu penyebab belum cairnya gaji PHL karena SK belum terbit, terutama pegawai honor SK Walikota. “SK sedang diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun demikian saya memberikan jaminan ke DPPKA agar dapat melakukan proses pencairan. Saya berharap sembari menunggu SK diproses oleh BKD, DPPKA juga melakukan proses pencairan, jadi dua-duanya jalan. Maksud saya jangan sampai molor karena menunggu SK. Setelah SK terbit kami tinggal menyerahkan ke DPPKA,” ungkapnya.
Fajaruddin menambahkan, mulai 2011 pihaknya melakukan perubahan pola pembayaran honorium PHL dan pegawai honor. Selama ini pembayaran honorium dan transportasi dipisahkan. “Honor Rp 450 ribu perbulan, sedangkan uang transportasi Rp 150 perbulan. Jadi honorium mereka nilainya Rp 600 ribu perbulan. Dulu, mereka terima secara terpisah, terima honor dulu kemudian buru dicairkan uang transportasi. Hal itu dilakukan karena tahun lalu pembayaran uang transportasi sempat tertunda karena tidak teranggarkan dalam APBD induk tapi dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Saat itu mereka sempat protes. Maka dari itu mulai tahun ini tidak lagi seperti itu (dipisahkan), honorium dan uang transportasi kita berikan sekaligus,” pungkasnya. (02)

Jembatan Marga Bhakti Dibangun Tahun Ini

2011-02-16T00:50:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Jembatan Mesat, Jembatan Kelurahan Marga Bhakti dan jalan menuju lokasi Tempat pembuangan Akhir (TPA) Air Kati, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I akan dibangun tahun ini. Pembangunan tiga infrastuktur tersebut dibiayai melalui bantuan penguatan infrastuktur prasana daerah dari Kementerian Keuangan RI.
“Alhamdullilah, tahun ini kita dapat bantuan penguatan infrastuktur yang berasal dari dana perimbangan,” demikian diungkapkan Kepala Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lubuklinggau, Hartono Djunaidi kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di komplek perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Senin (14/2).
Menurutnya, bantuan tersebut tidak serta merta didapatkan begitu saja, akan tetapi diusulkan dengan mengajukan proposal ke Kementerian Keuangan. “Atas nama Walikota kita mengajukan proposal ke Kementerian Keuangan untuk membangun jembatan Mesat Seni, Jembatan Marga Bhakti dan jalan menuju TPA. Proposalnya kita ajukan tahun lalu, tahun ini direalisasikan. Dana bantuan penguatan infrastuktur, prasarana daerah tidak bisa dialihkan untuk membiayai untuk membangun yang lain. Harus untuk membiayai pembangun sesuai dengan proposal kita tidak bisa dialihkan,” ucapnya.
Menurutnya, volume kedua jembatan tersebut masing-masing panjang 25 lebar 9 meter. “Volumenya sama, bedanya ketinggian jembatan. Panjang jalan menuju TPA yang akan dibangun 2,4 kilo meter (KM) lebarnya 7 meter,” katanya.
Ia menambahkan, jembatan Marga Bhakti yang akan dibangun itu terletak di perbatasan Kota Lubuklinggau dengan Kabupaten Musi Rawas (Mura) tepatnya di Kecamatan Tugumulyo. “Jembatan penghubung Marga Bhakti dan Tugumulyo, saat ini masih jembatan papan. Selama ini hampir setiap tahun direhap. Makadari itu kita cari bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun jembatan permanen,” ungkapnya.
Sedangkan Jembatan Mesat yang akan dibangun terletak di jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Lubuklinggau Timur II dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. “Jalan yang dibuka melalui program TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) tahun lalu,” jelasnya. (02)

Website Pemkot Lubuklinggau Tidak Optimal

2011-02-12T02:42:00.001+07:00

Riduan : Akan Didesain Ulang

LUBUKLINGGAU-Data dan informasi situs resmi Pemkot Lubuklinggau belum memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya mengenai produk hukum Pemkot Lubuklinggau. Buktinya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ditayangkan di website http://www.lubuklinggau.go.id tidak bisa di-download oleh masyarakat luas. Misalnya seperti Perda No. 29 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Berdasarkan penelusuran wartawan koran di situs resmi Pemkot Lubuklinggau. Disamping tidak bisa di akses produk hukum Kota Lubuklinggau yang ditayangkan di situs tersebut tidak lengkap. Uniknya Perda yang diterbitkan pada 2010 belum di-uplod disitus tersebut seperti Perda No. 16 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Semestinya Perda tersebut mesti ditayangkan wibsite sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Sedangkan perda yang bisa diakses diantarantaranya Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Sementara Perda yang dibutuhkan masyarakat tidak ditayangkan.
Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi saat dikonfirmasi mengakui situs Pemkot Lubuklinggau belum maksimal. “Saya monitor melalui website terkadang untuk membaca tulisan yang ditampilkan sulit.. Wibsite kita sudah jalan tapi belum maksimal,” akunya.
Maka dari itu, Walikota menginstruksikan Sub Bagian (Subag) Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kota Lubuklinggau untuk memperbaiki tampilan website. “Desain ulang. Saya katakan kepada mereka (PDE) lebih baik sekaligus selesai walupun biayanya mahal dari pada dikit-dikit tidak menyelesaikan. Sebab kalau tidak kita akan ketinggalan karena tehnologi cepat sekali mengalami perubahan,” pintanya.
Terpisah, Kasubag PDE Setda Kota Lubuklinggau, Ira Dwi Aryati membenarkan produk hukum yang ditayangkan di website Pemkot tidak bisa di-download karena Perda yang ditanyakan hanya judulnya saja. “Tidak bisa diakses karena itu hanya kita tanyangkan judul saja, tidak ada isi Perda-nya. Tapi ada beberapa Perda yang bisa download seperti Perda Susunan Organisasi,” ukunya.
Menurut dia, pihaknya terpaksa hanya menayangkan judul Perda karena pihaknya tidak memiliki soft coppy perda tersebut. “Kita sudah minta ke Bagaian Hukum tapi katanya tidak ada lagi soft coppy-nya yang ada berupa buku. Dengan demikian artinya kalau kita akan menampilkan isi Perda mesti diketaik ulang. Itulah masalahnya sehingga kami tidak bisa menampilkan produk hukum,” ungkapnya.
Disamping itu lanjutnya hanya beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah aktif meng-uplod data dan informasi diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan (BPMPK). Hal itu terjadi karena SKPD tidak ada tenaganya. “Banyak yang belum bisa meng-uplod,” paparnya.
Pihaknya akan merombak desain tampilan website. “Nanti desainya akan kita rombak lagi. Program kita dalam tahun ini untuk meningkatkan kualitas,” jelasnya. (02)

Pemasangan Jaringan Listrik Kenanga II-Siring Agung Terkendala?

2011-02-11T02:06:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Camat Lubuklinggau Utara II, Syaiful Effendi memastikan pemasangan jaringan listrik Kenanga II-Siring Agung tidak ada masalah dengan warga. Bahkan Menurutnya justru warga setempat bertanya-tanya mengapa pemasangan tiang listrik stop.
“Tidak ada masalah dengan warga. Justru masyarakat bertanya mengapa pemasangan tiang listrik stop,” demikian ditegaskan Syaiful Effendi kepada wartwan koran ini di kantornya, Rabu (9/2). Ditambahkan Syaiful, masyarakat pemilik lahan sudah merelakan lahannya dipakai untuk tiang listik. “Masyarakat tidak menuntut ganti rugi kalau pohonnya ditebang karena kena jaringan listrik. Hal itu diperkuat adanya surat pernyataan warga dibubuhi tanda tangan 42 warga yang tanahnya dilalui jaringan listrik,” paparnya sembari menunjukan surat dimaksud.
Pernyataan Syaiful Effendi tersebut terkait lambannya pemasangan jaringan listrik di Jalan Kenanga II-Siring Agung. Berdasarkan pengamatan wartawan koran ini di lokasi tiang dan jaringan listrik yang sudah dipasang baru sebatas di dekat kantor Camat Lubuklinggau Utara II. Itupun kawat yang terpasang belum sempurna.
Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau, Misno membenarkan, tiang listrik yang baru terpasang baru sebatas di dekat kantor Camat Lubuklinggau Utara II. Namun ia mengaku belum tahu persis apa kendala yang dihadapi oleh pihak kontraktor. Pihak kontraktor belum memberi tahu apa kendalanya. “Saya mencari kontraktor untuk menanyakan apa masalahnya, tapi belum ketemu,” akunya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya proyek pemasangan jaringan listrik tersebut salah satu paket proyek multiyear sarana kelistrikan Kota Lubuklinggau.(02)

Realisasi Pajak BPHTB Melampaui Target Tahapan

2011-02-10T01:59:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Kota Lubuklinggau sudah terealisasi Rp 186.617.200. Realiasasi tersebut terhitung sejak BPHTB menjadi pajak daerah per 1 Januari hingga 8 Pebruari 2011.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kota Lubuklinggau, Zulkipliy Idris melalui Kabid PAD, Abu Hanifah kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di komplek perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Rabu (9/2).
Menurut, Abu Hanifah, realisasi pajak BPHTB sudah melampau target tahapan perbulan-nya yakni Rp 83,3 juta. “Sedangkan sudah terealisasi Rp 186.617.200, artinya sudah melebihi target tahapan dua bulan. Hal ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkot Lubuklinggau dengan mitra yang terkait diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan pihak perbankan,” ucapnya.
Melihat realisasi tersebut, ia mengaku optimis target pajak BPHTB yang tertuang dalam APBD Kota Lubuklinggau tahun 2011 Rp 1 miliar bisa tercapai. “Nanti akan kita lihat perkembangan, nanti akan dinaikan di dalam APBD-Perubahan,” katanya otimis. (02)

Warga Keramat Ngeluh Tidak Ada Lampu Jalan

2011-02-09T02:27:00.001+07:00

Cereme Taba - Warga Keramat RT 04 dan 05 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II mengeluh. Pasalnya jalan poros di perkampungan mereka gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan jalan.
Warga setempat, Junaidi berharap Pemkot Lubuklinggau mengadakan lampu jalan di daerahnya. “Kami berharap Pemkot memperhatikan keluhan warga. Pada malam hari di sini (RT 04 dan 05 Kelurahan Cereme Taba, red) gelap gulita,” harapnya, Selasa (8/2).
Kondisi tersebut, lanjut Junadi, menimbulkan kesan angker karena rawan kriminalitas. Bahkan tukang ojek takut mengantar warga ke daerah keramat, khususnya pada malam hari. “Mereka (tukang ojek) takut dirapok. Kalau tidak percaya silakan buktikan,” ucapnya.
Menurut Junaidi, tindakan kejahatan yang kerap terjadi di keramat bukan dilakukan oleh warga setempat akan tetapi tempat kejadiannya saja. “Disamping itu di kramat ini jadi tempat pelarian pelaku pencurian atau perampokan, bukan dilakukan warga setempat. Hal itu terjadi karena kondisi perkampungan gelap gulita sehingga pelaku kejahatan leluasa melakukan aksinya,” jelas Junaidi.
Padahal kata Junaidi, untuk menerangi jalan poros RT 04 dan 05 Kelurahan Cereme Taba ini tidak banyak kira-kira lima titik lampu. “Kami sudah menghitungnya kira-kira kita butuh lima titik lampu,” katanya. .
Disamping itu warga juga berharap adanya penambahan jaringan induk. Sebab jaringan listrik di kawasan ini mengambil dari rumah ke rumah bukan dari kabel induk, sehingga menyebabkan kekurangan daya khususnya di kawasan RT 05. “Kabel induk ada di simpang tiga sebelum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keramat Abadi. Untuk pembahan jaringan induk dari simpang tiga ke RT 05 bagian ujung setidaknya dibutuhkan 7 tiang. Kalau mengandalkan PLN lama. Maka dari itu kami berharap Pemkot menambah jaringan induk di daerah kami,” ucapnya.
Sudirman (58) menambahkan, keluhan warga RT 04 dan 05 hanya soal lampu jalan. Kalau soal jalan relatif cukup baik. “Jalan jadilah sudah lumayan bagus. Lampu penerangan jalan yang sangat kami perlukan karena dengan kondisi gelap rawan kejahatan. Disamping itu kami berharap adanya penambahan jaringan listik (induk). Sebab aliran listrik disini disambung dari rumah ke rumah tidak dari kabel induk. Dengan demikian sehingga walaupun listrik 6 ampre seperti 2 ampre, sehingga pada malam hari tidak bisa menyalakan televisi,” ungkapnya. Ia berharap, Pemkot memperhatikan keluhan warga keramat. “Tolanglah dipasang lampu jalan,” harapnya.(02)

DKP Kekurangan Armada Angkutan

2011-02-08T02:28:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Lubuklinggau masih kekurangan armada angkutan.
“Masalah angkutan masih menjadi kendala. Sebab angkutan yang ada tidak terkafer lagi untuk mengakut sampah,” demikian diungkapkan Kepala DKP Kota Lubuklinggau, Hermansyah melalui Sekretaris, Samiono kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Senin (7/2).
Ditambahkan Samiono, jumlah akutan yang ada saat ini terdiridari 12 unit dum truk, 2 unit amrol (mobil pengangkut kontainer, red). Sedangkan kontainer ada 18 unit, itupun sudah banyak yang rusak. Saat ini tiga kontainer tidak bisa difungsihkan karena masih dalam perbaikan. Disamping itu phaknya juga memiliki 10 unit sepeda motor. Untuk itu lanjut Samiono, rencana ke depan pihaknya merencakan untuk mengadakan armada angkutan diantaranya dum truk, amrol dan L-300. “Kita programkan pengadaan dua dum truk, 2 ambrol dan 5 unit mobil L-300. Pengadaan armada tersebut sebenarnya sudah disulkan dalam APBD tahun anggaran 2011 akan tetapi belum bisa dianggarkan karena terkendala keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan tahun depan bisa maka akan kita usulkan lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya tidak lagi mengadakan gerobak sampah. “Kita tidak lagi mengadakan gerobak sampah kerena tidak efektif, untuk pengakutan sampah jarak dekat dari bak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke kontainer dialihkan pakai sepeda motor roda tiga,” paparnya.
Lebih lanjut Samiono menerangkan, penambahan dum truk dan mobil amrol untuk melayani jalur baru diantaranya Jalan Kenanga II hingga ke Kelurahan Eka Marga Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. Kemudian Simpang Lapter hingga Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Selanjutnya ke daerah Jalan Cereme Dalam tembus ke Majapahit.
Apalagi sekarang lanjut Samiono, jumlah kawasan titik pantau penilaian Piala Adipura ditambah. Secara otomatis kawasan yang menjadi titik pantau perlu armada angkutan.
Menurut Samiono, penampungan sampah menggunakan kontainer lebih effektif jika dibandikan membuat kotak TPS. Sebab tidak membutuhkan banyak tenaga. Kalau pakai kontainer cukup dua orang yakni satu sopir dan karnet. “Disamping itu pengambilan sampah lebih mudah karena sudah tertampung di dalam kontainer. Sedangkan jika menggunakan bak TPS sampah mesti angkut lagi dipindahkan ke dalam dum truk,” jelasnya.
Samiono berharap kepada masyarakat yang mengadakan hajan jangan menutup jalan karena mobil pengakut sampah tidak bisa melintas. “Kami sering dikomplen karena sampah di dekat rumahnya tidak diangkat. Bagaimana kami akan mengambil sampah itu kalau di jalan msuk ada tarup hingga menutup badan jalan. Persoalan tersebut memang menjadi dilemma bagi kami karena masyarakat tidak mau tahu. Sementara bagaimana angkutan kita bisa lewat kalau jalan ditutup,” paparnya.
Ia menyarankan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) jika ada membuat program soal kebersihan anggarkan untuk membuat landasan kontainer saja. Jangan menggarkan beli sepeda motor karena biaya operasionalnya besar. “Nanti masyarakat terbebani akibatnya kami yang disalahkan. Sebab salah seorang warga dari salah satu kelurahan komplen ke DKP kerena merasa dua kali bayar kebersihan. Ternyata setelah ditelusuri yang satu retribusi kebersihan yang dibayar melalui tagihan rekening PDAM. Sedangkan satunya lagi dipungut oleh ketua RT setempat rupanya itu dana untuk oprasional sepeda motor sampah yang diadakan PNPM. Sehingga kita jelaskan retribusi kebersihan yang dibayarkan melalui tegihan rekening PDAM masuk ke kas daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kebersihan yang dipungut ketua RT adalah pengelolaan sampah swadaya masyarakat setempat, jadi itu tidak ada hubungan dengan DKP itu murni swadaya masyarakat,” ceritanya. Maka dari itu lanjut, Samiono setiap dalam kesempatan pertemuan PNPM ia selalu menyarankan untuk tidak membeli sepeda motor. Kalau ada program soal kebesihan programkan saja buat landasan kontainer. “Setiap dalam pertemuan PNPM saya selalu sampaikan,” himbaunya.(02)

Akhir Februari Pasar Ikan Simpang Periuk Difungsikan

2011-02-07T03:08:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Pengoperasian Pasar Ikan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II terkendala belum ada listrik. Namun demikian Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kota Lubuklinggau menargetkan akhir Februari 2011 difungsikan.
Infomasi tersebut seperti dikatakan Kadiskanak Kota Lubuklinggau, Subandio Amin kepada wartawan koran ini di sekretariat kelompok pedagang ikan Mina Sejahtera di Pasar Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Sabtu (5/2) setelah acara sosialisasi pengoperasian Pasar Ikan Simpang Periuk sekaligus peresmian kelompok pedagang ikan Mina Sejahtera. Subandio yakin rencana mengoperasikan Pasar Ikan Simpang Periuk dapat diwujudkan pada akhir Februari. Sebab pihaknya bersama pedagang sudah mengecek lokasi sekaligus melakukan persiapan. Sumber air untuk keperluan pedagang sudah siap. Demikian pompa air dan tower penampungan air sudah siap.
“Memang kendalanya belum ada aliran listrik. Makadari itu kita minta kesedian kelompok untuk menanggulanginya karena memang pemerintah belum menggarkan dana untuk pemasangan listrik, sementara itu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2011 sudah disahkan. Nanti akan kita anggarkan dalam APBD Perubahan 2011, kalau menungguh anggaran masih lama. Untuk itu kita minta kesedian kompok pedagang untuk menanggulangi terlekebih dahulu. Nanti setelah ABPD-Perubahan 2011 disahkan kita kembalikan. Kelompok pedagang bersedia untuk menanggulangi,” jelasnya.
Subandio menambahkan, pihaknya minta dukungan DPRD Kota Lubuklinggau untuk menganggarkan dana pemasangan listrik di Pasar Ikan dalam APBD-Perubahan 2011 nanti. “Tadi juga kita sampaikan kepada Pak Merismon, Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang memang menghadiri acara sosialisasi ini. Pada dasarnya Pak Merismon mendukung,” ungkapnya.
Menurut Subadio, pedagang ikan yang akan di tempatkan di Pasar Simpang Periuk lebih kurang 50 pedagang sesuai jumlah lapak yang tersedia. Selain pedagang ikan di pasar tersebut juga akan ada pedagang ayam, sayur dan kebutuhan pokok lainya. “Namun, kita dobrak dulu, pedagang ikan yang duluan pindah nanti akan diikuti pedagang ayam, sayur dan kebutuhan lain,” ucapnya.
Pihaknya minta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk meminjamkan tenda kepada pedagang sayur dan kebutuhan kokok lainnya. “Kalau pedagang ikan kan memang sudah ada tempatnya. Sedangkan pedagang lainnya seperti pedagang sayur dan kebutuhan pokok belum ada tempat. Tadi sudah kita sampaikan kepada Pak Suparman, Kadisperindag Kota Lubuklinggau,” paparnya.
Lebih lanjut Subandio mengatakan, pedagang di Pasar Ikan Simpang Periuk akan ditata sedemikian rupa jangan sampai ada pedagang yang menggelar di tepi jalan. “Nanti akan kita tata sedemikian rupa, jangan sampai ada pedagang di tepi jalan. Sebab hal itu dapat menimbulkan kesemerawutan. Disamping itu, kalau ada yang di depan, pedagang di dalam tidak laku. Maka diri itu nanti kita kelompokan, misalnya barisan belakang pedagang ikan bagian depan pedagang sayur. Sehingga nanti ketika pembeli belanja memutar mulai dari depan pedagang sayur kemudian masuk ke barisan pedagang ikan,” katanya.
Adapun tujuan dibentuknya kelompok pedagang ikan, lanjut Subandio, agar mudah untuk mengkoordinir pedagang. “Disamping itu yang paling penting dengan adanya kelompok kita mendorong membentuk koperasi. Daripada selama ini mereka (pedagang ikan) pinjam uang ‘bank keliling’ lebih baik melalui koperasi. Kalau pinjam di ‘bank keliling’ bungahnya 10 persen, mungkin melalui koperasi bisa 2 persen. Lagi pula dengan adanya kelompok mereka bisa mengajukan pinjaman KUR (Kridit Usaha Rakyat) melalui kelompok yang tentu jasa bunga pinjaman lebih ringan dibandingkan pijam di ‘bank keliling’. Bukan itu saja dengan adanya kelompok, dinas bisa membantu memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah baik itu ynag dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dan APBD Kota Lubuklinggau yang dianggarkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain seperti pinjaman dana bergulir,” paparnya.
Sembari menyebutkan jumlah anggota kelompok pedagang ikan Mina Sejahtera ada 168 orang terdidiri dari pedagang ikan di Pasar Inpres, PBS dan Moneng Sepati. Dipastikan jumlah tersebut pasti akan bertambah seiring bertambahnya jumlah pedagang ikan. “Tidak mungkin pedagang ikan tidak bertambah. Seiring berjalannya waktu tentunya pedagang ikan akan bertambah sesuai kebutuhan,” sebutnya.
Ketua kelompok pedagang ikan Mina Sejahtera, Syarib mengaku bersedia untuk menanggulangi dana memasang listrik di Pasar Ikan. Bahkan menurutnya ia sudah menghubungi PLN. “Insyah Allah, nanti akan kita bicarakan bersama anggota, bagaimana caranya listrik bisa di pasang sebelum akhir bulan ini. Sehingga akhir Februari Pasar Ikan Simpang Perikuk bisa di tempati,” janjinya didampingi Topan Rasyid penasehat hukum Mina Sejahtera. Menurut Syarib, pihaknya sudah membahas mengenai teknis penempatan pedagang di Pasar Ikan. “Mereka bersedia pindah ke Pasar Simpang Periuk. Lagi pula memang tidak ada tempat lagi di Pasar Bukit Sulap (PBS). Insya Allah mereka bersedia,” ucapnya. (02)

Perwal KTL Segera Terbit

2011-02-05T01:44:00.004+07:00

LUBUKLINGGAU-Draft Peraturan Walikota (Perwal) Lubuklinggau tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) mengalami perubahan khususnya dibagian mukadima dan bab III Pasal 6 sarana dan prasarana lalu lintas.
Informasi tersebut terungkap dalam rapat bersama antara Pemkot dan Sat Lantas Polres Lubuklinggau di kantor Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau, Jumat (4/2).
Kasat Lantas Polres Lubuklinggau, AKP I Ketut Suharnaya mengatakan, dibagian mukadima huruf (b) semula hanya kendaraan bermotor saja. Sehingga harus ditambah dengan pengguna jalan lainnya seperti becak, gerobak dan sebagainya. “Dengan penambahan pengguna jalan lainnya maka kawasan KTL akan tertib, aman, nyaman dan lancar. Kawasan KTL merupakan percontohan jalan lainnya, ketika KTL sangat tertib kondisi jalan lainnya juga akan tertib,” kata Ketut kepada wartawan koran ini.
Sedangkan mengenai penambahan isi dari bunyi bab III sarana dan prasarana lalu lintas. Dalam bab tersebut disebutkan Dishubkominfo melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas dikawasan KTL dengan berkoordinasi dengan Polres Kota Lubuklinggau.
“Sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) Dishubkominfo melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas dan Polres bertindak mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kawasan KTL,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Azhari Juan mengaku sependapat dengan pernyataan Kasatlantas. “Saya sependapat usul perubahan draf Perwal yang disampaikan Kasatlantas. Sebab berdasarkan pengamatan kami di lapangan sering terlihat pengendara becak melawan arus lalulintas, itu harus kita tertibkan kalau KTL ini benar–benar dilaksanakan,” ucapnya.
Disamping itu lanjut As jon panggilan akrap Azhari Yuhan, Dishubkominfo bersedia dan siap melengkapi sarana dan prasana lalulintas kawasan KTL. “Sesuai tupoksi, kami bertugas melengkapi sarana dan prarana. Sedangkan untuk penindakan kewenangan Satlantas,” terang As Jon.
Sementara itu Kabag Hukum Setda Kota Lubuklinggau, Asron Erwadi menjelaskan, tugas masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berdasarkan draf Perwal tetang KTL. Tugas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan dan drainase, mengganti dan memperbaiki lampu jalan rusak. Serta memasang lampu hias di taman–taman. Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman–taman. Disamping itu memotong rumput dan pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota.
Asron berjanji, Perwal tentang KTL akan terbit besok (hari ini Sabtu, 5/2, red). “Kita usahakan Sabtu besok draft Perwal KTL ditandatangani oleh Walikota. Sehingga Senin kita bisa sosialisasi untuk menerapkan KTL dengan memasang rambu –rambu,” janjinya.
Asron berharap dengan dikeluarkannya Perwal tersebut masyarakat dapat secara bertahap lebih tertib berlalu lintas. “Tertib dalam artian pada siang hari menyalakan lampu, memakai helm,” pungkas Asron.
Sebagaimana diketahui ada dua titik lokasi KTL yakni mulai dari Masjid Agung As Salam hingga ke Simpang RCA. Kemudian dari Simpang RCA hingga ke jembatan RCA. (Mg01)

Pemkot Minta Aset Eks SRDP

2011-02-05T01:44:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Pemkot Lubuklinggau mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian guna minta aset eks lahan dan gedung SRDP (Small Rubber Devolopmen Projec). Lahan dan bangunan tersebut terletak di Jalan Lapter tepatnya di samping kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau.
“Karena lahan dan bangunan eks SRDP itu tidak difungsikan lagi maka kita minta dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian dan Pemprov Sumsel,” demikian diungkapkan Sekda Kota Lubuklinggau, H Akisropi Ayub kepada wartawan koran ini setelah memimpin rapat pembahasan aset tersebut di kantor Walikota Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (4/2).
Menurut Akisropi, Pemkot Lubuklinggau mengajukan proposal meminta aset SRDP sesuai petunjuk dari Kementerian Pertanian. “Kita diminta oleh Kementerian Pertanian supaya membuat profosal mengenai kegunaan lahan dan bangunan eks SRDP itu akan digunakan untuk apa. Sesuai ketentuan sebagian dari aset tersebut mesti dipergunakan untuk kepentingan perkebunan. Sehingga kita rencanakan lahannya dipergunakan tempat pembibitan,” ucapnya.
Ditambahkan Akisropi, eks gudang SRDP akan dijadikan gudang alat berat DPU. “Sedangkan eks perumahan karyawan SRDP kemungkinan akan kita jadikan rumah jabatan kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan. Dan kantor dinas lainnya,” ucapnya.
Jika nantinya eks perumahan karyawan SRDP sudah tidak layak huni akan direhap. “Kalau tidak layak huni kita rehap,” ungkapnya. Lebih lanjut Sekda menerangkan lahan dan bangunan SRDP itu merupakan aset pemerintah pusat.(02)

Warga Mengeluh Bau Septik Tank

2011-02-05T01:42:00.002+07:00

Mura Enim-Warga RT 03 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I mengeluh bau busuk dari cerobong septik tank water closet (WC) milik salah seorang warga setempat.
“Cerobong septik thank milik Kholdi dipasang terlalu tinggi, sehingga baunya menguap pada malam hari,” kata Jhon warga RT 03 Kelurahan Muara Enim kepada wartawan koran ini di rumahnya, Jumat (4/1).
Ia menambahkan, bau tersebut sangat menyengat waktu musim kemarau. “Setiap hari kami tercium bau tak sedap, kasihan anak–anak pada tidak bisa tidur,” ungkap Jhon.
Selain itu Jhon menambahkan, kasus ini sempat dilaporkan kepada Ketua RT 03 tapi belum ada tanggapan. ”Saya sudah melapor tapi belum ada tindak lanjut dari Ketua RT . Saya tidak tahu kenapa tidak ada tindak lanjut,” ucap Jhon.
Ia menambahkan sempat menegur Kholdi. Namun ia (Kholdi) beranggapan kalau cerobong septik tank tidak mengganggu lingkungan. ”Saya sempat menegur, kholdi malah tersinggung,” ucap Jhon.
Ketua RT 03, Sarwito berpendapat cerobong septik tank milik Kholdi tidak mengganggu tetangga lainnya. ”Saya kira cerobong yang tinggi tersebut tidak mengganggu. Justru cerobong pendek lebih mudah menguap sehingga bau lebih cepat menyebar. Coba kita lihat cerobong asap pabrik–pabrik itukan dibuat tinggi - tinggi,” ucap Sarwito.
Selain itu lanjut Sarwito, dalam hal pemasangan septik tank tersebut tidak ada peraturan yang menyebutkan tinggi cerobong, yang ada tidak boleh berdekatan dengan tempat cuci atau mandi. “Kalau terlalu dekat tempat mencuci atau mandi dapat menibulkan penyakit,” ungkapnya.
Sarwito berjanji akan memanggil Jhon dan Kholdi beserta warga lainnya untuk membahas masalah cerobong septik tank tersebut. “Nanti akan kita musywarahkan, kalau benar masyarakat terganggu nanti akan kita cari solsuinya,” pungkasnya. (Mg01)

Warga Keturunan Rayakan Imlek Sambut Tahun Kelinci

2011-02-04T01:55:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Warga Tionghoa di Kota Lubuklinggau rayakan Imlek 2565. Perayaan dimulai sehari sebelum Imlek dengan mengikuti ritual sembahyang kepada Leluhur di rumah masing –masing.
“Sehari sebelum Imlek kami mengadakan ritual sembahyang dengan leluhur mengucapkan syukur atas berkah dan rizki setelah melewati tahun lalu. Apalagi tahun lalu adalah tahun macan yang sangat keras. Tapi dengan itu kita sudah teruji dan saat ini kita memasuki tahun kelinci yang karena sudah teruji, jadinya lincah dalam segala hal mengarungi kehidupan,” kata tokoh Tionghoa, Djonny kepada wartawan koran ini di kediamannya Kelurahan Wirakarya, Kamis(3/2).
Pria yang akrap disapa Djonny Kenyong menambahkan, selain dengan memohon doa kepada leluhur masyarakat Tionghoa biasa sebelum memasuki tahun baru Imlek memasang vuk khi di depan rumah dan di dalam rumah. “Kami memasang vuk khi yang berarti keberuntungan,” ucapnya.
Selain itu, kemeriahan perayaan Imlek yaitu dengan melakukan doa di vihara klenteng dengan memohon doa dewa–dewa yang ada. Semisal Dewa Langit, Dewa Kwan Im dan dalam rangkaian acara memohon doa tersebut dimeriahkan dengan acara barong sai. ”Sebagai bentuk wujud syukur kita kita melakukan sembahyang di Vihara, klenteng yang sudah disediakan,” ucapnya.
Djonny menambahkan, perayaan Imlek juga lekat dengan yang namanya kue keranjang. Kue keranjang dalam bahasa Cina bernama viampan artinya manis. “Menurut kepercayaan orang Tionghoa adanya kue keranjang tersebut di dapur rumah ada dewa. Dan dewa tersebut setiap tahunnya melaporkan baik buruknya orang yang punya rumah tersebut. Dewa dapur melapor kepada dewa langit, agar laporan tersebut baik maka kami membuat kue keranjang tersebut,” paparnya.
Perayaan imlek juga identik dengan bunga persik. “Bunga persik tersebut ada di setiap–setiap rumah. Adanya bunga persik karena perayaan Imlek masuk musim semi. Perayaan imlek juga identik dengan serba merah. Serba merah tersebut legendanya ada raksasa yang tiap tahunnya suka makan manusia. Merah artinya berani jadi raksasa teresbut takut dengan yang namanya merah ditambah agar raksasa tersebu takut dengan menyalakan mercon. Tentunya juga memasang sesajen di depan pintu agar raksasa tersebut tidak masuk rumah,” kisahnya.
Kemeriahan Imlek lekat dengan yang namanya pemberian ampau. “Pemberian ampau tersebut sejatinya untuk berbagi rizki atas rizki yang didapatkan selama satu tahun. Dan juga agar yang diberikan rizki tersebut lapang jodoh,” ungkap Jhonny sembari ketawa.
Djhonny menambahkan, bagi warga Tionghoa yang beragama Katolik 6 Februari nati akan ada misa tentang Imlek di Gereja Katolik. ”Akan ada nyanyian yang berkaitan dengan Imlek,” pungkasnya. (Mg01)

2 BBI Tahun Ini Akan Dioptimalkan

2011-02-04T01:53:00.003+07:00

LUBUKLINGGAU-2 Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kota Lubuklinggau akan dioptimalkan sebagai penyediaan benih ikan . BBI itu berada di Kelurahan Watervang dan Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
Demikian dikatakan Kepala Diskanak, Subandio Amin, melalui Sekretaris, Trisman MZ kepada wartawan koran ini di kantornya, Rabu (2/2).
Trisman mengakui, selama ini dalam pembenihan memang kurang optimal. Hal itu disebabkan kesulitan mencari induk ikan. Disamping itu kekurangan pakan khusus untuk benih. “Selama ini BBI hanya mengambil turunan yang ketiga dan ke empat jadi hasil dari pembenihan kurang bagus,” jelasnya.
Trisman menambahkan, pihaknya akan mengambil induk ikan dari BBI Jambi. “Kita akan mengambil benih persilangan pertama dari hasil induk aslinya. Persilangan pertama tersebut hasilnya akan bagus untuk pembudidayaan,” ucapnya.
Menurut Trisman, pihaknya akan menugaskan 8 pegawai dari Diskanak untuk memantau perkembangan benih ikan. “Satu BBI kita tugaskan 4 orang untuk memantau perkembangan benih,” katanya.
Masih kata Trisman, BBI mengembangbiakkan benih ikan nila, patin, lele dan ikan mas. “Empat ikan yang dikembangbiakkan tersebut sesuai pangsa pasar di Kota Lubuklinggau,” katanya. (Mg01)

Persatuan RA Adakan Manasik Haji

2011-02-04T01:53:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Setidaknya 500 anak Raudhatul Athfal (RA) mengikuti manasik haji. Kegiatan itu di pusatkan di palataran Masjid Agung As Salam Kota Lubuklinggau, Rabu (2/2).
Anak-anak mengenakan pakaian serba putih, putra memakai ihram. Sedangkan anak putri mengenakan pakaian muslimah. Anak-anak ini mengikuti setiap arahan dan petunjuk panitiaa mengenai rangkaian ibadah haji.
500 anak yang mengikuti manasik haji merupakan anak didik dari 8 RA yang tergabung dalam Persatuan RA Kota Lubuklinggau. Kegiatan manasik haji ini merupakan anggenda rutin Persatuan RA Kota Lubuklinggau bekerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Linggau-Mura.
Ketua panitia penyelenggara, Makmur mengatakan tujuan dari kegaitan manasik haji bagi anak RA ini untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. “Pendidikan agama sejak usia dini sangat penting, hal itu sejalan dengan perkembangan fisik anak yang mempunyai memori sangat kuat,” kata Makmur yang juga Kepala RA Az Zahrah.
Disamping itu, dengan dibekali pengetahuan agama dari sejak dini maka anak-anak senantiasa akan mengenang dan mencintai ajaran Islam. “Menunaikan ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima wajib ditunaikan bagi bagi yang mampu. Kalau kita sudah mengenal dan mengenang, lalu ada rasa ingin melaksanakan ibadah haji, maka dengan cita-cita itu anak akan berupaya keras untuk meraihnya. Jadi kegiatan ini ada makna positif di dalamnya,” tutur Makmur. (02)

Kepala KPP Pratama Kunjungi Graha Pena

2011-02-02T02:24:00.000+07:00

f-Budi Santoso/Linggau Pos
BICANG : Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuklinggau, Denny Surya Sentosa berbincang-bincang dengan Direktur PT Wahana Semesta Linggau, Solihin SH, Selasa (1/2) di Gedung Graha Pena Linggau.

BATU URIP TABA-Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuklinggau, Denny Surya Sentosa dan staf berkunjung ke Graha Pena Linggau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa (1/2) sekitar pukul 10.30 WIB. Kunjungan ini dilakukan Denny dalam rangka menjalin kerjasama untuk sosialisasi pajak kepada masyarakat yang menjadi layanan KPP Pratama Lubuklinggau.
Denny saat pertemuan itu menyatakan, kedatangan mereka ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan manajemen koran terbesar di Bumi Silampari tersebut. Serta minta dukungan dari insan pers untuk sosialisasi tentang pajak ke tengah-tengah masyarakat. “Kita minta support agar masyarakat tahu kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak. Untuk itu kita ingin menjalin kerjasama dengan Linggau Pos dalam rangka sosialisasi tentang pajak tersebut,” kata Denny.
Saat pertemuan itu, Solihin menyambut baik kedatangan rombongan KPP Pratama Lubuklinggau, yang siap melakukan kerjasama untuk publikasi seputar perpajakan. Sehingga jalinan kerjasama ini nantinya membuat masyarakat faham akan pajak. Pertemuan itu juga dihadiri Pemred Linggau Pos, Budi Santoso, Kasi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Lubuklinggau, Herly Zuber, Kasi Pengawasan dan Konsultasi II, Asep Saeful Islam, Account Refresentatif (AR), Burmansyah, dan Fungsional Pemeriksa Pajak, Hotland M.T Sihite.(08)

Masyarakat Tajem Usulkan Pengaspalan Jalan

2011-02-02T02:23:00.002+07:00

f-Santoso/Linggau Pos
MUSRENBANG : Lurah Tajem Ahmad Heru, memberikan sambutan saat Musrenbang tingkat kelurahan Selasa (1/2) di ruang rapat kantor Lurah Tajem Jalan Mengkudu.

LUBUKLINGGAU- Pemerintahan Kelurahan Taba Jemekeh (Tajem), Kecamatan Lubuklinggau Timur I mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Selasa (2/1). Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kelurahan, bertujuan menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Taba Jemekeh baik rencana pembangunan fisik maupun non fisik. Demikian disampaikan Lurah Taba Jemekeh, Ahmad Heru, kepada wartawan koran ini, Selasa(1/2).
Ahmad Heru menjelaskan, Musrenbang tingkat kelurahan ini diadakan satu kali dalam setahun. ”Semua aspirasi masyarakat kita ajukan semua, nanti di tingkat kecamatan dibahas kembali berdasarkan skala prioritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam Musrenbang kemarin, secara umum warga mengajukan usulan pengaspalan jalan, pemasangan lampu jalan, dan perbaikan siring dan rigid (pengerasan).
”Dari RT 1 sampai dengan RT 12 secara umum aspirasi yang disampaikan berupa pembangunan fisik,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia, ada juga aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan pembangunan sifatnya non fisik. Yakni penyemprotan nyamuk demam berdarah dan malaria setiap 1 bulan sekali. “Masyarakat meminta jangan sampai sudah ada kejadian baru dilakukan penyemprotan,” imbuhnya.
Selain itu Ahmad Heru menegaskan, adanya Musrenbang Kelurahan Taba Jemekeh bukan suatu kegiatan seremonial, akan tetapi lebih kearah pemerataan pembangunan.
”Pemerataan pembangunan maksudnya setelah adanya konsep pertumbuhan pembangunan ada pembangunan belum terjamah, yang nantinya diarahkan melalui pemerataan pembangunan, sesuai konsep Bappeda Kota Lubuklinggau,” tegasnya.
Untuk realisasi Musrenbang Kelurahan Taba Jemekeh 2010 diakuinya ada enam proyek disetujui yakni, jalan arah objek wisata Pondok Batu, Siring di jalan Sejahtera, pengaspalan jalan Kapuk, pengaspalan jalan Srikaya. Kemudian pembangunan talut Masjid Al-Fath dan jalan di RT 07.
Dalam Musrenbang tersebut dihadiri staf –staf lurah, anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Romi Jaya, Sekretaris Camat Lubuklinggau Timur I, Sunardin, ketua LPM Taba Jemekeh. Lalu ketua PKK kelurahan, ketua PKK kecamatan, dan ketua Karang Taruna.
Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terungkap di forum Musrenbang tingkat kelurahan pada ditingkat kecamatan dan kota Lubuklinggau. ”Kami berharap apa yang kami hasilkan ditingkat kelurahan ini benar –benar di tampung aspirasinya di tingkat kecamatan dan kota,” harapnya.
Terpisah Ketua RT 12, Sunarto ketika dibincangi, berharap aspirasi diajukan masing–masing perwakilan RT di Kelurahan Taba Jemekeh dapat disetujui pada tingkat kecamatan dan kota.
”Saya mencotohkan dilingkungan RT kami jalan Sejahtera belum ada lampu jalan. Hal ini sangat berpengaruh bagi keamanan warga yang melintas,” imbuhnya. (Mg01)

Kendaraan Besar Dilarang Masuk Kota

2011-02-02T02:22:00.002+07:00

f-Santoso/Linggau Pos
RAMBU - RAMBU : Rambu larangan Truk, Bus dan mobil Box masuk ke dalam kota mulai pukul 06.00 WIB hingga 17.00 WIB kecuali tujuan Provinsi Bengkulu. Foto diabadikan Senin (2/1).

LUBUKLINGGAU- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau melakukan uji coba larangan kendaraan besar seperti truk, bus dan mobil box masuk ke dalam kota. Larangan ini berlaku sejak pukul 06.00 WIB hingga 15.00 WIB, namun tidak berlaku bagi kendaraan tujuan Provinsi Bengkulu. Informasi ini disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Yuan, kepada wartawan koran ini, dikantornya, Selasa, (1/2).
Azhari menjelaskan, uji coba pelarangan masuk kendaraan besar ke dalam Kota Lubuklinggau mengingat kepadatan arus yang terjadi saat ini. Selain itu larangan ini diberlakukan untuk mengaktifkan Jalan Lingkar Utara menuju Terminal Petanang.
“Jalan Lingkar Utara difungsikan untuk pengurangan volume kendaraan dikota Lubuklinggau. karena arus lalu lintas saat semakin hari semakin padat, jadi perlu diatur sejak dini agar tidak terjadi kemacetan,” paparnya.
Selain itu ditambahkannya, tahap awal jika larangan tersebut tidak diindahkan pihaknya belum akan mengambil tindakan tegas. Namun ia menghimbau kepada sopir bus, truck dan mobil box dapat memahami rambu –rambu lalu lintas yang ada. “Tahap sosialiasi larangan ini akan berlangsung 40 hari. Nantinya akan di evaluasi efektifitas penerapan rambu –rambu tersebut,” jelasnya.(Mg01)

Pemasangan Jaringan Listrik Selesai 80 Persen

2011-02-02T02:17:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU- Proyek pemasangan jaringan listrik sepanjang Jalan Kenanga II, Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II selesai 80 persen. Pemasangan jaringan listrik tersebut masuk dalam proyek Multi Years tahun anggaran 2010.
“Seluruh tiang listrik dan perlengkapan lainnya sudah selesai terpasang. Pengerjaannya mulai Desember 2010, saat ini tinggal memesang sebagian kabel dan memasukan arus,” ungkap Camat Lubuklinggau Utara II, Syaiful Efendi, kepada wartawan Koran ini dikantornya, Kelurahan batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Senin,(31/1).
Selain itu Efendi menambahkan, pemasangan jaringan listrik tersebut kerjasama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau Bidang Pertambangan dengan pihak rekanan. Kedepan jika seluruh jaringan listrik selesai dialiri arus, masyarakat sepanjang Jalan Kenaga II dapat menikmati penerangan
”Waktu pengerjaan proyek hingga akhir 2011. Kita harap sebelum akhir Desember 2011 seluruh pengerjaan selesai,” terangnya.
Efendi menjelaskan, selama ini masyarakat dan kantor Pemerintah Kecamatan Lubuklinggau Utara II menggunakan genset untuk penerangan. Dengan adanya pemasangan listrik tersebut diyakini dapat lebih membantu aktifitas masyarakat.
“Contoh kecil manfaatnya, di kantor jika sudah ada listrik dapat lebih mengoptimalkan pengerjaan berkas–berkas dengan sistim komputerisasi. Selain itu masyarakat bisa nonton acara televisi untuk mendapatkan informasi yang luas,” paparnya.
Dibidang pendidikan, lanjut Efendi sangat berpengaruh terhadap aktifitas kegiatan SMU Negeri 7. Dengan masuknya listrik pihak sekolah dapat lebih mengaktifkan kegiatan pelatihan komputer. Kemudian diwacanakan setelah jaringan listrik difungsikan, kedepan akan dipasang lampu jalan untuk mengurangi tingkat kerawanan pada malam hari.
”Kalau sudah masuk siswa dapat lebih efektif belajar komputer agar tidak ketinggalan zaman,” harpnya. (Mg01)

Linggau Jadi Persinggahan Gepeng

2011-02-01T01:31:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU- Letak strategis Kota Lubuklinggau sebagai wilayah perlintasan dan perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi gelandangan dan pengemis (Gepeng). Mereka pada umumnya para pendatang yang hanya sekadar singgah atau mencari makan di Kota Lubuklinggau.
“Catatan kami tahun lalu sedikitnya 5 orang Gepeng kami kembalikan kedaerahnya masing-masing setiap bulannya. Jumlah mereka pun akan bertambah banyak ketika mendekati hari besar keagamaan,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Edison Jaya, Senin (31/01).
Uniknya, setelah dikembalikan ke daerah asalnya, sekitar 3-4 bulan kemudian Gepeng tersebut kembali lagi ke Kota Lubuklinggau. Berdasarkan hasil pendataan, beberapa Gepeng tersebut berasal dari kabupaten tetangga, bahkan ada juga pendatang dari Bengkulu, Palembang dan Jambi.
“Biasanya mereka kami pulangkan melalui Kereta Api, tapi nanti kembali lagi,” kata Edison. Selain itu, ada beberapa gepeng yang sengaja dieksploitasi oleh oknum keluarganya sendiri untuk meminta-minta kepada pejalan kaki, pengemudi kendaraan roda dua dan empat yang melintas disepanjang Jalan Yos Sudarso dan pertokoan.
“Kalau mereka datang lagi ke Kota Lubuklinggau, dikembalikan lagi kedaerahnya masing-masing,” pungkasnya. (10)

Wako Dinilai Berhasil Bina Masyarakat Sadar Hukum

2011-02-01T01:30:00.002+07:00

f-Ist
Penghargaan : Walikota Lubuklinggau, H. Riduan Effendi Sh Msi menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Tahun 2011 dari Kementerian Hukum dan Ham di di Griya Agung Palembang Senin (31/1).

PALEMBANG- Walikota Lubuklinggau, H. Riduan Effendi menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Tahun 2011 dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan itu langsung diserahkan Kementerian Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Griya Agung Palembang Senin (31/1) bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin dan 9 bupati/walikota se Sumsel.
Penghargaan diberikan karena H Riduan Effendi dinilai berhasil membina kelurahan di wilayah Kota Lubuklinggau hingga masyarakatnya sadar hukum. Beberapa indikator kelurahan sadar hukum diantaranya tidak ada pernikahan pada usia dini, rendahnya tingkat kriminalitas dan narkoba, lingkungan asri dan rendahnya pelanggaran. Demikian dijelaskan Kabag Humas dan Protokol, H A Ritonga melalui rilisnya, Senin (31/1).
Ditambahkan Ritonga, dua kelurahan yang berhasil menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 2011 yakni, Kelurahan Air Kuti dan Kelurahan Rahma. Kedua Lurah kelurahan tersebut menerima penghargaan berupa medali dan mendapatkan hadiah TOA tangan. “Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Lubuklinggau Selatan I juga menerima penghargaan serupa diberikan medali,” ujar Ritonga.
Keberhasilan ini menurutnya harus bisa menjadi contoh kelurahan lain, karena dengan kreteria tersebut diatas warga bisa hidup aman dan nyaman. Pada akhirnya akan menjadikan warga masyarakat kota Lubuklinggau menjadi warga yang taat hukum.
Pemberian Piagam Penghargaan ini dilakukan disela-sela kegiatan penandatanganan Nota kesepahaman kerjasama Kementerian Hukum dan HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kerjasama tersebut dalam rangka penguatan kapasitas perlindungan dan bantuan bagi pelapor, saksi dan korban tindak pidana. Meliputi aspek pengembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan kepada pelapor. Lalu saksi dan korban tindak pidana serta pemberian dukungan perlindungan serta perlindungan bantuan kepada pelapor, saksi dan/atau korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Dalam kesempatan itu, 19 lurah dan Kepala Desa, 18 Camat dan dan 10 Bupati/walikota di Wilayah Sumsel juga menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. (10/rls)

Kelurahan Watervang Adakan Gotong Royong

2011-02-01T01:29:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU- Pemerintah Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, bersama Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlas dan masyarakat, Minggu (30/1) mengadakan gotong royong. Kegiatan ini dipusatkan diseluruh jalan dan lorong di Kelurahan Watervang. Informasi ini disampaikan Lurah Watervang, Irwan DP Siregar, kepada wartawan koran ini, Senin(31/1).
Irwan menjelaskan, gotong royong tersebut dilaksanakan satu bulan sekali dengan tujuan membentuk kesadaran warga Watervang akan keindahan, kebersihan dan kenyamanan.
”Kalau daerahnya indah, bersih, nyaman masyarakatlah yang menikmati keindahan tersebut,” ucap Irwan. Selain itu ia menambahkan, kegiatan gotong royong kemarin sebagai bentuk kedekatan aparatur pemerintah Kelurahan Watervang dengan Ponpes Al-Ikhlas dan warga. Hal ini diyakini dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat.
Irwan menambahkan, selain kegiatan gotong royong satu bulan sekali, Kelurahan Watervang juga memiliki program Jumat bersih dilingkungan masing-masing masyarakat. “ Tiap Jumat kita juga adakan kegiatan gotong royong di masing –masing RT,” jelasnya.
Selanjutnya Ia mengatakan, pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia mengaku di Kelurahan Watervang RT 03 dapat menjadi contoh dalam hal kebersihan.
”Di Rt 03 masyarakat secara swadaya untuk kebersihan sampah dengan ada petugas dari warga sendiri, petugas tersebut menarik sampah ke warga–warga RT 03 dan membawa sampah ke bak sampah yang sudah disediakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh di RT Kelurahan Watervang pada khususnya dan RT–RT yang ada di Kota Lubuklinggau,” Jelasnya.
Irwan menghimbau kepada seluruh masyarakat dapat melaksanakan kebersihan secara rutin mulai dari diri sendiri dan meminta kepada warga untuk membuang sampah dalam kontainer yang telah disediakan.
”Sesuai hadits Rosululloh kebersihan sebagian dari Iman, Kalau kita punya iman kita harus hidup bersih,” pungkasnya. (Mg01)

Draf KTL Dikoreksi Dishub

2011-02-01T01:28:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU- Draf Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) diajukan Satlantas Polres Lubuklinggau masih dalam tahap penelitian. Setelah diteliti Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Lubuklinggau draf KTL tersebut dikoreksi ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Demikian dikemukankan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau Asron Erwadi kepada koran ini, Senin (31/1) .
“Draf KTL memang sudah kita terima dan saat ini masih dikoreksi Dishubkominfo. Sebelumnya draf itu sudah kita periksa dari sisi hukum ada sedikit yang harus diperbaiki masalah tulisan,” jelas Asron Erwadi.
Setelah selesai dikoreksi Dishubkominfo, lanjut Asron Erwadi draf KTL akan diperiksa Asisten, kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Lubuklinggau. “Sebelum dibuat SK draf KTL yang telah dikoreksi kembali kami periksa agar nantinya setelah diberlakukan tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Sebelumnya Satlantas Polres Lubuklinggau dan Dishubkominfo sudah melakukan rapat koordinasi guna membahas pengajuan peraturan tentang KTL. Berdasarkan draf ajuan Satlantas Polres Kota Lubuklinggau, wilayah yang masuk dalam KTL yakni, Jalan Yos Sudarso, mulai simpang tiga lintas sampai Jalan Garuda depan Masjid Agung Assalam, sepanjang satu kilometer. Selanjutnya Jalan Ahmad Yani, mulai simpang tiga lintas Sumatera sampai jembatan RCA, sepanjang 200 meter.
“Draf itu akan kita tawarkan dengan instansi terkait, lalu dicocokkan dengan draf yang mereka buat. Selanjutnya baru diajukan,” kata Kapolres Lubuklinggau AKBP Takwil Ichsan melalui Kasat Lantas AKP IK Suarnaya.
Menurut IK Suarnaya setelah SK ditandatangani Walikota Lubuklinggau, pihaknya selama 30 hari akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna jalan. “Seluruh pihak memiliki tanggungjawab menyampaikannya informasi tentang KTL kepada masyarakat,” pungkasnya. (10)

Lurah Nikan Jaya Gerakkan One People One Flower

2011-01-31T01:53:00.002+07:00

f-Hetty/Linggau Pos
GOTONG ROYONG : Warga Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I saat melaksanakan gotong royong, Minggu (30/1).

NIKAN JAYA-Guna mendukung program Adipura, di Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, warga setempat melakukan gotong royong, Minggu (30/1). Lurah Nikan Jaya, H Ahmad Novandy F yang memimpin gotong royong mengatakan menggerakkan program one people one flower (satu orang satu bunga, red) yang bertujuan untuk mempercantik dan memperindah Kelurahan Nikan Jaya.
“Kita ingin memfungsikan taman yang ada untuk dipercantik dan diperindah kembali, melalui tema one people one flower. Kegiatan ini juga sekaligus untuk silaturrahmi dengan masyarakat, karena saya baru menjabat lebih kurang dua minggu,” ungkap Novan, kepada wartawan koran ini di sela-sela kegiatan gotong royong, Minggu (30/1).
Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB dilakukan di seluruh wilayah Kelurahan Nikan Jaya oleh TP PKK Kelurahan Nikan Jaya, para Lanjut Usia (Lansia), Ketua LPM, RT dalam wilayah Kelurahan Nikan Jaya, tokoh agama, masyarakat Kelurahan Nikan Jaya, pengurus masjid dan karang taruna. “Kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua warga Kelurahan Nikan Jaya yang telah ikut serta dalam kegiatan gotong royong,” ucapnya.
Salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Nikan Jaya, Yunus mengharapkan kepada lurah yang baru untuk dapat memperhatikan jalan-jalan yang rusak di daerah itu. “Kami harap, pak lurah yang baru bisa memperhatikan jalan-jalan yang rusak untuk memperlancar aktivitas warga,” harapnya. (06)

Masyarakat Mengeluh Parkir di RS Siti Aisyah

2011-01-31T01:51:00.001+07:00

Masih Dipungut Rp 2.000

LUBUKLINGGAU-Retribusi parkir yang dikenakan terhadap pengunjung Rumah Sakit (RS) Siti Aisyah Lubuklinggau masih Rp 2.000. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat.
Heru, salah seorang pengunjung RS Siti Aisyah Lubuklinggau mengatakan, parkir di tempat lain hanya RP 1.000. “Di tempat lain saja paling mahal RP 1.000 walaupun di dalaam Peraturan Daerah (Perda) hanya Rp 500 untuk sepeda motor, tapi masyarakat tidak terlalu keberatan. Sementara kalau sekali parkir Rp 2.000, bayangkan kalau 5 kali ulang ke RS jadi Rp 10 ribu. Biaya berobat jadi semakin mahal,” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris RS Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, Herazawati saat dikonfimasi wartawan koran ini menjelaskan, Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah, dr Syarif Anwar Abdullah sudah pernah memanggil juru parkir agar memungut retibusi parkir sesuai Perda yang berlaku yaitu Rp 500 untuk satu kali parkir.
”Sudah dipanggil pemilik jasa parkir di RS dan informasi yang didapat itu salah satu perbuatan oknum dan mereka sudah dipecat,” jelasnya kepada wartawan koran ini di RS Siti Aisyah, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Sabtu (29/1)
Ia menambahkan belum mendapatkan laporan kembali mengenai penerapan parkir yang masih Rp 2.000 tersebut. Kalau memang benar ada kami akan memanggil kembali pemilik jasa parkir dan apabila masih akan dipemutus kontraknya. Ada dua indikasi pertama memang ada oknum dari pekerja jasa parkir yang meminta Rp 2.000. Sedangkan indikasi kedua yaitu adanya perebutan lahan parkir karena bisnis lahan parkir menjanjikan,” ucapnya menduga.
Namun demikian semenjak usaha parkir di RS Siti Aisyah dikelola oleh jasa parkir yang sekarang parkir di lingkungan RS aman.
Terpisah Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Dan Kouminikasi (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Parlindungan membenarkan adanya penarikan parkir di RS Siti Aisyah diatas harga normal. “Biaya parkir dalam Perda No. 9 tentang Perparkiran hanya Rp 500 untuk sepeda motor. Sedangkan mobil Rp 1.000. Sementara itu laporan masyarakat ada yang memungut retribusi parkir Rp 2.000,” akunya kepada wartawan koran ini, Minggu (30/1)
Parlindungan menambahkan, kegiatan parkir tersebut tentunya akan dikontrol terus oleh Dishubkominfo Kota Lubukinggau. “Senin nanti kita akan tertibkan,” pungkasnya. (Mg01)

Jumlah Penduduk Linggau 209.039 Jiwa

2011-01-31T01:50:00.002+07:00

Hasil Pemutahiran Data Penduduk Disdukcapil

LUBUKLINGGAU-Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau 209.039 jiwa terdiridari 53.199 Kepala Keluarga (KK). Data tersebut berdasarkan kondisi hasil pemutahiran data penduduk per 1 Januari 2011.
“Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemutahiran data penduduk dilakukan pada Oktober 2010 lalu, pendataan di lapangan selesai pada November,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis-dukcapil) Kota Lubuklinggau, Riswan Effendi kepada wartawan koran di Kantor Walikota Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Sabtu (29/1).
Dalam pelaksanaan pemutahiran data penduduk melalui pengisian blangko F1-01. “Pemutahiran data penduduk Disdukcapil bekerjasama dengan phak kecamatan, kelurahan dan ketua Rukun Tetangga (RT). Dalam pelaksanaan pengisian blangko F1-01 mengacu kepada petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditentukan. Berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, maka maka proses pemutahiran data selesai pada waktu yang telah di tetapkan,” ucapnya.
Menurut Riswan pemutahiran data penduduk untuk pemberian Nomor Induk Keluarga (NIK) dalam rangka menyongsong penggunaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). “Secara nasional E-KTP akan dilaksanakan pada tahun ini. Akan tetapi untuk melaksanakan E-KTP mesti memiliki peralatan khusus seperti komputer dan perangkat lunaknya. Peralatan tersebut nantinya dibantu dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Riswan juga mengungkapkan pemberian NIK kepada warga akan dilakukan secara simbolis pada 8 Februari di kantor Walikota Lubuklinggau. “Direncankan NIK akan diserahkan oleh Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi kepada camat. Selanjutnya nanti camat menyampaikan lurah, lalu lurah kepada ketua RT menyerahkan kepada warga,” paparnya. (02)

Jumlah Penduduk Linggau 209.039 Jiwa

2011-01-31T01:49:00.001+07:00

Honor Kades Capai Rp 1.500.000

2011-01-29T02:31:00.003+07:00

CURUP-Honor Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Rejnag Lebong mencapai Rp 1.500.000 per bulan. Hal tersebut dibenarkan Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong, Edi Prawisnu melalui Kabid Pengembangan Desa/Kelurahan dan BPD BPMPD Rejang Lebong, Hudson Pakpahan, Jumat (28/1).
Menurutnya, gaji kades di Kabupaten Rejang Lebong merupakan gaji terbesar se-Provinsi Bengkulu.
Dengan honor cukup besar diharapkan kinerja kades dapat dimaksimalkan untuk melayani terutama masyarakat tingkat bawah.
“Kita minta dengan besarnya gaji kades yang dinilai lebih besar dari kabupaten lain, maka kinerja kades untuk melayani masyarakat dapat ditingkatkan,” katanya.
Selain gaji kades, tahun 2011 ini rencananya bakal ada pemekaran desa dibeberapa kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. “Dengan rencana adanya pemekaran beberapa desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tentu dibutuhkan dana untuk penambahan gaji untuk kades yang baru, beserta perangkat desa dan perangkat lainya seperti BPD,” katanya.(07)

Pemkab Perbanyak Formasi CPNS Lokal

2011-01-29T02:30:00.001+07:00

CURUP-Bupati Rejang Lebong, H Suherman mengatakan bahwa merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan setiap tahun pihaknya memprioritaskan formasi di perguruan tinggi atau sekolah tinggi.
Menurut Suherman, banyaknya formasi diajukan khususnya sejumlah formasi di perguruan tinggi membuat minat pelajar untuk melanjutkan kuliah di kabupaten kemungkinan bertambah.
“Setiap penyaringan tes CPNS di Kabupaten Rejang Lebong kita prioritaskan formasi akan kita perbanyak yang ada di perguruan atau sekolah tinggi di Kabupaten Rejang Lebong,” ungkapnya.
Lanjut Suherman, sekolah tinggi, universitas di Kabupaten Rejang Lebong cukup banyak mulai dari Politeknik dengan berbagai jurusan, STIPER, STAIN Curup dan universitas lainnya. “Jangan paksakan anak-anak kita untuk kuliah di luar kabupaten kecuali orang yang berada. Jika kualitas alumni yang dihasilkan sama saja,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan beberapa universitas luar daerah belum tentu memiliki alumni yang bagus serta berguna bagi masyarakat Rejang Lebong. “Yang terkenal perguruannya belum tentu untuk para alumninya,” kata Suherman.(07)

Walikota Optimis PAD Tak Anjlok

2011-01-29T02:26:00.000+07:00

Terkait Banyaknya Retibusi Dihapus

LUBUKLINGGAU-Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi yakin, Peraturan Daerah (Perda) jenis pajak dan retribusi baru dapat dilaksanakan dalam tahun ini secara maksimal. “Akan kita laksanakan dalam tahun ini. Sebab kalau tidak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan anjlok. Akan kita lakukan sesuai Perda (Peraturan Daerah,red),” kata Walikota yakin kepada wartawan koran ini setelah senam di Stadion Mini Bukit Sulap Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (28/1).
Pernyataan Walikota tersebut terkait telah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah baru. Ada 3 jenis pajak baru diantaranya Pajak Sarang Burung Walet (Perda No 11 tahun 2010), Pajak Air Tanah (Perda No 12 tahun 2010) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Perda No. 13 tahun 2010. Sedangkan jenis retribusi baru ada dua yakni, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perda No.15 tahun ), Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Perda No. 9 tahun 2010).
Hal itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan masih ada beberapa jenis pajak dan retribusi baru yang belum dibuat Perda-nya seperti Pajak Menara Telekomunikasi dan Retribusi Tera Ulang.
Walikota mengaku, optimis PAD Kota Lubuklinggau tidak anjlok walaupun sejumlah retribusi tidak boleh dipungut lagi. “Kita tetap optimis tidak drof walaupun beberapa jenis retibusi dihapus. Sebab retribusi yang dihapuskan nilainya kecil. Pemerintah menghapus retribusi itu untuk mengurangi beban masyarakat khususnya kalangan pelaku usaha. Apalagi ada jenis pajak dan retribusi baru,” jelasnya.
Namun demikian Walikota tidak menampik dalam pelaksanaan pemungutan jenis pajak baru tidak menutup kemungkinan belum maksimal akan menghadapi berbagai kendala. “Tentu saja namanya juga masih baru. Tidak menutup kemungkian target tidak tercapai pada saat awalnya saja. Tetapi setelah dijalankan akan mendapatkan pengalaman sehingga hasil kedepannya akan maksimal. Seperti halnya dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yang semula pajak pemerintah pusat dilimpahkan menjadi pajak daerah pada awal kita terapkan tentunya akan menghadapi kendala. Makadari itu beberapa hari lalu kita mengundang mitra diantaranya BPN (Badan Pertanahan Nasional,red), notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan pihak perbankan untuk menyamakan persepsi dalam pemungutan BPHTB,” paparnya.
Namun demikian Walikota meyakinkan walaupun PAD Kota Lubuklinggau turun tidak begitu berpengaruh terhadap program pembanguan. Sebab PAD Kota Lubuklinggau Rp 30 miliar. “Cukup apa Rp 30 miliar untuk membangun jalan tidak cukup. Dalam melakukan pembanguan tidak hanya mengandalkan PAD, mana cukup hanya mengandalkan PAD makadari itu ada kucuran dana dari pemerintah pusat diantaranya seperti dana perimbangan. Jadi untuk pembangunan infrastuktur ditopang dana dari pemerintah pusat. Saya rasa belum ada daerah di Indoensia yang benar-benar mandiri mengandalkan PAD saja tanpa dibantu dana dari pemerintah pusat. Seluruh daerah ditopang dana dari pemerintah pusat,” ungkap Walikota.
Menurut Walikota, kewajiban masyarat untuk mambayar pajak dan retribusi daerah merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Dan pajak itu wajib dibayar. Misalnya pajak SBW, wajib dibayar oleh pengusaha SBW,” pungkasnya. (02)

Merugi, Penerbangan Linggau–Palembang Distop

2011-01-29T02:25:00.000+07:00

Foto : Nurholis/Linggau Pos
DITUTUP : Penerbangan Lubuklinggau-Palembang bulan depan ditutup. Tampak suasana keberangkatan di Bandara Silampari. Foto Diabadikan Jumat (28/1).

LUBUKLINGGAU- Awal Februari Penerbangan tujuan Lubuklinggau Palembang menggunakan Pesawat Manunggal Air Boing 146-100 distop sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Distrik Manager Fly Komala Lubuklinggau, Hartanto kepada wartawan koran ini di Bandara Silampari, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Jumat (28/1).
Ia menambahkan stopnya penerbangan dikarenakan target pendapatan Fly Komala tidak tercapai. “Dalam 1 hari masyarakat yang berangkat ke Kota Palembang hanya 40 orang, mereka hanya mengisi harga promo kita Rp 150 ribu. Akan tetapi yang harganya Rp 250 ribu dan Rp 400 ribu tidak terisi maksimal hanya 20 orang,” jelasnya.
Hartanto menambahkan selain penerbangan tujuan Lubuklinggau–Palembang atau sebaliknya, penerbangan Lubuklinggau ke Bandar Lampung juga distop sementara. ”Penerbangan ke Lampung juga distop dikarenakan animo masyarakat kecil,” ucapnya.
Ditanya mengenai penerbangan Lubuklinggau ke Jakarta atau sebaliknya, penerbangan tersebut masih berjalan karena ada subsidi dari Pemkab Musi Rawas (Mura). “Penerbangan Linggau-Jakarta masih tetap berjalan karena ada kerjasama dengan Pemkab Mura. Apabila ada subsidi juga untuk penerbangan Linggau -Palembang saya pastikan kegiatan penerbangan tetap berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan biaya yang dikeluarkan apabila tidak disubsidi tersebut cukup besar. “Kita biaya full untuk pinjam pesawat, pilot, perlengkapan lainnya dan biaya perawatan. Melihat animo masyarakat hanya beli tiket promo saja, sangatlah merugi, karena murni Fly Komala yang menanggung keseluruhan biaya tersebut,” jelasnya.
Ditempat lain, Kepala UPTD Dispenda Sumsel Kota Lubuklinggau, Rizal Effendi yang biasa menggunakan penerbangan Lubuklinggau-Palembang mengharapkan penerbangan tersebut jangan distop. “Penerbangan Lubuklinggau-Palembang mohon jangan distop karena sangat membantu pegawai seperti saya yang sering perjalanan dinas ke Palembang,” pintanya.
Ia menambahkan apabila penerbangan tersebut distop dengan alasan merugi maka harga tiket promo dihapus saja. “Tiket promo dihapus, kenaikan tiket pesawat Lubuklinggau–Palembang Rp 250 ribu atau Rp 300 ribu, saya kira itu tidak memberatkan,” ucapnya.
Sama halnya dengan Rizal Effendi, Afri Sumanjaya mengharapkan penerbangan Lubuklinggau –Palembang tetap berjalan. ”Mungkin kurang promo saja dari pihak Fly Komala jadi animo masyarakat masih kurang,” katanya.
Afri menambahkan penerbangan jurusan Lubuklinggau–Palembang sama halnya dengan penerbangan Muko–Muko ke Kota Bengkulu tetapi itu terus berjalan. ”Walaupun tidak disubsidi penerbangan Muko-Muko ke Kota Bengkulu tetap berjalan. Saya kira penerbangan Lubuklinggau–Palembang bisa seperti itu, apalagi Kota Lubuklinggau kota transit sementara Kota Palembang ibukota Sumsel saya kira banyak masyarakat yang mau naik pesawat walaupun harga lebih mahal dari harga promo,” harapnya. (Mg01)

Bulan Depan, Truk-Bus Dilarang Masuk Kota

2011-01-27T01:44:00.005+07:00

LUBUKLINGGAU-Bulan depan Jalan Lingkar Utara resmi difungsikan. Dengan demikian angkutan truk, bus dan mobil box dilarang masuk dalam Kota Lubuklinggau.
“Truk, bus dan mobil box tujuan ke Provinsi Jambi dilarang masuk Kota Lubuklinggau, khususnya pada jam sibuk pada pukul 06.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan kepada wartawan koran ini, Rabu (26/1).
Namun demikian, ketentuan tersebut masih ada pengecualian yakni untuk angkutan tujuan ke Provinsi Bengkulu masih diperbolehkan melintasi jalan dalam kota. “Sebab Jalan Lingkar Selatan masih dalam pengerjaan. Jika nanti Jalan Lingkar Selatan sudah selesai truk, bus dan mobil box tidak diperkenankan lagi masuk dalam kota,” katanya.
Menurutnya As Jon penggilan akrap Azhari Yuhan, dalam waktu dekat pihkanya akan melakukan sosialisasi dengan melibatkan Polantas Polres Lubuklinggau. “Kita akan akan sosialisasi selama 30 hari. Setelah 30 hari sosialisasi bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tilang sesuai amat Undang-Undang (UU) N0. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” paparnya.
Sebelum sosialisasi pihaknya akan melengkapi rambu-rambu lalu lintas di Jalan Lingkar Utara terlebih dahulu. “Kita akan melengkapi rambu-rambu lalu lintas nya dulu. Setelah lengkap baru kita lakukan sosialisasi,” ucapnya.
Ditambahkan As Jon ketentuan tersebut diberlakukan untuk mengurangi kemacetan dalam Kota Lubuklinggau dan seiring telah selesainya pembangunan Jalan Lingkar Utara. “Adapun jalur Jalan Lingkar Utara jika angkutan dari arah Palembang menuju Provinsi Jambi pas di Simpang Periuk belok ke kanan arah Kecamatan Tugumulyo. Kemudian setelah melewati jalan masuk Kelurahan Siring Agung ada jembatan disebelah kiri jalan itulah Jalan Lingkar Utara. Jalan itu tembus ke Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara I,” paparnya.
Ia menambahkan, selain itu truk juga dilarang melakukan bongkar muat di depan toko dalam dalam Kota Lubuklinggau mesti dilakukan setelah pukul 17.00 Wib. “Kalau pun pengusaha ingin melakukan bongkar muat di depan toko pada jam sibuk tersebut mesti menggunakan mobil Pic Up, tidak boleh dari truk langsung bongkar muat di depan toko,” tegasnya. (02)

Sepanjang 2010, Penyakit ISPA Masih Mendominasi

2011-01-27T01:44:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuklinggau sepanjang 2010 penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) masih mendominasi penderitanya mencapai 13.948 jiwa. Sedangkan urutan kedua tekanan darah tinggi 6.980 penderita.
Informasi tersebut seperti dikatakan Kadinkes, Mulyanto melalui Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Bisman Dalimunthe kepada wartawan koran di kantornya bertempat di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Selasa(25/1).
Ia menambahkan, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat menduduki peringkat terbanyak ke tiga 5.427. Selanjutnya saluran pernapasan bagian atas 5.095 penderita, Diare 4.750, infeksi penyakit usus yang lain 3.771. Penyakit kulit alergi juga cukup tinggi penderitanya 3.153 orang, tonslitis 3.070, Gingivitis dan penyakit periodental 2.335, malaria klinis 2.160 penderita. “Kesepuluh penyakit tersebut bukan penyakit KLB (Kejadian Luar Biasa),” ucapnya.
Untuk diketahui KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. “KLB adalah penyakit yang dapat menimbulkan kematian, dalam kurun waktu tertentu. Misalnya flu burung,” jelasnya.
Kriteria tentang KLB berdasarkan Keputusan Dirjen No. 451 Tahun 1991, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Menurut aturan itu, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal.
Setelah itu adanya peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu), Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).
Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya. “Sementara untuk 10 besar penyakit tersebut hanyalah suatu penyakit yang ringan. Ringan dalam hal dapat disembuhkan dan diatasi oleh Dinkes Kota Lubuklinggau,” ucapnya.
Ditanya soal kegunaan data 10 besar penyakit tersebut Bisman Dalimunte menambahkan, sebagai pemantauan wilayah, tindak lanjut dari penyakit tersebut dan pencegahan serta penyuluhan melalui puskesmas. “Setelah ada data tersebut kita dapat mengidentifikasi kapan penyakit tersebut mengjangkit. Setelah itu dapat kita diagnosa penyebabnya sehingga pada 2011 ini kita tidak kewalahan untuk melakukan pencegahan,” jelasnya.
Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau untuk memperhatikan kebersihan lingkungannya karena 10 penyakit tersebut akibat cuaca, pola hidup, dan faktor usia. “Dimulai dari hal yang terkecil yaitu cuci tangan sebelum makan,” pungkasnya.(Mg01)

Pasang Baliho Kepentingan Pemerintah Tidak Kena Pajak

2011-01-27T01:43:00.004+07:00

LUBUKLINGGAU-Guna menindaklanjuti surat edaran gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) maka Pemkot Lubuklinggau mengudang pengusaha untuk berpartisipasi mambuat baliho “Penarik Gerbong Kemakmuran” Perekonomian Sumsel.
“Kita menindak lanjuti surat edaran tersebut. Diharapkan kalangan pengusaha ikut berpartisipasi masang baliho. Silahkan mereka mau pasang sendiri (satu pengusaha satu baliho) atau satu baliho disponsori oleh sejumlah perusahan,” demikian kata, Bahruddin MS, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini di kantornya Jalan Garuda Merah, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Rabu (26/1).
Intinya baliho tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembangunan jalur Kereta Api (KA) sepanjang 270 kilo meter (KM) dan terminal batu bara di Pelabuhan Tanjung Api-Api telah dimulai. “Dengan demikian dapat memacu investasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat Sumsel,” paparnya.
Menurut Bahruddin, bagi pengusaha yang berpartisipasi membuat baliho tersebut tidak dikenakan pajak reklame, karena untuk kepentingan pemerintah. “Sesuai amat Undang-Undang (UU) N0.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, reklame untuk kepentingan pemerintah tidak dikenakan pajak. Baliho berlaku selama masih dibutuhkan oleh pemerintah. Sedangkan konpensasi bagi perusahan yang menjadi sponsor disediakan ruang promosi logo atau nama perusahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bahruddin menerangkan, berdasarkan edaran gubernur Sumsel baliho dimaksud dipasang di 10 lokasi. “Boleh lebih dari 10 lokasi. Berdasarkan pendataan yang kami lakukan ada 13 lokasi baliho yang masih kosong tersebar di sejumlah kawasan dalam Kota Lubuklinggau. Ruang baliho yang masih kosong tersebut terdiridari milik Pemkot dan swasta,” ucapnya.
Masih kata Bahruddin dari 50 pengusaha yang diundang 30 yang hadir. Rapat rencana pemasangan baliho diadakan di Op Room Moneng Sepati Kantor Walikota Lubuklinggau dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi. (02)

Awal Februari, Musrenbang Tingkat Kelurahan

2011-01-27T01:43:00.002+07:00

AIR KUTI-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I akan dilaksanakan awal Februari. Sedangkan tingkat Kecamatan Lubuklinggau Timur diadakan minggu ke dua Februari.
Informasi tersebut seperti dikatakan, Camat Lubuklinggau Timur I, Yeni Agustini melalui Sekretaris Camat (Sekcam), Sunardin kepada wartawan koran ini, Rabu (26/1).
Ia menambahkan, Kelurahan Air Kuti dan Taba Jemekeh dilaksanakan 1 Februari. Selanjutnya, 2 Februari Kelurahan Watervang dan Taba Koji. Kelurahan Taba Lestari dan Majapahit 4 Februari. Kelurahan Batu Urip dan Nikan Jaya 5 Februari. “Hasil Musrenbang di tingkat kelurahan nantinya akan dibahas di tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada minggu ke dua Februari,” katanya.
Sunardin menjelaskan, tujuan Musrenbang tingkat kelurahan untuk menampung usulan–usulan dari masyarakat, baik pembangunan fisik maupun non fisik di masing–masing kelurahan. ”Semua aspirasi akan ditampung dalam Musrenbang dan tentunya akan disaring kemudian diajukan ke tingkat kecamatan,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil Musrenbang 2011 untuk rencana pembangunan 2012. “Dari sejumlah usulan pembangunan dalam Musrenbang mengedapankan skala prioritas dinilai melalui segi kebutuhan masyarakat dan jumlah masyarakat,” ungkapnya. (mg01)

Program Peremajaan Karet, Bagikan 50 Ribu Bibit

2011-01-26T01:15:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Oktober nanti Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (DTPPK) Kota Lubuklinggau akan membagikan 50 ribu bibit karet program peremajaan kabun karet rakyat. Bibit karet tersebut untuk peremajaan 100 hektar are (ha).
Informasi tersebut diungkapkan oleh Kepala DTPP, M Rusdan Nusli, melalui Kabid Perkebunan dan Kehutanan, Abubakar, kepada wartawan koran ini di ruang kerjanya, Senin (24/1).
Ia menambahkan, kebun karet rakyat yang tidak produktif lagi lebih kurang 2.000 ha. “Dengan adanya program peremajaan kebun karet tahun ini luas kebun karet yang tidak produktif akan berkurang 100 ha,” ucapnya.
Pembagian bibit karet tersebut dibagikan pada akhir Oktober karena sesuai kondisi cuaca. “Pada bulan Oktober turun hujan. Pembagian bibit karet akhir oktober 2011 satu paket dengan pupuk dan herbisida,” ungkapnya.
Ditanya soal pengajuan untuk mendapatkan program peremajaan gratis tersebut, Abu Bakar menjelaskan setiap masyarakat berhak mengajukan proposal pengajuannya memalui kelurahan setempat. Kemudian lurah meneruskannya ke kecamatan, kecamatan meneruskan ke DTPPK. Selanjutnya DTPPK akan turun kelokasi lahan yang akan ditanami.
Ia menjelaskan, program tersebut nantinya akan dibagi per kepala keluarga 500 batang bibit karet. Pembagiannya akan dibagi 8 kecamatan sebagai peremajaan pemerajaan karet. “Sudah ada 4 kecamatan yang mengajukan proposal yaitu Lubuklinggau Selatan I, Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Utara I, Lubuklinggau Timur I. Namun demikian akan kita cek terlebih dahulu layak atau tidaknya mendapatkan bibit karet gratis tersebut,” jelasnya.
Abu bakar menambahkan, tujuan program peremajaan karet yang sudah dimulai semenjak 1986 tersebut bertujuan untuk peremajaan karet yang sudah tidak produktif lagi, meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Abu Bakar, bibit pohon karet yang baru ditanam 0 tahun hingga 3 tahun pertama bisa tumpang sari dengan padi gogo. Untuk itu ia menganjurkan kepada petani karet setelah kebun diremajakan sembari menungguh pohon karet belum menghasilkan getah ditumpang sari dengan padi gogo. “Penanaman dengan tumpang sari tujuannya tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Mg01)

Untuk Memperjuangkan Hak Pedagang

2011-01-26T01:14:00.002+07:00

Latar Belakang Terbentuknya SPKL

Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuklinggau berkembang pesat. Seiring dengan itu muncul ide dari para pedagang untuk membentuk organisasi, tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Apa yang melatar belakangi sehingga terbentuknya SPKL berikut laporanya.

Muhammad Yasin, Pasar Permiri

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi masalah diperkotaan. Bahkan PKL disejumlah kota-kota besar di Indonesia menjadi ‘musuh’ petugas trantif. Fenomena tersebut menjadi pemicu pemikiran dari kalangan pedagang untuk membentuk organisasi atau perkumpulan guna memperjuangkan hak mereka.
Menurut Junaidi, keberadaan PKL sebenarnya sangat membantu pemerintah karena juga berperan menurunkan angka pengangguran. “Jumlah PKL yang terdata SPKL mencapai 1.800 orang, bayangkan jika tidak ada PKL berapa jumlah angka pengangguran di Kota Lubuklinggau. Disamping itu keberadaan PKL juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari karcis retribusi pasar yang dibayar pedagang setiap hari. PKL mentaati kewajiban membayar retribusi, sementara hak pedagang tidak ada yang membela maka dari itu muncula ide untuk membentuk organisasi,” kata suami Rusdiana, Selasa (25/1).
Sebelum terbentuk Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) sebenarnya kelompok PKL sudah ada organisasi masing-masing. “Sebelum ada SPKL saya menjadi Ketua Persatuan Sinar Cahaya Buah (PSCH) berdiri pada 2002,” ucap ayah memiliki 2 orang putra dan satu putri ini.
Seiring berjalannya waktu pada 2005 terbentuklah SPKL atas ususulan pedagang, sehingga koordinator masing-masing kelompok pedagang diantaranya pedagang di Lapangan Merdeka (Lapmer), kelompok pedagang sayur termasuk IKPTK (Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan, red) menjadi pengurus SPKL.
“Sehingga SPKL ditetapkan sebagai induk dari seluruh organisasi pedagang. Terbentuknya SPKL tepatnya pasca peristiwa pembakarang mobil Pol-PP di Terminal Kalimantan saat penertiban memindahkan pedagang ke Terminal Pasar Atas,” cerita ayah Reza Junanda (16), James Okta Mega Rahman Wahid Amin (10) dan Seltia Maharani (5).
Setelah dilakukan proses pemilihan ketua oleh masing-masing koordinator pedagang singkat ceita, Junaidi terpilih secara aklamasi saat itu. Setelah pria kelahiran Lubuklinggau, 4 Mei 1974 menjadi Ketua SPKL ia ingin meningkatkan intelektual pedagang secara bertahap. “Untuk itu PKL perlu mengikuti pelatihan, sementara itu tidak ada pembinaan dari pemerintah. Saya punya kiat sendiri untuk meningkatkan kemampuan intelektual bedagang yakni dengan mengadakan forum rapat, dengan demikian intelektual pedagang akan terbentuk dengan sendirinya. Karena dalam pertemuan tersebut ada dialog, sharing (tukar pikiran). Sehingga pedagang mampu berkomunikasi dalam forum,” paparnya warga yang bermukim di Lorong Sani No. 23 RT 05 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
Kiat tersebut ia terapkan berbekal pengalaman menjadi pengurus salah satu Partai Politik (Parpol) besar di Indonesia. “Berbekal pengalaman menjadi pengurus partai sehingga saya menerapkan pola tersebut,” ungkapnya. Junaidi, selalu mengadakan rapat di ke diamannya. “Karena kami tidak ada sekretariat kalau ingin rapat tema-teman saya undang ke rumah,” ungkapnya.
Junaidi juga sempat menceritakan suka duka setalah menjadi Ketua SPKL. “Saya pernah dikatakan orang bodoh, sok pintar, provokator. Saya juga perna didatangi dan diancam oleh pedagang gara-gara tempatnya terusik (ditertibkan, red). Memang lahirnya SPKL dilatarbelakangi untuk membela hak pedagang, bukan berarti harus ‘menabrak’ peraturan. Saya selaku ketua organisasi mesti menyampaikan informasi yang benar kepada anggota walau pun itu pahit. Peran organisasi itu memperjuangkan hak pedagang ketika diusir tidak ada solusi, itu yang kita perjuangkan. Kalau ada solusinya organisasi menyampaikan informasi yang benar dan tidak mengaburkan informasi,” paparnya.
Junaidi tergolong cukup kreatif dan terbilang sukses merintis dagang buah. Ia pencetus berdagang buah keliling dengan merekruat binaan, jika buah yang di jajakan tidak laku dikembalikan kepadanya. Setelah banyak agen buah yang mengikuti jejak tersebut ia mencari ide kreatiaf menjual buah menggunakan mobil.
“Awalnya setiap musim duku banyak pedagang yang menjajakan duku di atas mobil tanpa mesin. Dulukan banyak pedagang duku di atas mobil tanpa mesin berjejer di Jalan Kalimantan. Namun untuk pedagang buah lain seperti apel, semangka dan lain-lain belum ada yang berjualan di atas mobil, saya yang memulainya. Kini sudah banyak menyebar hingga ke Kelurahan Taba Pingin,” ceritanya.
Untuk diketahui berdasarkan Situs Wikipidia Bahasa Indonesia, kata Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.
Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.(*)

20 Peserta Diklat Prajabatan Tidak Lulus

2011-01-26T01:13:00.002+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
SERAHKAN : Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi menyerahkan STTPP kepada salah seorang CPNSD didamping Kaban Diklat, Surya Darma, Selasa (25/1).

4 orang Ditunda

LUBUKLINGGAU-Akhirnya, 518 peserta Diklat prajabatan CPNSD formasi 2009 menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang sempat tertunda, Selasa (25/1). Dari 518 peserta Diklat tersebut terdiri dari reguler 440 orang terbagi menjadi golongan II 169 orang, golongan III 271 orang dan eks honorer 78 orang terbagi golongan I ada 4 orang, golongan II 59 orang, golongan III 16 orang.
Informasi tersebut seperti dikatakan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kota Lubuklinggau, Surya Darma kepada wartawan koran ini di Gedung Kesenian Sebiduk Semare, Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
Ia menambahkan, 518 peserta yang menerima STTPP dari 542 peserta Diklat prajabatan. Sedangkan 24 peserta lainnya, 20 orang dinyatakan tidak lulus Diklat prajabatan terdiri dari reguler 14 orang dan eks honorer enam orang. Sedangkan empat peserta lainnya ditunda penyerahan STTPP-nya karena kurang disiplin, tanggung jawab dan loyalitas rendah,” jelasnya. Sembari menyatakan, yang tidak lulus mengikuti Diklat Prajabatan tahun depan. STTPP diserahkan oleh Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi. (Mg01)

Penertiban PKL Berlangsung Aman

2011-01-25T01:40:00.000+07:00

f-M Yasin/Linggau Pos
TERMINAL KALIMANTAN: Terminal Kalimantan kosong dari gerobak pedagang. Tampak petugas Dishubkominfo Kota Lubuklinggau mengecat jalur tampat Angkot-Angdes ngetem, Senin (24/1).

Dishubkominfo Langsung Mengoperasikan Terminal

LUBUKLINGGAU-Terminal Kalimantan Kota Lubuklinggau kosong dari gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL), Senin (24/1). Hal itu sesuai janji Efendi HS, Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK).
Pantauan koran ini di lapangan sekitar pukul 06.00 Wib Terminal Kalimantan sudah kosong dari gerobak pedagang. Sehingga ketika Tim Pemkot Lubuklinggau turun ke Terminal Kalimantan sudah kosong.
Tim Pemkot Lubuklinggau terdiri dari Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi MT, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKPP) Kota Lubuklinggau, Fajaruddin Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforatika (Dishubkominfo), Azhari Yuhan dan lain-lain.
Menurut Kabid Pengelolaan Pasar DKUMKM, Suhaimi pedagang mulai berkemas-kemas barang untuk mengosongkan Terminal Kalimantan pada pukul 03.00 Wib. “Jadi jam 6 pagi tidak ada lagi yang berada di sini (Terminal Kalimantan, red). Mereka (PKL) konsisten mengosongkan terminal. Tadi malam (kemarin malam, red) saya sampai jam 3 di sini guna untuk melihat sampai sejauh mana kesiapan pedagang memindahkan gobak. Gerobak dititipkan di samping Stasiun Kareta Api (KA) tepatnya di belakang Ruko Jalan Kalimantan. Alhamdulilah, tidak ada gejolak maupun protes mereka benar-benar konsisten mendukung pemerintah. Saya ucapkan terima kasih kepada PKL atas dukungannya,” kata Suhaimi.
Lebih lanjut Suhaimi menerangkan, setelah terminal ini dikosongkan dari gerobak pedagang Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika (Dishubkominfo) akan mengoperasikan terminal. “Dishub yang akan mengaturnya bagaimana teknik pelaksanaannya,” terang Suhaimi.
Kepala Dishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan mengatakan, pihaknya langsung mengoptimalkan Terminal Kalimantan. “Hari ini (kemarin, red) kita langsung optimalkan, makadari itu Angkot/Angdes masuk terminal langsung kita atur. Untuk mengecat jalur tempat Angkot/Angdes mangkal bisa dilakukan, tidak mengganggu karena masih ada cela diantara angkutan,” jelasnya ditngah kesibukanya melihat stafnya memasang mal ntk mengecat jalur tempat Angkot/Angdes mangkal.
Ditambahkan As Jon panggilan akrap Azhari Yuhan, dengan dioptimalkan Terminal Kalimantan diharapkan retribusi meningkat dibandingkan sebelumnya. “Selama ini retribusi Terminal Kalimantan tidak maksimal, maka dari itulah kita mengoptimalkan pengoperasian terminal ini,” papar As Jon.
Namun demikian As Jon belum bisa memprediksi berapa target retibusi Terminal Kalimantan perhari. “Belum ditentukan, nanti akan kita lakukan uji petik dulu baru bisa menentukan target,” ucapnya.
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL), Junaidi, mengucapkan terima kasih kepada pdagang yang telah mendukung program pemerintah. Junaidi, mengakui setiap diberlakukan kebijakan pasti ada yang dirugikan. “Saya tahu pembatasan waktu jualan berat bagi pedagang. Dimana selama ini berdagang mulai dari pagi hingga malam. Sedangkan dengan diberlakukannya pengaturan waktu berjualan mulai pukul 16.00 Wib hingga pukul 06.00 Wib, mamang berat. Belum lagi setiap hari mesti mendorong gerobak dari Stasiun ke Terminal Kalimantan. Tapi yakinlah kesulitan tersebut hanya baru-baru saja terasa, lama kelamaan akan terbiasa. Buktinya banyak pedagang Pasar Mambo setiap hari mendorong gerobak dari tempat tinggal masing-masing ke Terminal Kalimatan, mereka ada yang dari Kelurahan Dempo setiap hari mendorong gerobak ke terminal,” paparnya.
Junaidi mengiatkan Tim Pemkot Lubuklinggau khususnya dinas instansi terkait jangan lengah. “Jangan dianggap penertiban ini tidak ada kendala sehingga lengah, jangan didiamkan ketika ada pedagang iseng coba-coba berdagang di dalam terminal. Jika itu didiamkan akan bertambah dan sulit untuk ditertibkan,” himbaunya. (02)

Labfor Lubuklinggau Siap Dioperasikan

2011-01-25T01:39:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
Labfor : Tim Labfor Mabes Polri Cabang Palembang menunjukan alat kelengkapan Labfor Lubuklinggau. Foto Senin (24/1).

LUBUKLINGGAU- Mapolres Kota Lubuklinggau kini memiliki Laboratorium Forensik (Labfor). Adanya laboratorium itu harapkan mampu mempermudah tugas anggota kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana.
Kapolres Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan didampingi Waka Labfor Cabang Palembang, AKBP Ulung Kanjaya mengatakan laboratorium tersebut nantinya akan digunakan untuk mengecek kadar dan jenis narkoba. Selain itu juga dapat melakukan pengecekan kadar limbah industri, indentifikasi kebakaran, kasus pemerkosaan, tes narkoba, oli palsu, jejak telapak kaki dan sidik jari serta palsu atau tidaknya uang.
“Alat-alat laboratorium forensik ini merupakan bantuan dari Mabes Polri. Dan untuk wilayah hukum Polda Sumsel, yaitu Palembang, Lubuklinggau dan Baturaja yang mendapatkan bantuan ini,” jelas Takwil Ichasan saat meninjau kesiapan sarana dan prasarana laboratorium di Mapolres Lubuklinggau, Senin (23/1).
Selain itu kata dia, laboratorium dilengkapi satu unit kendaraan lengkap dengan peralatan forensik yang dapat dipakai anggota kepolisian untuk memeriksa langsung di tempat kejadian perkara. “Jadi beberapa kasus yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan langsung disini (Polres Lubuklinggau,red), tanpa harus dibawa ke Palembang ,” pungkasnya
Ditambahkan Waka Labfor cabang Palembang, AKBP Ulung Kanjaya, kedatangan timnya ke Polres Lubuklinggau untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada anggota Polres Lubuklinggau dalam penggunaan dan pengujian alat-alat laboratorium forensik.
“Labfor ini dapat membantu mempermudah tugas anggota kepolisian dilapangan dalam mengungkap suatu kasus, terlebih bagi kasus yang membutuhkan pemeriksaan laboratotium,” katanya.(10)

Ranting Pohon Penyebab Listrik Padam

2011-01-25T01:38:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Beberapa hari terakhir warga Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuklinggau Timur II mengeluh aliran listrik sering padam. Bahkan kemarin malam (Minggu malam Senin, 24/1) listrik padam lebih dari 13 jam.
“Tadi malam listrik padam mulai pukul 21. Wib hingga pagi ini belum menyala,” demikian dikatakan, Nasrul warga setempat kepada wartawan koran ini Senin (24/1).
Menurut dia, aliran listrik padam di daerahnya sudah berlangsung sejak sepakan terakhir. “Dalam minggu ini sudah tiga kali padam. Apa masalahnya sehingga aliran listrik di daerah kami sering padam,” ucapnya nada bertanya.
Terpisah, Manajer PT PLN WS2JB Cabang Lahat, Ranting Lubuklinggau, Hasyim Anghary melalui Supervisor Distribusi, Tito saat dikonfimasi wartawan koran ini menjelaskan, pemadaman aliran listrik karena jaringan terganggu ranting pohon. Untuk mengatasi persolaan tersebut pihaknya mesti menelusuri jaringan yang terganggu, telah ditemukan baru bisa dilakukan perbaikan. “Listik sering padam akibat ganguan jaringan kena ranting pohon. Salah satu solusi ranting pohon yang di dekat jariangan listrik mesti dipangkas. Kendalanya terkadang ada warga yang tidak setuju pohonnya ditebang. Akan tetapi ketika lampu padam, menuntut PLN,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyebab gangguan tersebut bukan kesalahan dari PLN akan tetapi adanya bencana alam. “Kejadian tersebut diluar jangkauan kita,” ucapnya. Tito, menghimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan kesadarannya menebang pohon yang letaknya di ruang milik jalan. “Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 43 menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaaatkan ruang milik jalan,” himbaunya.
Tito yakin, kalau jaringan listik tidak terganggu pohon maka tidak akan terjadi gangguan. (Mg01)

Hari ini, Terminal Kalimantan Dikosongkan

2011-01-24T02:04:00.000+07:00

F-M Yasin/Linggau Pos
BERDAGANG MALAM : Mulai hari ini (Senin, 24/1) pedagang makanan di Terminal Kalimantan mulai berdagang pada malam hari, tidak berjualan siang lagi.
Dari Gerobak Pedagang

LUBUKLINGGAU-Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK) Kota Lubuklinggau, Efendi HS berjanji anggotanya siap mengosongkan Terminal Kalimantan hari ini (Senin, 24/1).
“Insya Allah hari Senin kosong,” janji Fendi panggilan akrap Efendi HS. Menurutnya, pada Kamis (20/1) lalu anggota masih berdagang pada siang hari karena saat itu belum ada tempat menitip gerobak. Akan tetapi sekarang sudah ada kesepakatan tempat menitip gerobak di lahan PT Kerata Api Indonesia (KAI) tepatnya eks tempat bongkar muat getah karet.
“Pada saat itu kami belum mengosongkan tempat karena belum ada tempat menitip gerobak. Akan tetapi kemarin sudah sepakat tempat menitip gerobak di samping Stasiun KA,” jelasnya.
Kepastian tempat menitipkan gerobak tersebut difasilitasi oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) Kota Lubuklinggau, Fajaruddin.
Lebih lanjut Fendi menjelaskan, untuk memindahkan gerobak pedagang perlu persiapan matang. “Bukan pemindahan seperti pedagang lain, perlu pemikiran matang, bukan hanya teori gampang. Memang kalau kita menyalahkan orang sangat gampang seperti kita menonton main bola. Pemain selalu disalahkan tapi kalau disuruh main belum tentu mampu,” katanya.
Terpisah, Kepala DKUMKMPP Kota Lubuklinggau, Fajaruddin membenarkan kepastian tempat menitip gerobak sudah disepakati di samping Stasiun KA tepatnya di balakang Ruko Jalan Kalimantan. “Dengan demikian, mereka (pedagang, red) sepakat mengosongkan Terminal Kalimantan hari Senin (24/1). Jadi mulai hari Senin mereka tidak lagi berdagang pada siang hari. Mereka sepakat berdagang malam mulai pukul 16.00 wib hingga dini hari. Paginya gerobak tidak lagi berada di dalam terminal,” kata Fajaruddin.
Ditambahkan Fajaruddin, kepastian kesediaan pedagang untuk mengosongkan Terminal Kalimantan diputuskan dalam rapat antara pihak Dinas Pasar dengan pedagang, Jumat (21/1) di kantor Dinas Pasar yang lama. “Mereka (pedagang, red) sendiri yang menyatakan siap mengosongkan tempat pada hari Senin, itu kesepakatan mereka,” ucapnya.
Pada saat itu pedagang belum pindah, lanjut Fajaruddin karena belum ada tempat menitip gerobak. “Maka dari itu mereka meminta waktu kepada Tim Pemkot Lubuklinggau, bukannya mereka tidak mendukung. Disamping itu untuk memindahkan gerobak tidak mudah perlu persiapan matang,” jelasnya.
Menurut Fajaruddin, guna mengetahui sampai sejauh mana pengosongan terminal maka pihaknya akan turun ke lapangan. “Tidak ada persiapan khusus, kita hanya memantau karena mereka dengan penuh kesadaran sendiri mendukung program Pemkot Lubuklinggau mengoptimalkan fungsi Terminal Kalimantan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengecet jalur tempat Angkot/Angdes mangkal,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui berita sebelumnya, rencana pengosongan Terminal Kalimantan dijadwalkan dilakukan, Kamis (20/1). Namun pada tanggal tersebut pedagang yang tergabung dalam IKPTK belum mengosongkan tempat. Kendalanya menurut Fendi, Ketua IKPTK saat itu, ada bebarapa kriteria tidak terpenuhi, salah satunya di mana meletakan gerobak dagangan. Disamping itu masih ada pedagang lain di Jalan Kalimantan. (02)

DKP Bersihkan Tumpukan Sampah di Nikan

2011-01-24T02:03:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
BERSIHKAN : DKP Kota Lubuklinggau membersihakn tumpukan sampah di Kelurahan Nikan Jaya. Tampak operator bulldozer sedang menindahkan sampah ke dalam dam truk, Sabtu (22/1).

LUBUKLINGGAU-Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Lubuklinggau kembali membersihkan sampah yang menumpuk di komplek Perumnas Nikan, Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Untuk mengangkut tumpukan sampah yang sudah ‘menggunung’ itu menggunakan alat berat.
Kepala DKP Kota Lubuklinggau, Hermansyah melalui Seketaris, Samiono mengatakan, untuk membersihkan tumpukan sampah terpaksa menggunakan alat berat. “Kalau dikerjakan secara manual kapan selesainya,” katanya kepada wartawan koran di Perumnas Nikan, Sabtu (22/1).
Menurutnya sampah tersebut diangkut kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara I. “Sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Buktinya DKP sudah menyiapkan dua kontainer tapi masyarakat masih saja malas membuang sampah ke dalam kontainer,” ucapnya.
Ia menambahkan, petugas dari DKP sering mengingatkan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tertulis agar membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi masih banyak warga membuang sampah sembarangan. Terkadang membuang sampah sambil mengendarai sepeda motor. “Terkadang, ada yang membuang sampah sambil jalan,” ungkapnya. Lebih lanjut ia mengatakan, kalau warga sekitar kontainer sampah merasa bau, tolong kalau ada warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya tolong difoto. “Nanti fotonya kita publikasikan, sebagai pelajaran agar warga lainnya tidak meniru perbuatan tersebut,” katanya.
Selain di Perumnas Nikan, pihaknya juga membersihkan tumpukan sampah di komplek Perumnas Taba Lesatari dan Kelurahan Mesat Jaya. “Tiga titik lokasi kita bersihkan,” sebutnya.
Ditempat lain, Lurah Nikan Jaya, H Ahmad Novandy F mengucapkan, terima kasih kepada DKP yang telah membersihkan sampah yang menumpuk di wilayahnya. “Saya sangat terima kasih dengan DKP,” ucapnya.
Ia menambahkan, kedepannya lurah dan segenap jajarannya akan mengajak masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. “Sebagian masyarakat sudah buang sampah pada tempatnya, tapi tidak dapat dipungkiri masih ada juga yang buang sampah sembarangan,” katanya.
Ahmad Novandy menambahkan, menurut laporan dari RT 07 sampah yang menumpuk di dekat kontaniner tersebut bukan warga setempat yang membuang. “Bukan warga setempat akan tapi pemulung yang membuat sampah menjadi berserakan keluar,” pungkasnya.(Mg01)

Pantau Arus Lalu Lintas Melalui Layar Televisi

2011-01-24T02:02:00.002+07:00

Pasang CCTV Di Sejumlah Titik

LUBUKLINGGAU-Satuan Lalu lintas Polres Lubuklinggau akan memasang empat unit traffic management center wireless (CCTV) untuk memantau arus lalu lintas. Adapun empat lokasi yang akan di pasang CCTV diantaranya Simpang Lintas (RCA), Terminal Kalimantan, Lapangan Merdeka dan Simpang Pemiri.
“Pengadaan peralatan CCTV sedang diusahakan dengan cara berkerjasama dengan Pemkot Lubuklinggau. Ini sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan serta kecelakaan lalu lintas,” ungkap Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan melalui Kasat Lantas, AKP I Ketut Suarnaya.
Dia optimis, pemasang alat monitoring lalu lintas jarak jauh itu dapat bekerja secara maksimal. “Sistem kerjanya cukup efektif. Dimana setiap informasi yang terjaring dalam CCTV dari empat titik yang dipasang langsung diinformasikan kepada anggota di lapangan. Sehingga kemacetan dapat segera diminimalisir,” ungkapnya.
Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk membeli peralatan tersebut, Polres Kota Lubuklinggau akan mengajukan kerjasama dengan pemerintah setempat. “Dana yang dibutuhkan memang cukup besar, jadi diperlukan dukungan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasby Asadiki mengaku pihaknya siap mendukung terobosan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menciptakan tertib lalu lintas dijalan. “Itu suatu langkah yang bagus, dan kami siap mendukungnya. Diusahakan pada pembahasan APBD Perubahan 2011 nanti akan dianggarkan,” katanya. (02)

Serah Terima Jabatan Lurah Keputraan

2011-01-24T02:02:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
SERTIJAB : Lurah Keputraan yang lama, Defri Fauzul Azim sedang menandatangani surat serah terima jabatan (Sertijab) kepada Lurah yang baru, Trisno Rivanto (kedua dari kiri), Sabtu (22/1).

LUBUKLINGGAU–Serah terima jabatan Lurah Keputraan yang lama, Defri Fauzul Azim kepada Lurah yang baru, Trisno Rivanto. Kegiatan itu dipusatkan di halaman Kantor Lurah Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Sabtu (22/1)sekitar pukul 09.00 Wib.
Acara serah terima ini disaksikan Camat Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, Burhanuddin. Serta disaksikan lurah se-Kecamatan Lubuklinggau Barat II, seluruh ketua RT Kelurahan Keputraan, TP PKK kelurahan dan kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan staf Kelurahan Keputraan.
Untuk diketahui, Defri Fauzul Azim sekarang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Lubuklinggau Timur II. Sedangkan Trisno Rivanto sebelumnya menjabat Lurah Kali Serayu, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Usai acara serah terima itu, Defri Fauzul Azim kepada wartawartawan koran ini meminta kepada Lurah yang baru agar dapat melanjutkan program kerja sebelumnya, yang pernah dilaksanakan dirinya selama 2 tahun 7 bulan menjabat sebagai Lurah. “Untuk tetap dilanjutkan program yang ada sekarang dan ditingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat,” kata Defri Fauzul Azim yakin Lurah Trisno Rivanto dapat mengemban amanah yang akan dijalankan nanti.
Sedangkan Lurah Trisno Rivanto mengaku siap mengemban tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai Lurah Keputraan, ”Insyaallah saya usahakan dengan sebaik mungkin program Lurah yang lama. Semoga warga, tokoh masyarakat dapat mensuport dan memberikan masukan kepada saya untuk Kelurahan ini, dan dapat menjadi percontohan dari Lurah lain,” ujarnya.
Acara serah terima kemarin, Sabtu (22/1). Dihibur juga dengan organ tunggal yang membuat suasana tambah meriah dan penuh kebersamaan. (Mg04)

Penertiban PKL Terminal Kalimantan Tidak Terlaksana

2011-01-22T01:54:00.002+07:00

Azhari : Effendi Tidak Perlu Ngurusi Soal Kemacetan

LUBUKLINGGAU- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan mengatakan aktifitas bongkar muat sayur di dekat Stasiun Kereta Api (KA) Kota Lubuklinggau akan di pindahkan ke Terminal Kalimantan.
“Maka dari itu Pemkot Lubuklinggau akan memfungsihkan Terminal Kalimantan. Karena di dalam terminal itu ada gerobak pedagang, maka dari itu Pemkot menertibkan pedagang yakni mengatur waktu berdagang. Mereka bukan tidak boleh berdagang diatur waktunya. Silakan berdagang mulai pukul 16.00 Wib, karena pada siang hari berfungsih sebagai terminal,” kata As Jon panggilan akrap Azahari Yuhan kepada wartawan koran ini, Jumat (21/1).
Pernyataan As Jon tersebut, menganggapi ungkapan Effendi Hambali, Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK) yang mempersoalkan aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA. “Effendi tidak perlu mengurusi soal kemacetan, urusi saja anggota IKPTK. Bukan tidak boleh, kalau sudah terbukti mampu membina anggota boleh-boleh saja memberikan untuk syaran. Sekarang ini yang penting buktikan kalau memang mampu membina anggota untuk mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Menurut As Jon, aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA sudah menjadi program Pemkot untuk mengaturnya. “Itu sudah masuk dalam anggenda kami. Dan ini jangan dijadikan alasan Effendi untuk pembenaran tidak mau mengosongkan terminal. Kalau mereka (pedagang, red) tidak mengosongkan tempat bagaimana kami bisa menata kesemerawutan tersebut. Yang terpinting sekarang kosongkan dulu Terminal Kalimantan, setelah itu baru bisa menata kesemerawutan di kawasan tersebut,” pintanya . Menurut As Jon, pernyataan Effendi sudah terlalu meluas dengan mengngait-ngaitkan dengan persoalan lain, urusi saja anggota IKPTK. “Bagaimana komitmen Effendi yang katanya bersedia mengosongkan Terminal Kalimantan pada tanggal 20 Januari, mana buktinya jangan hanya bisa mengurusi urusan orang lain,” pintanya.
As Jon, mengaku sangat kecewa terhadap Ketua IKPTK. “Saya kecewa, alasan Efendi selalu berbelit-belit, tidak jelas. Dengan belum terlaksananya pengosongan terminal sehingga rencana untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Kalimantan jadi tertunda. Padahal kami sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk mengecat tanda tempat Angkot/Angdes mangkal,” paparnya.
Junaidi Desak Tim Pemkot Laksanakan Penertiban
Disisi lain Junaidi, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) Kota Lubuklinggau mendesak Tim Pemkot Lubuklinggau untuk melaksanakan penertiban PKL sesuai hasil kesepakatan dalam rapat Tim Pemkot bersama perwakilan pedagang. Akibat tertundanya penertiban PKL Terminal Kalimantan membuat anggota SKPL mendesak untuk kembali berdagang di Jalan Kalimantan. Pedagang sayur, pedagang buah yang menggunakan mobil akan kembali berdagang di Jalan Kalimantan.
“Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi. Sebab jika sampai kembali sulit untuk ditata. Jadi menurut saya Tim Pemkot mesti tegas dan jelas dimana batasan-batasan penertiban ini, jangan sampai terus meluas. Maksudnya diselesaikan satu persatu sekarang kan fokusnya mengembalikan fungsi Terminal Kalimantan dengan menata PKL yang berada di dalamnya. Jadi laksanakan saja dulu ketatapan tersebut, jangan sampai nanti fokusnya bergeser sehingga target tidak tercapai karena terlalu meluas,” pintanya.
Menurut Junadi, alasan Effendi tidak ada tempat menitip gerobak pedagang, itu hanya alasan yang dicari-cari. “Buktinya kenapa pedagang Pasar Mambo yang saya bina itu bisa, habis berdagang gerobak dibawa pulang, tidak ada persoalan. Seluruh pedagang Pasar Mambo yang tergabung dalam SPKL ada 68 anggota semua gerobak dibawa pulang tidak ada yang tinggal di Terminal Kalimantan,” ucap Junaidi.
Junaidi berharap Ketua IKPTK untuk tidak mempropokasi anggota untuk melawan aturan pemerintah. “Saya berharap Ketua IKPTK tidak mencari sensasi dengan mempropokasi anggota untuk melawan. Betapa tidak pernyataan Fendi (Effendi Hambali, red) yang menyatakan, dalam menertibkan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial. Pernyataan tersebut jelas mempropokasi,” himbaunya.
Disamping itu lanjut Junaidi, diskusi apa lagi yang diinginkan Fendi. Diskusi sudah, dialog sudah dilakukan dalam beberapa kali pertemuan di Pemkot Lubuklinggau. Kalau minta diskusi lagi, dialog lagi kapan selesainya, habis waktu pemerintah hanya menguruisi PKL di Terminal Kalimatan saja. Padahal kegiatan lain sudah menungguh. “Jadi menurut saya Pemkot laksanakan saja keputusan rapat pada tanggal 5 Januari, jangan ragu-ragu dan kalau tidak mau dikatakan banci,” kata Junaidi memberikan dukungan kepada Tim Pemkot.
Semantara itu hingga hari ke dua penertiban (Jumat, 21/1) PKL di Terminal Kalimantan belum ada yang mengosongkan tempat pada siang hari, mereka masih jualan seperti biasa. Bahkan belum ada tanda-tanda akan berjualan pada malam hari.
Sebagaimana berita sebelumnya, Effendi Hambali menjelaskan pihaknya belum mengosongkan tempat karena ada bebarapa kriteria tidak terpenuhi, salah satunya di mana meletakan gerobak dagangan. Disamping itu masih ada pedagang lain di Jalan Kalimantan.
“Bagaimana pedagang sayur yang melakukan bongkar muat di dekat Stasiun Kereta Api (KA), kenapa dibiarkan? Itu sebenarnya yang sangat mengganggu arus lalu lintas. Lihatlah saat bongkar muat jalan pasti macet. Kalau mereka boleh kenapa kami tidak boleh? Sedangkan kami di sini tidak mengganggu arus lalu lintas. Dalam menertibakan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial,” jelasnya.
Ia, meminta kepada Pemkot Lubuklinggau mengajaknya berdiskusi membicarakan persoalan tersebut. “Marilah secara duduk satu meja bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik. Saya berharap Pemkot membuka forum dialog biarkan kami berdagang di sini dengan dirapikan menggunakan auning,” harapnya. (02)

Jembatan Gantung Taba Pingin Diperbaiki

2011-01-22T01:53:00.000+07:00

F-Ist
PERBAIKI : Sejumlah pekerja Sedang memperbaiki jembatan gantung Kelurahan Taba Pingin (belakang). Herman Sawiran sedang menunjukan bagian jembatan yang sudah di perbaiki (depan).

LUBUKLINGGAU-Jembatan gantung Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II diperbaiki. Pantauan wartawan koran ini di lokasi kayu pengaman jembatan yang patah sudah diganti.
Demkian juga lantainya yang sudah lapuk juga diganti. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau, Bambang Hermanto melalui staf Bina Marga, Halik Maulana mengatakan, perbaikan untuk antisipasi, agar masyarakat yang melintas di jembatan lebih aman. “Jembatan ini sering dilalui warga menggunakan sepeda motor. Agar lebih aman kita perbaiki beberapa bagian kayu yang sudah lapuk,” katanya saat ditemui sedang mengawasi pengerjaan perbaikan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taba Pingin, Kelurahan Moneng Sepati dengan Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Jumat (21/1).
Ditanya soal kekuatan bangunan jembatan tersebut, Halik Maulana mengutarakan paling lama jembatan tersebut bertahan 1 tahun ke depan. “Antisipasinya, kelurahan setempat mengajukan usulan perbaikan jembatan gantung melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),” jelasnya.
Dengan telah diperbaikinya jembatan tersebut, Ketua LSM Sumpah Undang-Undang (SUU) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Herman Sawiran memberikan apresiasi kepada DPU Kota Lubuklinggau. “Saya ucapkan terima kasih kepada PU dan Pemkot Lubuklinggau seperti inilah yang diinginkan public, cepat tanggap dan tidak bertele-tele,” katanya.
Belum Ada Penduduk Jalan Sudah Dihotmix
Namun demikian Herman Sawiran mengkritisi soal perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Lubuklinggau, khususnya soal pembangunan jalan. Program pembangunan skala prioritas yang selalu didengung-dengungkan pejabat Pemkot Lubuklinggau tapaknya tidak tepat.
Buktinya Gang Apel di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I belum dibangun. Padahal gang tersebut sering kebanjiran air dari limpasan saluran air di Jalan Yos Sudarso tidak berfungsi secara maksimal. Dengan alasan gang tersebut jalan buntu dan hanya ada 15 Kepala Keluarga (KK) sehingga pembangunan jalan tersebut belum menjadi skala prioritas.
“Sementara itu berdasarkan temuan saya di lapangan ada jalan buntu dan belum ada penduduk tapi jalannya sudah dihotmix. Jalan itu berada di Kelurahan Siring Agung tepatnya di dekat jalan poros Siring Agung yang baru dibangun. Menurut saya pengaspalan jalan tersebut belum perlu karena akses kemana jalan tersebut. Kalau untuk memperlancar mobilitas petani disana tidak ada perkebunan,” ucapnya sembari menunjukan lokasi jalan tersebut.
Herman berharap Pemkot Lubuklinggau dalam melakukan pembangunan jangan diskriminasi. “Lakukan pembangunn secara merata, jangan sampai ada kelurahan yang berlebihan dibangun sedangkan satu sisi kelurahan lain tidak kebagian pembangunan, kalau tidak mau dikatakan diskriminasi,” harapnya. (Mg01/02)

Belum Ada Izin, Queen Karaoke Tetap Beroperasi

2011-01-22T01:52:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kota Lubuklinggau tidak menerbitkan izin Queen Karaoke terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Hal itu terjadi karena tidak ada persetujuan warga setempat.
“Warga tidak setuju, sehingga kami tidak bisa menerbitkan izin,” demikian dikatakan Kepala KPP Kota Lubuklinggau, Bahruddin melalui Kasi Pengeolahan Data dan Pemeriksaan Izin, Asep Herdiana kepada wartawan koran ini di kantornya di Jalan Garuda Merah, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Jumat (21/1).
Ditambahkanya, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemkot Lubuklinggau, lokasi Queen Karaoke tidak layak untuk dijadikan tempat karaoke. “Tempat karaoke harus berada 200 meter dari rumah penduduk, sementara Queen Karaoke sangat berdekatan dengan dengan rumah penduduk,” jelasnya.
Tim dimaksud terdiridari sejumlah SKPD (Satua Kerja Perangkat Daerah) diantaranya Sat Pol-PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Bagian Hukum, Kantor Penanaman Modal, serta lurah dan camat setempat. “KPP selaku koordinator pelayanan perizinan tidak akan menerbitkan izin jika tim tidak memberikan rekomendasi,” jelasnya
Asep tidak menampik kalau karaoke tersebut sudah beroperasi. “Dengan tidak memiliki izin seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan usaha karaoke-nya. Kalau mereka tetap memaksakan untuk buka usaha maka akan ditindak tegas. Penindakkan tersebut kewenangan Pol-PP,” tegasnya.
Asep Herdiana menghimbau kepada pelaku usaha agar mengajukan permohonan izin supaya ke depannya tidak menimbulkan masalah. Dihubungi terpisah, Camat Lubuklinggau Timur II, Amroelian Thoni menjelaskan, Queen Karaoke memang sudah beroperasi dalam tahap uji coba. Dan mengenai perizinan manager Queen Karaoke, Budi sudah menghubungi Lurah Jawa Kiri mengajukan permohonan izin. Tahapannya sekarang masih dalam proses persetujuan pihak tetangga terdekat, sejauh ini tidak ada permasalahan proses izin yang dimaksud,” ungkapnya.(Mg01)

Polres Linggau Dapat Bantuan 10 Motor Trail

2011-01-22T01:51:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Polres Lubuklinggau dalam waktu dekat akan mendapatkan bantuan sekitar 10 unit motor Trail. Bantuan tersebut berasal dari APBD Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2011.
“Anggaran pembelian motor trail bagi Polres Kota Lubuklinggau sudah dibahas dan disepakati ditingkat eksekutif dan legislatif dianggarkan pada APBD 2011. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan operasional anggota Polres dalam mencegah tindak kriminalitas dan lakalantas,” ujar Ketua DPRD, Hasby Asadiki, Jumat (21/01) kepada wartawan.
Menurutnya, bantuan pengadaan motor trail dirasakan sangat perlu diwujudkan mengingat semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dan masyarakat di Kota Lubuklingga. Dimana teknisnya, pemerintah daerah akan membeli motor-motor tersebut dan diberikan kepada pihak Polres.
“Apalagi sekarang sudah dibuka jalur lintas Selatan dan Utara, otomatis kerja aparat kepolisian semakin besar dan luas sehingga dibutuhkan penambahan kendaraan operasional. Paling tidak, ini sebagai bukti kepedulian kita kepada kepolisian,” katanya.
Terpisah, Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan menyambut baik pemberian bantuan motor trial. “Kami ucapkan terimakasih. Semoga aktivitas pengamanan dan kenyamanan di masyarakat dapat lebih baik lagi. Dan kami berharap peran serta aktif dari masyarakat bersama-sama menjaga keamanan di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (01)

Warga Gang Apel Mengeluh Sering Kebanjiran

2011-01-21T01:55:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
TIDAK DIBANGUN : Gang Apel Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I tidak tersentuh pembangunan. Tampak belum diaspal maupun cor beton. Foto dibadikan Rabu (19/1).

Herman : Pemerintah Tidak Boleh Diskriminasi

LUBUKLINGGAU-Warga Gang Apel, RT 02 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I mengeluhkan jalan masuk menuju pemukiman mereka. Sebab gang tersebut belum diaspal maupun cor beton.
Disamping itu, saat hujan turun air limpasan dari Jalan Yos Sidarso mengalir ke Gang Apel karena lebih rendah dari Jalan Yos Sudarso. Kondisi tersebut diperparah kondisi saluran air yang ada tidak berfungsi secara optimal.
Menurut warga setempat, Joko, sudah mengusulkan agar jalan diaspal atau dicor beton. Namun perlu ditimbun dulu agar badan jalan menjadi tinggi. Sehingga ketika hujan turun tidak banjir.
Usulan dimaksud disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota Lubuklinggau.
“Kami sudah 5 kali mengusulkan dalan Musrenbang,” katanya, kepada wartawan koran ini, Rabu(19/01).
Ia menambahkan, Gang Apel merupakan gang yang berada dipinggir jalan protokol (Jalan Yos Sudarso, red) akan tetapi belum tersentuh pembangunan. “Coba lihat gang–gang lain di pinggir jalan protokol sudah dibangun semua, kenapa tempat kami tidak,” ucapnya.
Menurut dia, usulan pembangunan jalan lingkungan tempat tinggalnya selalu diabaikan karena alasannya Gang Apel merupakan jalan buntu. “Dan hanya terdiri dari 15 Kepala Keluarga (KK),” ungkapnya.
Joko berharap kepada Pemkot Lubuklinggau agar membangun jalan tersebut. “Saya mewakili warga mohon kepada Pak Wali untuk membangun jalan kami, minimal adanya pengerasan jalan. Sebab warga sudah sangat resah dengan kondisi jalan tersebut. Kami kira hak kami sama dengan warga lain menikmati pembangunan. Dan kami tidak pernah telat membayar pajak,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, lurah Watervang, Irwan DP Siregar membenarkan usulan pembanguan Gang Apel sudah diajukan setiap kali Musrengbang kelurahan. “Akan tetapi penilaian terakhir di tingkat kecamatan,” katanya.
Menurut, Irwan, dari sejumlah usulan pembangunan dalam Musrenbang setiap tahun hanya dua proyek pembangunan yang direalisasikan dengan mengedapankan skala prioritas. Contohnya ditahun proyek yang dibangun di Kelurahan Watervang pembangunan jalan di depan kantor lurah dan Jalan Dwi Sari.
“Diutamakan skala prioritas dinilai melalui segi kebutuhan masyarakat dan jumlah masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sedangkan Gang Apel dari segi kebutuhan masyarakat dan jumlah masyarakat belum memenuhi kriteria skala prioritas. Sebab Gang Apel merupakan jalan buntu dan hanya ada 15 KK yang bermukim di gang tersebut. Jadi tidak mungkin untuk diprioritaskan,” pungkasnya.
Menanggapi persolan tersebut Ketua LSM Sumpah Undang-Undang (SUU) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Herman Sawiran mengatakan Pemkot Lubuklinggau jangan diskriminasi. “Semua warga memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Jadi jangan karena asalan gang buntu dan jumlah KK-nya sedikit sehingga tidak dibangun, ini namanya diskriminasi,” katanya.
Menurut Herman Sawiran, di kelurahan lain juga banyak gang buntu yang dibangun. “Akan tetapi kenapa Gang Apel di samping Hotel Sem
purna itu tidak tersentuh pembangunan, ada apa ini sehingga tidak dibangun. Saya berharap Pemkot Lubuklinggau dapat melakukan pemerataan pembangunan, jangan pilih kasih,” harapnya.
Pada bagian lain, LSM yang getol memperhatikan persoalan sosial ini juga menghimbau Pemkot dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum (DPU) Kota Lubuklinggau untuk memperbaiki jembatan gantung di Ke
lurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. “Kalau mau direhap nantinya jangan lagi pakai kayu karena tidak tahan lama. Gunakan plat besi lebih awet dan tahan lama,” imbuhnya.
Menurut Herman wajar saja jembatan gantung Taba Pingin rusak karena jembatan itu direhap total pada 2009. “Jadi wajar kalau kayunya sudah banyak yang lapuk. Apa lagi mobilitas masyarakat yang melintas di jalan itu cukup padat. Bukan hanya warga setempat (Kelurahan Taba Pingin, red) akan tetapi warga secara umum banyak yang melintasi jalan itu diantaranya pelajar SMA Negeri 4. Disamping itu pegawai yang bermukim di Kecamatan Tugumulyo dan Kelurahan Siring Agung juga banyak yang melintasi jembatan itu. Hal itu terjadi karena alternatif jembatan di Kota Lubuklinggau ini sangat minim. Bayangkan jembatan permanen hanya ada dua yakni Jembatan RCA dan Jembatan Ulak Surung,” paparnya.
Ditambahkan Herman Kota Lubuklinggau, sudah sepantasnya membangun jembatan Sungai Kelingi 3. “Sudah sepantasnya Kota Lubuklinggau membangun jembatan Kelingi 3. Sebenarnya Kota Lubuklinggau juga terbelah Sungai Kelingi,” pungkasnya. (Mg01/02)

30 Persen Kasi Kelurahan Belum Terisi

2011-01-21T01:54:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Kasi di kantor kelurahan dilingkungan Pemkot Lubuklinggau masih banyak yang belum terisi. Hal itu terjadi karena Pemkot Lubuklinggau kekurangan pegawai sesuai jenjang kepangkatan yang dibutuhkan.
“Maksudnya sesuai peraturan seorang pegawai yang menduduki jabatan Kasi, Penata Muda golongan III-A. Kasi merupakan pejabat eselon IV-B. Dari 72 kelurahan sekitar 30 persen-nya belum berisi,” demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau, Sunardi, melalui Sekretaris, Helman Kuswari, kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di komplek perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (20/1).
Ditambahkan, Helman Kuswari, kelurahan yang belum lengkap stuktur organisasinya rata-rata kelurahan yang berada di pinggiran kota. “Akan tetapi kelurahan di pusat kota hampir terisi semua. Contohnya Kelurahan Mesat Seni, hanya diisi 1 kasi yaitu kasi pemerintahan. Untuk diketahui di kelurahan terdiri dari 4 kasi,” ungkapnya.
Menurut Helman, kekosongan jabatan kasi di kelurahan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan kelurahan. “Misalnya, adanya soal pembangunan di kelurahan menjadi tangungjawab kasi pembangunan. Akan tetapi jika belum ada kasi-nya beban tugas menjadi tanggung jawab lurah. Memang lurah harus kerja ekstra,” ucapnya.
Ia menambahkan, jabatan kasi kelurahan yang kosong secara bertahap akan diisi. Helman Kuswari menambahkan, sebagai bahan informasi berkas CPNSD formasi 2010 masih diperiksa di BKN.(Mg01)

Target Retribusi Parkir Tidak Tercapai

2011-01-21T01:54:00.000+07:00

LUBUKLINGGAU-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau mengklaim Pendatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terus meningkat.
Buktinya pada 2009 retribusi parkir terserap Rp 124 juta atau 24,81 persen dari target Rp 550 juta. Sedangkan pada 2010 terealisasi 37,91 persen atau Rp 210 juta dari target Rp 555 juta. “Meningkat 13 persen dari tahun 2009,” kata Kadishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan, melalui Kabid Sarana dan Prasarana, Parlindungan, kepada wartawan koran ini di kantornya di Jalan Garuda, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (20/1).
Ia mengaku, target PAD retribusi parkir pada tahun anggaran 2010 tidak tercapai. “Kita akui memang tidak tercapai akan tetapi pendapatan dari tahun sebelumnya meningkat,” akunya.
Ia menambahkan, target retribusi parkir tahun anggaran 2011 ditetapkan Rp 555 juta.
Lebih lanjut dia menjelaskan, lokasi parkir dari 51 titik lokasi yang terdaftar di Dishubkominfo. Ia menambahkan, mulai tahun ini showroom mobil yang majang kendaraan 20 meter dari jalan dikenakan retribusi parkir. Disamping itu pihaknya juga akan mendata parkir ilegal yang belum terdaftar di Dishubkominfo.
Disamping itu parkir di halaman kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan dipungut.
Selain itu, pihaknya akan menaikan target setoran retribusi parkir dari juru parkir. “Kita naikan 30 persen,” ucapnya.
Disamping itu, pihaknya akan memperketat pengawasan setiap kegiatan di Lapangan Merdeka. “Selama ini setiap ada kegiatan di Lapangan Merdeka hampir tidak ada yang membayar retribusi parkir ke Dishubkominfo. Faktanya di lapangan penyelegara memungut retribusi parkir dari pengunjung. Mulai tahun ini kita ambil alih pihak menyelenggara tidak boleh memungut retribusi parkir,” jelasnya.
Untuk diketahui diketahui pengajuan untuk memperoleh hak perparkiran berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2010 tentang Perparkiran.
Petugas parkir membuat permohonan dengan melampirkan KTP dan pas foto. Kemudian menyampaikan data lokasi parkir yang jelas. Dan setelah itu petugas dari Dishubkominfo akan melakukan uji petik terhadap lahan parkir tersebut layak atau tidaknya. Setelah itu ada perpanjangan tiap 6 bulan sekali. (Mg01)

Target Pendapatan Pajak Dispenda Sumsel Terus Meningkat

2011-01-19T02:43:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Kota Lubuklinggau menargetkan pendapatan pajak 2011 Rp 36,7 miliar. Target tersebut meningkat jika dibandikan 2010 Rp 31,3 miliar. Informasi tersebut seperti dikatakan Kepala UPTD Dispenda Sumsel Kota Lubuklinggau, Rizal Efendi, kepada wartawan koran ini di kantornya di Jalan Garuda, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Selasa (18/1).
Lebih lanjut dia menjelaskan target itu pendapatn pajak Rp 36,7 miliar terididari beberapa jenis pajak diantranya BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ditargetkan Rp 20,6 miliar, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Rp 16,1 miliar, PPP-AP (Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan) ditargetkan Rp 12 juta.
Ia menambahkan, untuk pajak air bawah tanah mulai tahun ini menjadi pajak kabupaten/kota bukan lagi pajak provinsi. “Kami tidak lagi memungut pajak air bawah tanah seperti sumur bor, untuk tahun ini kita mengelola pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan seperti pemanfaatan air sungai untuk PDAM dan kolam air deras,” ungkapnya.
Menurut Rizal Efendi, beban target penerimaan pajak yang lebih berat tersebut, UPTD Dispenda Kota Lubuklinggau berupaya kerja keras untuk memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan. “Kita akan terus melakukan razia terhadap wajib pajak dengan cara dor to dor. Disamping itu melakukan tindakan persuasif untuk mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo,” pungkasnya.(Mg01)

Tajem Prima Smart Siap Memberikan Pelayanan

2011-01-19T02:43:00.000+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
PELAYANAN : Sejumlah pegawai Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I sedang memberikan pelayanan kepada warga di loket pelayanan ‘Tajem Prima Smart’.

TABA JEMEKEH -Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I menerapkan program layanan satu pintu dengan membuka loket pelayanan Tajem Prima Smart. Program tersebut mulai dilakukan Senin (17/1).
Informasi tersebut seperti diungkapkan, Seketaris Lurah Taba Jemekeh, H Ari Maulana Putra yang juga ketua tim pelaksana program kesekretariatan Kelurahan Taba Jemekeh kepada wartawan koran ini, Selasa (18/1). Program ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima kepada 7.058 jiwa warga Kelurahan Taba Jemekeh. Loket layanan satu pintu ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Taba Jemekeh.
“Layanan yang kami berikan demi untuk ketertiban administrasi sesuai Standar Layanan Prosedur (SOP) dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kedisiplinan pegawai dan kemudahan administrasi masyarakat sehingga masyarakat pun mendapat berbagai pembelajaran alur pengurusan dan informasi seputar administrasi masyarakat sesuai SOP. Namun yang selalu kami kedepankan adalah pelayanan prima karena motto dari Program Tajem Prima Smart adalah kami siap melayani anda, Be a Smart for Taba Jemekeh Smart 2013,” jelasnya sembari menyebutkan Kelurahan Taba Jemekeh memiliki penduduk terbesar di Kota Lubuklinggau.
Ditambahkannya, dalam waktu dekat seluruh pegawai kelurahan Taba Jemekeh akan memakai Pin Tajem Prima Smart pada seragam dinas yang masih merupakan satu rangkaian dalam program ini. Disamping itu buflet informasi diletakkan di loket mengenai syarat disetiap pengurusan administrasi masyarakat supaya tercipta suatu administrasi yang valid serta kontinyu.
Ia mengungkapkan, program tersebut terinspirasi dari layanan satu pintu yang diterapkan salah satu kelurahan di Pemkot Bogor saat ia mengikuti Observasi Lapangan (OL) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV (Diklat Pim IV). “Program ini terinspirasi setelah saya mengaikuti OL Diklat PIM IV,” ungkapnya.
Lurah Taba Jemekeh, Ahmad Heru, sangat mendukung program tersebut yang merupakan ide dan konsep dari tim kesekretariatan Kelurahan Taba Jemekeh diketuai oleh Seklur. Sehingga sangat bermanfaat untuk tanggung jawab, kedisiplinan dan ketertiban administrasi pegawai Kelurahan Taba Jemekeh.
“Dan jika layanan satu pintu ini berjalan lancar kami akan berusaha untuk menambah fasilitas loket tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Harapan saya ingin melihat animo dan tanggapan masyarakat tentang layanan ini. Kita akan melaksanakan lounching resmi pada Februari nanti. Semoga apa yang kami laksanakan ini dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya Kelurahan Taba Jemekeh karen program layanan ini merupakan yang pertama kali untuk kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Mungkin dengan adanya program ini bisa menjadi kelurahan percontohan di Sumsel,” paparnya. (02/rls)

Dishubkominfo Pasang Merek Terminal Kalimantan

2011-01-19T02:41:00.002+07:00

f- M Yasin/Linggau Pos
PLANG : Plang merek Terminal Kalimantan dipasang, Selasa (18/1).

LUBUKLINGGAU-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau terus melakukan persiapan pengoperasian Terminal Kalimantan. Setelah memasang sejumlah petunjuk arah, Selasa (18/1) Dishubkominfo memasang plang merek terminal.
“Selama ini belum ada mereknya, maka dari itu kita pasang merek agar warga pendatang tahu bahwa ini Terminal Kalimantan,” kata Azhari Yuhan Kepala Dishubkominfo Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini ditengah kesibukannya membantu stafnya memasang plang merek tersebut.
Disamping itu, pemasangan merek terminal menunjukan bahwa pengoperasian Terminal Kalimantan segera dilaksanakan. “Persiapan pengoperasian terminal sudah 80 persen. Sisanya 20 persen pemasangan marka dan tanda tempat Angkot/Angdes mangkal,” ucapnya.
Ditambahkannya, karena Terminal Tipe B Simpang Periuk milik Pemkab Musi Rawas (Mura) belum diserahkan ke Kota Lubuklinggau maka Angdes jurusan Kabupaten Empat Lawang (Tebing Tinggi), Kecamatan Muara Beliti, Muara Kelingi, dan Kecamatan Muara Lakitan masuk ke Terminal Kalimantan.(02/mg01)

Air PDAM-TBS Tidak Mengalir, Konsumen Kecewa

2011-01-18T01:37:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU-Senin (17/1) distribusi air Perusahan Air Minim Daerah Tirta Bukit Sulap (PDAM-TBS) Kota Lubuklinggau secara tiba-tiba tidak mengalir. Akibatnya masyarakat yang mengandalkan air bersih dari PDAM-TBS kecewa.
“Air PDAM mati sangat merugikan pelanggan. Kita ambil contoh kecil saja, kita jadi tidak bisa mandi, mencuci kalau tidak ada air. Kalau air PDAM tidak mengalir dalam waktu lama sangat dirugikan,” kata Ahyarudin warga RT 03, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I kepada wartawan koran ini, Senin (17/1).
Disampaing itu lanjutnya, bukan hanya konsumen rumah tangga yang dirugikan. “Akan tetapi usaha cuci steam motor dan mobil saya rasa akan terkena dampaknya,” tambahnya.
Ditempat lain, Direktur PDAM-TBS Kota Lubuklinggau, Izhar Safawi melalui Kasubag Umum dan Personalia, Yasykur Ketika wartawan koran ini mengkonfirmasi langsung ke PDAM-TBS terungkap air PDAM tidak mengalir akibat adanya kerusakan pompa intake di Sungai Kelingi.
“Pompa intake rusak sehingga distribusi air mengalami gangguan, tidak mengalir ke konsumen. Jika masih ada yang dapat air, itu hanya sisa yang ada didalam pipa distribusi,” ungkapnya.
Ia tidak bisa menduga berapa lama pemadaman. “Belum bisa ditentukan karena masih dalam perbaikan. PDAM-TBS memohon maaf kepada seluruh pelanggan dengan mengeluarkan pengumuman resmi No: 690/13/ PDAM/ 1/2011. Kami akan berupaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen,” pungkasnya.(Mg-01)

Kebudayaan Linggau Belum Didaftarkan Hak Cipta

2011-01-18T01:36:00.003+07:00

LUBUKLINGGAU-Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sudah memiliki Tim Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tim tersebut berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Sumsel di Palembang.
“Dengan telah terbetuknya Tim Sentra HKI Sumsel tersebut, warga Kota Lubuklinggau yang ingin mendaftarkan atau mengusulkan untuk mendapatkan HKI bisa didaftarkan melalui Tim Sentra HKI Sumsel. Kemudian untuk meneruskan ke Dirjen Hak Cipta difasilitasi oleh Tim Sentra HKI di Balitbanda Sumsel,” demikian diungkapkan Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Nobel Nawawi kepada wartawan koran ini setelah sosialisasi dan indentifikasi HKI oleh Tim Sentra HKI Balitbanda Sumsel di Op Room Kantor Walikota Lubuklinggau, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Senin (17/1).
Ditambahkan, Nobel, selama ini masyarakat beranggapan untuk mendapatkan HKI kesannya rumit, harus ke Jakarta, harus ngurus sendiri. “Kalau kita ingin mengusulkan sesuatu untuk dipatenkan cukup melalui Tim Sentra HKI, tentunya dengan memenuhi persyaratan mendaftarkan diri menyiapkan deskripsi daripada apa yang akan kita daftarkan hak paten, hak cipta atau warisan budaya. Jika yang didaftarkan lagu bukan berarti cukup menyampaikan keping CD (Compec Disc) akan tetapi mesti menyertakan not balok. Jika teknologi harus ada deskripsi dan panduan manualnya (cara menggoperasikannya),” jelasnya.
Menurut Nobel, dinas/instansi terkait dilingkungan Pemkot Lubuklinggau bisa memfasilitasi/membantu masyarakat yang akan mendaftarkan HKI ke Tim Sentra HKI Sumsel. Misalnya masyarakat ingin mendaftarkan hak cipta warisan budaya bisa dibantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). “Kalau makanan artinnya minta difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan sebagainya. Maka dari itu perserta sosialisasi ini terdiridari dinas instansi terkait,” jelasnya.
Nobel mengakui warisan budaya Kota Lubuklinggau belum ada yang didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. “Akan tetapi sejumlah tarian daerah seperti tari Sambut Silampari dan Silampari Kayangan Tinggi sudah teridentifikasi oleh Tim Sentra HKI, tapi memang belum didaftarkan,” akunya.
Ditambahkan, Nobel, tujuan dari sosialisasi bagaimana cara mendapatkan HKI yang menyangkut hak paten, hak cipta atau warisan budaya. “Tujuan dari sosialisasi agar masyarakat memahami yang pertama apa itu HKI, kedua apa manfaat HKI atau Hak paten tersebut. Dan bagaimana tahapan-tahapannya. Sehingga yang berkaitan HKI, baik itu berupa warisan budaya, merek dagang atau hasil dari kreatifitas dari masyarakat seperti teknologi atau karya seni bisa mendapatkan hak cipta,” pungkasnya.(02)

Polres Kembali Ajukan Draf KTL

2011-01-18T01:36:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU- Pemberlakuan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) diterapkan Polres Kota Lubuklinggau dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) masih menunggu Surat Keputusan (SK) Walikota. Namun diprediksi pelaksanaan KTL akan diberlakukan dalam waktu dekat.
“Kami (Satlantas dan Dishubkominfo,red) sudah melakukan rapat koordinasi guna membahas pengajuan peraturan tentang KTL. Ketika SK nya sudah terbit, maka langsung direalisasikan di lapangan,” ungkap Kapolres Lubuklinggau, AKBP Takwil Ichsan melalui Kasat Lantas, AKP I Ketut Suarnaya, kepada wartawan, Senin (17/1).
Berdasarkan draf ajuan Satlantas Polres Kota Lubuklinggau, wilayah yang masuk dalam KTL yakni, Jalan Yos Sudarso, mulai simpang tiga lintas sampai Jalan Garuda depan Masjid Agung Assalam, sepanjang satu kilometer. Selanjutnya Jalan Ahmad Yani, mulai simpang tiga lintas Sumatera sampai jembatan RCA, sepanjang 200 meter.
“Draf itu akan kita tawarkan dengan instansi terkait, lalu dicocokkan dengan draf yang mereka buat. Selanjutnya baru diajukan,” sambungnya.
Menurut IK Suarnaya setelah SK ditandatangani Walikota Lubuklinggau, pihaknya selama 30 hari akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna jalan. “Seluruh pihak memiliki tanggungjawab menyampaikannya informasi tentang KTL kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui berdasarkan cacatan koran ini Polres Lubuklinggau sudah beberapa kali mengusulkan draf KTL kepada Pemkot Lubuklinggau, namun seiring pergantian Kapolres wacana KTL belum terlaksana.(10)

Dana Bantuan Hukum Gratis Minim

2011-01-15T02:20:00.004+07:00

LUBUKLINGGAU-Dana bantuan hukum gratis Pemkot Lubuklinggau yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2011 minim, hanya Rp 40 juta. Dana tersebut turun jika dibandingkan tahun anggaran 2010 Rp 100 juta.
Kabag Hukum Setda Kota Lubuklinggau, Asron Erwadi melalui Kasubag Bantuan Hukum, Ariesta Pranasuri mengakui, dana bantuan hukum gratis tahun anggaran 2011 menurun dibandingkan tahun 2010, akan tetapi anggaran tidak terpakai. “Tidak jalan, karena tidak ada warga yang mengajukan permohonan bantuan hukum gratis,” katanya kepada wartawan koran ini beberapa hari lalu.
Ariesta tidak menyangkal dana Rp 40 juta untuk bantuan hukum gratis terlalu minim. “Memang minim karena biaya yang dibutuhkan untuk satu kasus Rp 7 hingga Rp 10 juta. Biaya dimaksud untuk honor penasehat hukum yang mendampingi warga yang tersandung masalah hukum. Dengan demikian artinya dana Rp 40 juta hanya untuk empat warga minta bantuan hukum gratis,” jelasnya.
Menurut Ariesta, pihaknya akan berupaya menambah dana bantuan hukum gratis pada APBD Perubahan 2011. Maka dari itu awal tahun anggaran ini pihaknya belum melakukan sosialisasi bantuan hukum gratis. Sebab kalau sudah disosialisasikan artinya ‘kran’ bantuan hukum gratis sudah dibuka. “Untuk itu kami belum akan melakukan sosialisasi bantuan hukum gratis diawal tahun ini,” paparnya.(02)

32 Lurah Dirolling

2011-01-15T02:20:00.002+07:00

f-M Yasin/Linggau Pos
LANTIK : Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi mengenakan tanda pangkat jabatan kepada salah seorang lurah setelah dilantik di gedung Kesenian Sebiduk Semare, Jumat (14/1).

LUBUKLINGGAU-Pemkot Lubuklinggau kembali melakukan mutasi pejabat stuktural. Setidaknya 156 pejabat dilantik oleh Walikota Lubuklinggau, H Ridun Effendi di Gedung Kesenian Sebiduk Semare Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (14/1).
156 pejabat yang dilantik itu terdaridari 32 lurah dan eselon IVB 124 orang. Dari 124 pejabat eselon IVB, 55 orang untuk mengisi jabatan di kecamatan. Sedangkan 69 orang ditugaskan di sejumlah dinas dilingkungan Pemkot Lubuklinggau. Dari 32 yang dilantik kemarin hanya dirolling hanya segelitir terlihat ‘wajah baru’.
Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi menekankan, kepada lurah beserta staf agar benar-benar memperhatikan masalah data kependudukan. “Tolong, tertib administrasi data kependudukan lakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini pemerintah pusat gencar-gencarnya menertibkan data kependudukan,” demikian ditegaskan Walikota dalam amatnya (Mg01/02).

Pengunaan E-KTP Belum Diterapkan

2011-01-15T02:19:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kota Lubuklinggau belum tahu kapan akan diterapkan. Sebab saat ini masih dalam tahap pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) tambahan.
“Pemutarakhiran data kependukan sudah selesai Desember 2010. Seluruh data sudah di upload ke server induk kependudukan,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lubuklinggau, Riswan Effendi kepada wartawan koran ini Rabu (12/1).
Sistem E-KTP akan menyempurnakan sistem secara online dari daerah ke pusat. Sehingga tidak akan ditemukan kepemilikan KTP ganda atau pemalsuan KTP.
“E-KTP akan memakai sistem finger print, dimana seorang rakyat hanya akan memiliki satu nomor induk sampai ia meninggal. Sehingga tidak akan terjadi kebohongan data, malah akan sangat akurat,” ucapnya.
Untuk diketahui bentuk E-KTP mirip SIM atau ATM. Manfaatnya dapat digunakan layaknya KTP saat ini untuk kebutuhan administrasi, maupun perbankan. Tapi ada satu target yang ingin dicapai pemerintah dengan diterbitkannya E-KTP ini yakni meminimalisir tindak kriminal melalui penggandaan KTP.
Dasar dari penerapan E-KTP tersebut adalah Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan E–KTP berbasis NIK secara Nasional dan Peraturan Presiden No. 35 tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan E–KTP Berbasis NIK Secara Nasional. (Mg-01)

Pemkot Bentuk Tim Investigasi

2011-01-14T02:31:00.002+07:00

Terkait Kerusakan Bangunan Pasar Inpres Blok B

LUBUKLINGGAU-Pemkot Lubuklinggau akan membentuk tim investigasi kelayakan bangunan Pasar Inpres Blok B. Mengingat bangunan itu dibangun pada 1974.
“Bangunan Pasar Inpres Blok B berusia 34 tahun. Sehingga perlu investigasi lebih lanjut tentang kelayakan bangunan apakah tidak layak pakai lagi atau perlu direnovasi,” kata Asisten II Setda Kota LUbuklinggau, H Nobel Nawawi MT kepada wartawan koran ini setelah memimpin rapat persiapan pembentukan tim investigasi bangun pasar tertua di kota berslogan “Sebiduk Semare” di Op Room Dayang Torek kantor Walikota Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (13/1).
Menurut Nobel, terkait pembentukan tim investigasi bangunan pasar itu setelah mendapatkan laporan dari pedagang kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) Kota Lubuklinggau, Fajaruddin. “Pedagang memberitahu kepada kepala dinas pasar tentang kerusakan lantai 2 bangunan pasar itu. kerusakan dimaksud ketika hujan turun air merembas ke bangunan lantai satu. Akibatnya berimbas bagi pedagang yang berada di lantai 1,” jelasnya.
Menurut Nobel, tim investigasi bangunan pasar blok B tersebut terdiri dari dari dinas instansi terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), DKUMKMPP, Kabag Ekonomi, Kabag Pembangunan, Camat Lubuklinggau Barat II.
Ia menambahkan tim investigasi akan diberikan surat tugas resmi. “Surat tugas tersebut menunjukkan kita benar –benar serius memperhatikan kondisi Pasar Blok B demi keselamatan pedagang. Untuk teknisnya akan di rapatkan lebih lanjut,” pungkasnya. (Mg01)

Memakamkan Jenazah Kena Retribusi

2011-01-14T02:30:00.004+07:00

Di TPU Pemkot

LUBUKLINGGAU-Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Lubuklinggau memastikan Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuklinggau Timur I sudah bisa dimanfatkan.
“Pembagian blok sudah selesai dan kami sudah menugaskan 3 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) penjaga TPU untuk melayani masyarakat yang akan memakamkan keluarganya,” kata Kepala DKP Kota Lubuklinggau, Hermansyah melalui Seketaris Samiono kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kamis (13/1).
Menurutnya, penggunaan tanah pemakaman yang disediakan Pemkot Lubuklinggau tersebut dikenakan retribusi Rp 150 ribu persatu jenazah yang dimakamkan. “Tapi bagi yang tidak mampu gratis dengan dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat/lurah. Hal itu diatur pada pasal 40, Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Samiono menjelaskan, izin pemakaian tanah makam berlaku tiga tahun. Kemudian bisa diperpajang dikenakan retribusi tambahan. Jadi Rp 150 ribu itu berlaku untuk tiga tahun. “Kalau memperpanjang bayar rertibusi lagi. Kalau tidak memperpanjang izin pemakaian tanah makam akan digunakan untuk memakamkan jenazah lain. Hal itu sesuai Perda tersebut tiap petak tanah makam di TPU harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhir penggunaan tanah makam,” jelasnya.
Kemudian didalam Perda itu juga mengatur soal pemakaman tumpangan anggota keluarga. “Maksudnya tanah makam yang sudah digunakan boleh pergunakan untuk memakamkan jenazah anggota keluarga lainnya. Misalnya disitu dimakamkan ayahnya, kemudian ketika ibunya meninggal boleh dimakamkan diliang yang sama. Soal pemakaman tumpangan ini apabila bukan anggota keluarga harus meminta izin tertulis kepada ahli waris,” ulasnya.
Ditambahkannya, TPU Taba Lestari teridiri dari 7 blok mulai dari blok A1 hingga A7. Jalan utama TPU lebarnya 10 meter, jalan poros 3 meter. Sedangkan jalan areal kapling masing-masing satu meter. “Mengenai lokasi pemakaman tidak boleh memilih tapi diatur oleh petugas. Demikian juga tidak diperkenankan mengapling jadi makam keluarga. Maksudnya begini, misalnya bapaknya dimakamkan di sebelah sini kemudian mengampling untuk tempat makam ibunya disamping makam bapaknya, tidak diperkenankan seperti itu,” paparnya.
Demikian juga mengenai nisan, seragam. ”Bentuk nisan kira-kira mirip dengan nisan di taman makam pahlawan yakni segi empat memanjang, dikepala nisan menonjol tempat nama,” jelasnya.
Ditambahkan Samiono, sedangkan retribusi sewa tempat pengabuan mayat Rp 250 ribu. “Demikian juga tarif retribusi penyimpanan abu mayat perorang pertahun dikenakan Rp 250 ribu. Yang dikenakan retribusi adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah. Kalau kita di Kota Lubuklinggau ini belum ada. Kita menyiapkan pengaturan soal retribusi pengabuan mayat karena Perda-nya mesti menyatu dengan Perda pemakaman. Maka dari itu kita atur kententuanya walaupun di Kota Lubuklinggau belum ada tempat pengabuan mayat dan penyimpanan abu mayat,” ungkapnya. (02)

Jatah Raskin di RT 04 Dibagi Rata

2011-01-14T02:30:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di RT 04 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I banyak yang tidak mendapatkan beras miskin (Raskin). Buktinya dari 61 RTS hanya 26 yang terdaftar dapat jadi Raskin.
Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 Kelurahan Muara Enim, Iskandar mengadakan rapat bersama 26 RTS yang dapat Raskin. “Hasilnya mereka sepakat seluruh RTS dibagi agar mendapatkan Raskin. Dari jatah Raskin 410 kilo gram (kg) dibagi rata kepada 61 RTS sehingga masing-masing RTS dapat 10 kg,” demikian diungkapkan Iskandar Ketua RT 04 kepada wartawan koran ini, Kamis (13/01).
Menurut Iskandar, berdasarkan pendataan yang dilakukannya RTS tersebut bermukim di rumah terbuat dari papan. “Dan keluarga tersebut adalah janda –janda tua yang masih menghidupi anak jumlahnya cukup banyak. Sehingga layak untuk mendapatkan Raskin,” ucapnya.
Lurah Muara Enim, Guna Sari menambahkan, total RTS di Kelurahan Muara Enim yang dapat Raskin ada 259 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jatah Raskin di kelurahannya 3.885 kg.
Raskin sudah didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. “Memang kita membayar kepada Bulog melalui rekening 28 Desember. Raskin baru diterima pada 4 Januari 2011,” ungkapnya. (Mg01).

Penertiban PKL Terminal Kalimantan Terjadi Silang Pendapat

2011-01-13T03:21:00.000+07:00

F-M Yasin/Linggau Pos

TERMINAL : Petunjuk arah di jalan masuk Terminal Kalimantan berisi tulisan Angkot Jurusan Terminal Watas, Terminal Simpang Periuk dan Terminal Petanang (kiri). Jalur kendaraan bebas (kanan).

LUBUKLINGGAU-Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Terminal Kalimantan terjadi silang pendapat antar kelompok. Buktinya, pernyataan Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK), Effendi Hambali, diprotes oleh juru parkir di Jalan Kalimantan.
“Kenapa IKPTK mengusik juru parkir di Jalan Kalimantan,” demikian dikatakan Samsi juru Parkir di Jalan Kalimantan kepada wartawan koran ini, Rabu (12/1).
Menurutnya, penertiban PKL yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau untuk mengembalikan fungsi Terminal Kalimantan. “Dengan demikian artinya pedagang makanan yang menggunakan gerobak di dalam Terminal Kalimantan yang akan ditertibkan dengan mengatur jadwal berdagang. IKPTK mesti sadar bahwa diperbolehkan berdagang di dalam Terminal Kalimantan pada malam hari. Atau mulai jualan jam 4 sore (pukul 16.00 Wib, red). Akan tetapi kenapa IKPTK merembet soal parkir di Jalan Kalimantan. IKPTK harus paham bahwa antara Terminal dan Jalan Kalimantan itu satu kesatuan yang terpisah. Jadi jangan disamakan antara Terminal dan Jalan Kalimantan,” pintanya.
Ia menambahkan, parkir yang dikelolahnya resmi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). “Kami juru parkir resmi, retribuasi parkir kami setor ke Dishub,” ucapnya.
Masih kata Samsi, pengelolah parkir di kawasan Jalan Kalimantan dan Jalan Panorama terdiri dari 3 orang, yakni Samsi Teguh dan Toni. “Masing-masing juru parkir memiliki satu orang wakil. “Maksudnya kalau berhalangan tidak mengatur parkir maka pengaturan parkir dilakukan oleh wakil tadi. Dengan demikian kami juru parkir di sekitar Jalan Kalimantan terdiridari enam orang. Kalau Ketua IKPTK melarang kami mengelolah parkir apakah sanggup untuk menafkahi keluarga kami,” katanya.
Samsi, mempertanyakan legalitas Effendi Hambali yang mengklim sebagai Ketua IKPTK. Sebab menurutnya Effendi Hambali sudah mundur dari Ketua IKPTK beberapa tahun lalu. “Dan saya mempertanyakan kalau ia mengklim selaku ketua IKPTK dimana tempat ia berdagang, sebagai ketua organisasi pedagang selayaknya adalah seorang pedagang. Setahu saya dia (Effendi Hambali, red) tidak punya tempat berdagang di Terminal Kalimantan itu,” tegasnya.
Toni menambahkan, sangat mendukung penertiban yang akan dilakukan Pemkot Lubuklinggau untuk mengembalikan fungsi terminal. “Saya kira mamang sudah sepantasnya Pemkot menata PKL Terminal Kalimantan, tidak sepantasnya gerobak pedagang 24 jam berada di sana (Terminal Kalimantan, red). Apalagi Jalan Kalimantan satu-satunya akses jalan keluar dari Stasiun Kereta Api (KA). Stasiun merupakan gerbang Kota Lubuklinggau. Kita malu dilihat pendatang begitu masuk ke Kota Lubuklinggau melihat kota tampak kumuh,” katanya didampingi Teguh.
Ditempat lain, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL), Junaidi, mendukung program Pemkot Lubuklinggau menertibkan pedagang mengembalikan fungsi terminal. “Sudah jelas bahwa Terminal Kalimantan merupakan Pasar Mambo pedagangnya mulai beraktifitas mulai pukul 16. 00 Wib, artinya pada siang hari tidak boleh ada pedagang di tempat itu. Saya minta Pemkot Lubuklinggau tegas dalam melakukan penataan pedagang, harus dipisahkan antara Terminal dan Jalan Kalimantan. Sebagaimana diketahui bahwa di Jalan Kalimantan ada pedagang buah, pedagng yang menggunakan mobil dan parkir. Pedagang tersebut tidak ada kaitanya dengan Pasar Mambo karena di Jalan Kalimantan bukan didalam terminal. Kita tahu penertiban ini untuk mengembalikan fungsi terminal,” pintanya.
Bentuk dukungan teresebut ia sudah merapikan meja dagangan anggotanya. “Lihat meja pedagang dicat seragam warna biru. Untuk atapnya pakai payung besar,” ucapnya.
Ketua IKPTK Effendi Hambali, saat dinfirmasi wartawan koran ini menjelaskan, bahwa dirinya diakui oleh anggota selaku ketua IKPTK. “Terkait pengunduran diri yang perna saya buat tidak diakui oleh anggota IKPTK mereka masih mengakui saya sebagai ketua. Organisasi IKPTK masih eksis dan kami memiliki badan hukum yang jelas karena ada akte notaris. Untuk membuktikan saya diakui atau tidak, tanyakan kepada anggota IKPTK,” jelasnya.
Menurut Effendi, ia tidak mengusuk soal parkir. Akan tetapi lanjutnya berdasarkan kentuan di dalam terminal tidak boleh ada parkir yang ada retribusi terminal. “Nah, dengan telah dibongkarnya taman pembatas antara Jalan dan Terminal Kalimantan secara otomatis parkir itu berada di dalam terminal. Saya tidak mau setelah gerobak pedagang tidak ada di situ (Terminal Kalimantan,red) digunakan menjadi lokasi parkir,” katanya.
Ditempat lain, Kepala Dishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan menerangkan, tidak ada parkir didalam terminal. “Parkir yang ada saat ini bukan di dalam terminal tapi di tepi Jalan Kalimantan. Terminal dan Jalan Kalimantan itu terpisah. Coba lihat di jalan masuk terminal ada petunjuk arah. Jalur sebalah kanan dari arah Stasiun KA adalah jalur kendaraan bebas. Sebelah kiri jalur Angkot Jurusan Terminal Watas, Terminal Simpang Periuk dan Terminal Petanang. Petunjuk ara tersebut sebagai pemisah antara Terminal dan Jalan Kalimantan. Coba lihat,” pinta As Jon panggilan akrap Azhari Yuhan.
As Jon, mengaku siap memfungsihkan Terminal Kalimantan jika pedagang mengosongkan tempat. “Kalau memang pada tanggal 20 Januari pedagang mengosongkan tempat saya siap mengoperasikan terminal dengan mengerahkan petugas mengatur tempat Angot ngetem. Jalur tempat Angkot ngetem kita cat,” janjinya.
Sebagaimana diketahui berita sebelumnya terbit Rabu (12/1), Ketua IKPTK Effendi Hambali menyatakan, anggotanya siap mengosongkan tempat pada siang hari beralih berdagang pada malam hari. “Asalkan seluruh pedagang tidak diperbolehkan lagi, termasuk parkir. Dalam menertibkan pedagang jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab kalau sampai terjadi kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial,” katanya.(02)

10 Persen Pelanggan PDAM-TBS Nunggak

2011-01-13T03:19:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU-10 persen Pelanggan Perusahan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap (PDAM-TBS) Kota Lubuklinggau nunggak.
“Total tagihan rekening Januari-Desember 2010 Rp 6,7. Dari total tagihan tersebut yang belum tertagih tinggal 10 persen. Tunggakan itu terjadi disebabkan karena tagihan rekening Desember ditagih pada Januari,” kata Direktur PDAM-TBS Kota Lubuklinggau, Izhar Safawi melalui kepala Administrasi Umum dan Keuangan, Iskandar Firdaus kepada wartawan koran ini di kantornya, Rabu (12/1).
Perlu diketahui bagi pelanggan yang mengalami tunggakan atau yang biasa disebut terlambat bayar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “Untuk pelanggan yang terlambat bayar sampai tanggal 20 setiap bulanya akan dikenakan denda Rp 2.500, 1 bulan didenda Rp 5.000. Terlambat bayar 3 bulan kena denda Rp 7.500. Dan bagi yang masih menunggak hingga 4 bulan maka sambungan PDAM diputus,” jelasnya.
Menurutnya, jumlah pelanggan PDAM-TBS pada 2010 mencapai 9.792 pelanggan. Data tersebut meningkat dari 2009 yang hanya 9.313. Ia menambahkan, setap tahunnya target penambahan pelanggan 1.000 sambungan. Pada 2011 pihaknya meningkatkan target pelanggan menjadi 1.500 pertahun.
Menurutnya biaya pemasangan baru untuk rumah tangga dan pemerintah Rp 591 ribu. Sedangkan niaga/usaha perdagangan Rp 1.150.000. (mg01)

Pemkot Bagikan Dana Hibah

2010-11-12T02:52:00.001+07:00

Total Anggaran Rp 5,56 Miliar

LUBUKLINGGAU-Pemerintah Kota Lubuklinggau membagi-bagikan dana hibah untuk 27 organisasi agama, masyarakat, pemuda dan olahraga. Dana untuk organisasi tersebut berasal dari APBD Pemkot Lubuklinggau tahun 2010 dan bantuan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Total dana hibah Rp 5.560.000.000 terdiridari APBD Pemkot Lubuklinggau Rp 4. 528.000.000 dan bantuan Pemprov Sumsel Rp 1.032.000.000. Informasi tersebut Seperti Dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Luibuklinggau, Zulkipliy Idris kepada wartawan koran ini Kamis di Kantor Walikota Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (11/11).

Mekanisme pemberian dana dana hibah, menurutnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakat, keagamaan, kepemudaan dan sosial ke Pemkot Lubuklinggau dan diseleksi. “Setiap penerima dana hibah memiliki kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterima. Sebab, mereka memiliki wewenang penuh untuk mempergunakan dana hibah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe dalam sambutannya pada acara penyerahan dana hibah berjanji akan memberikan bantuan mobil operasional kepada tiga organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indoensia (MUI), Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamaddiyah. “Insya Allah bantuan mobil operasionalnya akan kita serahkan tahun depan, karena sudah dianggarkan pada tahun 2011. Kami pun tetap berusahan terus memberikan bantuan dan perhatian kepada seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Lubuklinggau,” ungkapnya di Op Room Kantor Walikota. (06)

Penutupan Jalan Kalimantan Terlalu Lama

2010-10-23T03:24:00.009+07:00

Pengerjaan Proyek Lamban

LUBUKLINGGAU- Sudah lebih dari tujuh hari Jalan Kalimantan Kota Lubuklinggau ditutup. Penutupan jalan dengan dipasang pagar seng itu karena jalan sedang diaspal.
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) Kota Lubuklinggau, Junaidi, menilai penutupan Jalan Kalimantan itu sudah terlalu lama. “Seingat saya jalan itu mulai ditutup Jumat (15/10) pekan lalu. Artinya sudah satu minggu,” katanya kepada wartawan koran ini Jumat (22/10).
Menurut dia, kontraktor terlalu lamban menyelesaikan pengaspalan jalan itu. “Akibat dari penutupan jalan itu bukan hanya pedagang saja yang menurun pendapatannya. Akan tetapi pengguna jalan juga terganggu,” ucapnya.
Ia berharap, Pemkot Lubuklinggau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengiatkan kontraktor agar mengutamakan menyelesaikan pengaspalan Jalan Kalimantan. “Saya berharap dinas teknis menegur kontraktor agar mendahulukan pengasapalan Jalan Kalimantan,” harapnya.
Menurut Junaidi, saat ini pedagang mulai resah. Hal itu disebabkan menurunnya pendapatan mereka (pedagang). “Pedagang mulai resah kerena pendapatan menurun. Apalagi saat ini harga beras melabung. Saya khawatir kondisi ini dimanfaatkan oleh ketiga,” akunya.
Disamping itu, Junaidi juga mengkritisi Anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang tidak peduli terhadap persoalan tersebut. “Semestinya sebagai wakil rakyat harus peduli, turun ke lapangan sebenarnya apa yang terjadi sehingga penutupan jalan itu berlangsung lama. Tanyakan kepada pedagang apa kesulitan dan kendala yang dihadapi ketika jalan itu ditutup,” katanya.
Menurut pengawas proyek dari Dinas PU Kota Lubuklinggau, Adrian, lambannya pengasapalan jalan itu karena pengerjaan dilakukan pada malam hari. Pertimbangannya karena pada siang hari aktifitas warga di jalan itu padat. “Kalau dikerjakan pada siang hari, kami khawatir mengganggu pekerja dan warga yang beraktifitas di jalan itu. Disamping itu dapat membahayakan keselamatan orang lain. Makanya pengerjaan dilakukan malam hari. Kami menutup jalan itu bukan tanpa alasan, akan tetapi jalan ditutup pengerjaan proyek dilakukan turus. Bukan asal tutup saja,” jelasnya.
Sebelum menutup Jalan Kalimatan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Dinas Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKM dan PP).
Ia memperkirakan, pengaspalan jalan itu akan rampung tujuh hari kedepan. “Kalau tidak ada halangan cuaca atau peralatan rusak, tujuh hari kedepan selesai,” katanya.
Menurut dia, tahapan pengaspalan Jalan dan Terminal Kalimantan kini dalam tahap menghaluskan. “Sedangkan mulai dari depan Stasiun Kereta Api hingga ke dekat terminal sedang dalam tahap pembongkaran aspal lama. Selanjutnya diaspal kasar, kemudian baru diaspal lagi hingga halus,” jelasnya.
Ia berharap kepada pedagang untuk bersabar. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar jalan itu cepat selesai, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk mengaspal jalan ada tahapan yang harus diikuti diantaranya peyekrapan aspal lama, kalau aspal lama pecah/retak harus dibuang dulu.(06)

Museum Subkoss akan Direhap

2010-10-23T03:24:00.006+07:00

LUBUKLINGGAU- Yayasan Museum Subkoss Garuda Sriwijaya dikabarkan akan mendapatkan dana hibah dari Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) Rp 249 juta. Dana itu untuk memugar gedung bersejarah perjuangan kemerdekaan.
Ketua Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya, H Santoso membenarkan kabar tersebut. Menurut mantan ketua KPU Kota Lubuklinggau ini, dana hibah itu akan dianggarkan tahun depan “Akan dianggarkan 2011 nanti,” ucapnya kepada wartwan koran ini di sekretariat Yayasan Subkoss Sriwijaya, Jalan Garuda, Kota Lubuklinggau, Jumat (22/10).
Bahkan kata Santoso, tim dari Pemprov Sumsel sudah memeriksa kondisi gedung Subkoss dan sudah menghitung Rencana Anggaran Proyek (RAP). “Hasil dari perhitungan tim itulah sehingga diketahui dana yang diperlukan Rp 249 juta,” katanya.
Santoso mengaku, pihaknya sudah diundang Pemprov. Namun demikian Satoso belum tahu teknis atau petuntuk pelaksanaan rehap Museum itu. “Saya belum tahu bagaimana teknisnya. Namun diharapkan kami terima jadi. Maksudnya silakan Pemprov yang mencarikan rekanan yang mengerjakan rehap Museum ini. Demikian juga mengenai desain-nya,” akunya.
Santoso berharap, tahun depan Museum Subkoss Garuda benar-benar direhap. “Sebab kondisinya sudah sangat memperihatinkan, khususnya atap sudah banyak yang bocor,” harapnya.
Ia menambahkan, yang akan direhap mulai dari atap hingga penataan ruangan. “Nantinya ruang Museum akan disekat-sekat untuk lima provinsi. Sebab sejarah perjuangan Subkoss terdiridari Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung (Babel),” ucapnya.
Dengan dibuatnya ruang perprovinsi diharapkan benda-benda bersejarah perjuangan Subkoss dari masing-masing provinsi bisa disimpan disini (Museum Subkoss). “Atau paling tidak replika-nya saja,” katanya.
Setelah Museum sudah selesai direhap nanti, lanjut Santoso, pihaknya akan melengkapi benda-benda bersejarah Subkoss Garuda. “Termasuk puluhan senjata yang digunakan pejuang Subkoss yang dititipkan di Makodam II Sriwijaya akan diambil kembali untuk dipajang di Museum,” jelasnya.
Menurut Santoso, koleksi Museum Subkoss Garuda yang ada saat ini diantaranya mobil Jeep Wilis yang digunakan oleh Kolonel Simbolon yang merupakan komandan Subkoss saat masa perjuangan. Kemudian Kereta Api (KA) yang menarik gerbong untuk mengangkut para pejuang Subkoss dari Lahat ke Lubuklinggau.
Santoso sempat menceritakan sejarah berdirinya Yayasan Subkoss Garuda Sriwiya. “Yayasan Subkoss ini berdiri pada 1988, pencetusnya mendiang H Suef Taman. Saat itu pak Suef menjabat Bupati Musi Rawas (Mura),” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, kata Santoso lagi, saat itu gedung Museum Subkoss Garuda ini merupakan rumah dinas Bupati Mura. “Kemudian dijadikan Museum Subkoss Garuda. Menurut sejarah bangunan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda. Saat itu gedung ini kantor pemerintah Belanda. Kemudian saat penjajahan Jepang pun menjadi kantor pemerintah Jepang, saat itu,” pungkasnya.(Mg04/06)

Demi Kebutuhan Hidup, PKL Terpaksa Membandel

2010-10-23T03:24:00.003+07:00

LUBUKLINGGAU- Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kota Lubuklinggau gencar melakukan razia terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual dagangannya di pinggir JalanYos Sudarso (tepatnya, sebelum rel kerta api). Penertiban dilakukan agar tidak mengganggu pengguna jalan.
Akan tetapi pedagang yang menjual dagangan di atas trotoar tidak takut terkena razia. Sebab menurut salah seorang pedagang, Nur, pedagang yang ditertibkan yang berjualan di pinggir jalan. “Kalau kami, kan tidak ditertibkan. Sebab kami jualan di atas trotoar,” akunya kepada wartwan koran ini Jumat (22/10).
Namun bila trotoar dijadikan tempat memajang dagangannya jelas mengganggu bagi pejalan kaki. “Razia tersebut sering dilakukan oleh Sat Pol-PP namun tetap masih ada pedagang yang membandel dengan tetap berjualan di pinggir jalan tersebut. Karena mereka (pedagang, red) tidak mempunyai tempat berjualan yang tetap. Sehingga tetap jualan untuk mendapatkan sesuap nasi, serta untuk menyekolahkan anak-anak mereka,” ungkap Nur.(Mg04)

Penyaluran Dana Santunan Naik 10,33 Persen

2010-10-21T04:46:00.011+07:00

LUBUKLINGGAU- PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), telah menggelontorkan dana santunan kecelakaan lalulintas (Lakalantas) untuk periode September 2009 mencapai Rp 33,9 miliar, dan September 2010 sampai Rp 37,4 miliar. Artinya terjadi kenaikan Rp 3,5 miliar atau 10,33 persen dari tahun sebelumnya.
Salah satu penyebabnya adalah tingginya pertumbuhan kendaraan baru, terutama jenis sepeda motor, dan banyak kendaraan tersebut digunakan oleh pengguna yang belum memenuhi syarat untuk berkendaraan. Demikian dikemukakan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumsel Eddy Sribandiantoro, saat meresmikan Kantor Pelayanan Jasa Raharja Lubuklinggau, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Rabu (20/10).
Menurut Eddy, sejak diresmikan Kantor Pelayanan Jasa Raharja Lubuklinggau, Rabu(20/10), maka secara resmi beroperasi untuk melayani masyarakat yang berada di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Kota Lubuklinggau, bagi warga yang mengalami musibah lakalantas dan musibah kecelakaan penumpang umum dalam pengurusan dana santunan meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap.
Tujuan dibentuknya Kantor Pelayanan Jasa Raharja Lubuklinggau, agar pelayanan lebih cepat, tepat dan utuh serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. “Selama ini masyarakat Mura dan Lubuklinggau mengurus santunan melalui Kantor Perwakilan Jasa Raharja di Lahat, dan sekarang sudah bisa di Kantor Pelayanan Jasa Raharja Lubuklinggau,” jelas Eddy.
Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan maupun kendaraan umum, agar menghubungi Kantor Jasa Raharja terdekat. Dan hindari mengurus dana santunan melalui calo, serta perlu diketahui bahwa pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya sepersen pun. “Untuk itu, marilah kita sama-sama mematuhi peraturan lalu lintas sehingga kita terhindar dari musibah kecelakaan, sayangi jiwa dan hormati orang lain dalam berlalu lintas, sehingga semuanya selamat sampai tujuan,” tambah Eddy.
Peresmian Kantor Jasa Raharja Lubuklinggau dihadiri Kepala PT Jasa Raharja (persero) Cabang Sumsel Eddy Sribandiantoro, Kepala Bagian Pelayanan H Masri Bakar, Kepala Bagian Adminitrasi Esau C Sitompul, Kepala PT Jasa Raharja perwakilan Lahat Yonedi, penanggung jawab Kantor Pelayanan Jasa Raharja Lubuklinggau Ermawan beserta staf. Dan juga dihadiri Kasat Lantas Polres Mura AKP Syukur Kersana, Kasat Lantas Polres Lubuklinggau, AKP I Ketut Suarnaya, Kanit Laka Polres Mura, Ipda Beni Nofiza dan pejabat Pemkot Lubuklinggau.
Untuk diketahui, prosedur mengurus santunan bila mengalami kecelakaan dalam perjalanan di darat, laut maupun udara, maka segera hubungi Kantor Jasa Raharja terdekat untuk mendapatkan informasi awal cara memperoleh santunan. Selanjutnya melampirkan surat keterangan kecelakaan dari instansi berwenang, yakni kepolisian/PT Kereta Api Indonosia (KAI)/Syahbadar laut/Penguasa Pelabuhan Udara. Kemudian mintalah surat keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, rincian biaya perawatan dan fotokopi resep dari rumah sakit/puskesmas/dokter yang merawat.
Lalu siapkan KTP asli korban/ahli waris, kartu keluarga, surat nikah. Keterangan ahli waris (bagi korban meninggal dunia) dari kelurahan atau kepala desa sesuai alamat KTP ahli waris. Dan terakhir dokumen lengkap tersebut diserahkan kepada Jasa Raharja untuk diproses pembayaran santunannya. “Silahkan hubungi SMS ineteraktif 081-21050-0500 untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai jasa raharja,” saran Eddy.
Nilai santunan bagi penumpang angkutan umum di darat dan laut yaitu korban meninggal dunia Rp 25 juta, cacat tetap Rp 25 juta, perawatan Rp 10 juta dan biaya pemakaman Rp 2 juta. Sedangkan bagi alat angkutan udara Rp meninggal Rp 50 juta, cacat tetap Rp 50 juta, perawatan Rp 25 juta dan biaya pemakaman Rp 2 juta.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Mura, AKP Syukur Kersana memberikan apresiasi terhadap dibentuknya Kantor Jasa Raharja Lubuklinggau. “Kami berharap pelayanan santunan lakalantas lebih cepat. Setidaknya paling lama tujuh hari sudah terealisasi,” ungkapnya.(08)

5 November Batas Penyelesaian Database Kependudukan

2010-10-21T04:46:00.008+07:00

PASAR PEMIRI- Program Nasional pemutakhiran database kependudukan tengah dalam proses penyelesaian. Awal Agustus lalu, formulir F101 telah disebarkan kepada delapan kecamatan di Kota Lubuklinggau. 5 November 2010 mendatang direncanakan pemutakhiran database kependudukan ini telah terkumpul di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Lubuklinggau.
Tujuan dilaksanakannya pemutakhiran database kependudukan ini untuk mewujudkan kepemilikan NIK Tunggal setiap penduduk di Indonesia. Program ini juga mengarah pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-E).
“Pemutakhiran data ini akan segera diselesaikan. Sementara ini belum ada laporan dari lapangan mengenai kendala teknis dalam pemutakhiran data,” jelas Riswan Effendi, Kadisdukcapil Kota Lubuklinggau.
Pemutakhiran data ini, sambung Riswan, memiliki banyak manfaat. Terlebih jika KTP-E sudah berlaku. Masyarakat bisa terbantu dari KTP-E ini. Terutama untuk transaksi perbankan, untuk pemilihan umum, dan proses penyelesaian administrasi yang lain. “Kartu Tanda Penduduk bisa digunakan untuk melancarkan transaksi perbankan, layaknya ATM, dan berlaku secara nasional. Sebab dalam KTP tersebut tertera pula sidik jari pemilik. Jadi dimanapun kita berada bisa memanfaatkan KTP-E,” tambah Riswan.
“Untuk menunjang penggunaan KTP-E tersebut membutuhkan jaringan telekomunikasi yang mendukung. Sementara ini, Pemerintah Pusat merekomendasikan untuk kerjasama Telkom sebagai penyedia jaringan untuk jasa telekomunikasi di Indonesia. Kerja sama ini sudah dibisacakan oleh pusat,” pungkas Riswan.
(Mg04)

UKM Tergiur Potensi Lubuklinggau

2010-10-21T04:46:00.005+07:00

PASAR PEMIRI- Lima hari bergabung dalam event Linggau Expo 2010, meninggalkan kesan tersendiri bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) luar kota yang sempat ambil bagian dalam even besar ini. Potensi lokal yang melimpah, letak kota yang strategis sekaligus segmen pasar yang mendukung menjadi pemicu utama mereka ingin mengembangkan bisnis di Kota Sebiduk Semare.
“Sebenarnya ini sudah kedua kalinya saya mengikuti pameran di Lubuklinggau. Dua kali pula melihat segmen pasar yang menggiurkan. Trelebih di sini belum banyak pelaku usaha yang mengembangkan produk lokal. Jadi saya masih berkeinginan untuk membuka cabang di Lubuklinggau,” jelas Ida Bahari, peserta Linggau Expo 2010 asal Provinsi Bengkulu kepada wartawan koran ini, Selasa (19/10).
Selain itu, sambung Ida, Lubuklinggau sebagai kota perlintasan menjadi satu kelebihan yang hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Bahan baku di sini juga mudah didapat. “Jika keinginan ini tercapai, rencananya saya tetap akan mengenalkan produk Bengkulu di daerah ini. hanya saja, mungkin akan mulai mencoba mengembangkan kuliner Lubuklinggau juga,” imbuhnya.
Selama pameran, wanita berdarah Bengkulu-Lubuklinggau ini mengaku terus menjalin relasi baik dengan sesama pelaku UKM maupun dengan pemerintah Kota Lubuklinggau. “Ini salah satu jalan untuk memperoleh ide, dengan mengikuti pameran, kita bisa sharing, dapat masukan, dapat keluarga sekaligus mendapat link untuk mengembangkan usaha. Di Lubuklinggau ini contohnya,” jelas Ida optimis.(Mg03)

Hunian Hotel Meningkat

2010-10-21T04:46:00.002+07:00

PASAR PEMIRI- Momen Linggau Expo 2010 memberikan keuntungan bagi bisnis perhotelan Kota Lubuklinggau. Pasalnya, lebih dari 20 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari luar kota memanfaatkan hotel sebagai tempat penginapan strategis.
Salah satunya Aulia, pemilik sekaligus pengelola Aulia Acsesories dari Provinsi Jawa Timur. “Saya memanfaatkan hotel sebagai tempat penginapan sekaligus tempat untuk merangkai manik-manik untuk dibuat aksesories berupa gelang, bros, cincin, maupun kalung,” jelas Aulia ketika ditemui wartawan koran ini, Minggu (17/10).
Aulia menambahkan, menginap di hotel dan dekat dengan lokasi Linggau Expo 2010 cukup menguntungkan. Selain lebih dekat dan strategis, juga bisa menghemat biaya transport.
Senada dikatakan Arif, Head Officer Hotel Dempo mengatakan, “Peningkatan kunjungan wisman yang menginap di Lubuklinggau khususnya Hotel Dempo relative sama dengan dua tahun lalu. Kebanyakan hunian hotel lebih banyak diisi oleh peserta stan Linggau Expo.”
Sebenarnya ini juga terjadi untuk hotel-hotel lain, sebab banyak hotel yang juga menolak tamu karena telah penuh oleh peserta Linggau Expo.(Mg03)

Kiki Ukur Gaun Pengantin

2010-10-15T04:58:00.005+07:00

JAKARTA- Tanpa ribut-ribut, pesinetron Kiki Amalia telah temukan tambatan hati. Mantan pacar Hengky Kurniawan ini baru berani mengumumkannya, begitu tahu hubungan itu memang serius dan mengarah ke pelaminan.
Calon suaminya adalah kiper timnas sepakbola Markus Horison, yang berjanji akan menikahi Kiki akhir November nanti.
Kemarin (14/10), Kiki melakukan pengepasan baju pengantin di Rumah Kreatif Amy Atmanto di Jl Tebet Timur 46, Jakarta Selatan. “Saya wawancarai dia. Setelah itu, kita sempat lost contact hingga tahun ini ketemu di Twitter,” tutur Kiki mengenai perjalanan cintanya dengan Markus, di sela fitting gaun.
Bintang film Mas Suka, Masukin Aja ini pertama kali berjumpa Markus pada sebuah acara olahraga, 2004 silam. Menurut Kiki, dia jatuh hati pada Markus karena menilai pesepakbola asal Pangkalan Brandan, Sumatera Utara itu, sangat laki-laki. Markus yang seorang mualaf juga dianggapnya bisa menjadi imam dalam keluarga nanti. Berlanjut di Twitter, hubungan cinta Kiki dan Markus pun mulai serius. “Sebelum Lebaran, dia melamar aku,” cerita Kiki bahagia. Meski begitu, lamaran Markus tidak langsung diterima Kiki. Ia baru mengiyakan, setelah salat Istikharah dan beberapa kali memimpikan Markus. “Insya Allah sudah mantap.
Udah nggak sabar nih, takut kiamat,” canda perempuan kelahiran 26 November 1981ini. Meski pernikahan sudah di depan mata, Kiki masih merahasiakan kapan tepatnya ia dan Markus akan menikah.
Ia hanya memberi satu petunjuk, bahwa ijab kabul akan digelar akhir November, berdekatan dengan ulang tahunnya ke-29. “Dekat-dekat ulang tahun aku,” pungkasnya. Kiki hampir empat tahun menjomblo, sejak putus dari Hengky. Hubungan mereka berakhir setelah bertengkar hebat akibat perselingkuhan Hengky. Kiki kemudian sempat dekat dengan Onci ‘Ungu’, yang dikenalnya saat umrah bersama. Tapi cinta Kiki bertepuk sebelah tangan.(Jawa Pos)

Keluyuran, 11 PNS Terjaring Razia

2010-10-15T04:58:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU- Setelah sempat vakum selama beberapa bulan, Sat Pol-PP Kota Lubuklinggau kembali mengadakan razia PNS keluyuran pada jam kerja, Kamis (14/10). Hasilnya 11 PNS terjaring tidak bisa menunjukan Surat Izin Keluar (SIK) dari pimpinan unit kerja.
Dari 11 PNS yang terjaring itu 10 diantaranya tertangkap di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat tugu Adipura. Dan satu PNS terjaring di Ceria Toserba. Razia diadakan mulai pukul 09.00 Wib hingga Pukul 11.00.
Kepala Kantor Sat Pol-PP Kota Lubuklinggau, Alha Warizmi mengatakan, pihaknya mengadakan razia untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. “Seharusnya mereka malu dengan rakyat karena PNS digaji, uangnya dari rakyat,” katanya di dampingi Kasi Op, Ridwan di Jalan Yos Sudarso.
Alha mengakui, razia yang diadakannya, kemarin terkait merebak isu banyak PNS tidak disiplin, keluyuran pada jam dinas. “Disamping itu, juga ada informasi dari PNS yang berurusan di salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak ada petugasnya,” ucapnya tanpa menyebutkan nama SKPD dimaksud.
Menurut dia, pihaknya akan terus merazia PNS pada jam dinas di tempat-tempat tertentu. “Razia akan terus dilakukan,” ucapnya. Lebih lanjut Alha menjelaskan, PNS yang terjaring tapi bisa menunjukan Surat Izin Keluar (SIK) dari pimpinan unit kerja masing-masing tidak menjadi masalah. Kalau membawa SIK artinya ditugaskan pimpinan keluar kantor untuk kepentingan dinas.
“Kalau memang tugas tidak masalah, namun harus dibuktikan dengan menunjukan SIK. Jika tidak membawa surat tersebut patut dipertanyakan apa kepentingannya keluar kantor pada jam dinas,” ucapnya. Sembari mengatakan, hasil razia akan dilaporkan kepada Walikota.
Anggota Provos Pol-PP, Evan Oktavianus menambahkan, seluruh PNS yang terjaring razia tidak membawa SIK. “Ketika kami tanya SIK, mereka beralasan tidak ada karena sudah lama Pol-PP tidak razia sehingga kartu SIK hilang. Bahkan mereka mengaku sering keluar kantor tidak pernah lagi ditanya oleh Pol-PP. Hampir seluruh PNS yang terjaring alasanya, SIK hilang,” katanya.
Tindak lanjut dari razia ini, lanjut Evan Oktavianus, PNS yang terjaring akan diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di kantor Sat Pol-PP. “Sebagai jaminan agar mereka datang ke kantor Pol-PP bed nama PNS yang terjaring ditilang. Kami memberikan blangko tilang kepada PNS tersebut,” ucapnya.(06)

Jalan Merbay RT 04 Senalang Memprihatinkan

2010-10-15T04:57:00.004+07:00

Syaiful : Akan Dibangun 2011

SENALANG- Kondisi Jalan Marbay RT 04 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, memprihatinkan. Jalan sepanjang 250 meter lebar 3 meter itu masih jalan tanah alias belum pernah diaspal.
Informasi tersebut Seperti dikatakan, Edy Suryadi, Ketua RT 04 Kelurahan Senalang, kepada wartawan koran ini saat mengunjungi Graha Pena Linggau, Kamis (14/10) sekitar pukul 19.00 WIB.
Edi menambahkan, Jalan Marbae sangat dibutuhkan warga untuk memperlancar pengangkutan hasil panen. Disamping itu pelajar berangkat ke sekolah juga melintasi jalan itu. “Harapan kami, kalau pun belum diaspal setidaknya dikoral dulu, sehingga tidak berlumpur setelah disiram hujan dan tidak berdebu saat kemarau. Kami menagih janji yang merasa dipilih anggota DPRD Kota Lubuklinggau Dapil Lubuklinggau Utara II. Dan jangan asal janji-janji saja tanpa ada realisasinya,” jelasnya.
Lanjut dia, pihaknya sudah mengusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, Kecamatan dan tingkat kota. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan jalan. “Kami telah berkali-kali minta pembangunan jalan dan berkali-kali juga belum ada perhatian dari Pemkot Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau,” ungkapnya.
Ditambahkan Edi, Jalan Merbay merupakan salah satu jalan ‘Jantung Kota’ yang menghubungkan jalan poros ke rumah penduduk sekitar 60 kepala keluarga (KK). “Kami siap dukung pertahankan Adipura,” imbuhnya.
Dihubungi melalui ponsel, Camat Lubuklinggau Utara II, Syaiful Effendi mengatakan, pembangunan jalan itu sudah diusulkan dalam Musrenbang. “Sudah dimasukkan ke Musrenbang 2011 dan dianggarkan APBD Kota Lubuklinggau 2011,” ujarnya.
Disinggung soal jalan hancur, dia mengaku dirinya bersama Lurah dan ketua RT terus memantau kondisi jalan. “Prioritas pembangunan di Lubuklinggau Utara II ada di Kelurahan Senalang terutama Jalan Merbay. Saya juga terus memantau ke DPRD supaya benar-benar disetujui dewan,” janjinya.(08)

Gedung Kesenian Ditata

2010-10-15T04:57:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU- Persiapan peringatan HUT Kota Lubuklinggau ke-9 terus dilakukan. Pantauan wartawan koran ini, Kamis (14/10) pegawai Bagian Umum Setda Kota Lubuklinggau sebuk menyusun kursi di Gedung Kesenian Sebiduk Semare.
Meja dan kursi yang biasa digunakan untuk Rapat Paripurna di gedung DPRD sudah dipindahkan ke Gedung Kesenian. Dekorasi gedung kesenian juga sudah ditata seperti spanduk sudah dipasang.
Sebagaimana diketahui, Gedung Kesenian itu tempat pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lubuklinggau ke-9. Menurut Kabag Umum Setda Kota Lubuklinggau, Lamudin, kapasitas gedung kesenian 1.500 kursi. “Akan tetapi jumlah tersebut susunan kursi tanpa meja di tengah. Kalau berdasarkan susunan Rapat Paripurna, saya belum tahu jumlahnya. Namun demikian diperkirakan mencapai 1.000 kursi,” katanya kepada wartawan koran ini, Kamis (14/10).
Menurut dia, di luar Gedung Kesenian juga akan dipasang tenda untuk meja prasmanan. “Di luar gedung juga di pasang tenda,” ucapnya.
Kabag Humas dan Protokol menambahkan, besok hari ini (Jumat,15/10) dijadwalkan Walikota akan meninjau persiapan di lokasi acara diantaranya Gedung Kesenian tempat pelaksanaan rapat paripurna. Kemudian persiapan Linggau Expo di Lapangan Merdeka dan persiapan di Sport Centre. “Besok, pak wali akan meninjau persiapan di lokasi acara,” katanya.
Ia menambahkan, kalau tidak ada perubahan Gubenur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin dipastikan menghadiri peringatan HUT Kota Lubuklinggau. “Kita sudah mendapat kabar dari protokol Pemprov Sumsel pak gubenur bisa hadir, ” pungkasnya.(06)

Kebersihan Kota Masih Memprihantinkan

2010-10-14T05:11:00.003+07:00

Menjelang Penilaian Piala Adipura

LUBUKLINGGAU- Kondisi titik pantau penilaian piala Adipura 2011 memprihatinkan baik mengenai kebersihan maupun penghijauan. Berdasarkan pantauan wartawan koran ini di lapangan terlihat drainase masih dipenuhi endapan lumpur bercampur sampah.
Demikian pula rumput tumbuh subur di dalam dan pinggiran drainase belum dipangkas. Bukan itu saja, juga masih terlihat tumpukan sampah baik di pinggir-pinggir jalan lingkungan dan jalan protokol. Puluhan pohon penghijauan yang mati pun belum diganti. Seperti pohon penghijauan di Jalan Kalimantan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Kenanga I, Pasar Satelit dan lain-lain.
Berdasarkan catatan wartawan koran ini, pohon yang paling banyak mati di Jalan Kalimantan jumlahnya mencapai 15 batang. Di Pasar Satelit sekitar 3 hingga 4 pohon. Penghijauan di Jalan Yos Sudarso juga cukup banyak yang mati. Padahal diperkirakan akhir Oktober ini tim penilaian Adipura dari Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Regional Sumatera bertempat di Pekan Baru, Riau.
Asisten II Sekda Kota Lubuklinggau, Hermansyah Unip tidak membantah kondisi tersebut. Dia berjanji besok (hari ini Kamis, 14/10) pihaknya akan memanggil camat dan lurah masing-masing wilayah. “Nanti saya minta Asisten I, Izhar Safawi untuk memanggil camat dan lurah. Sebab Itu tanggung jawab camat dan lurah,” janjinya, Rabu (13/10).
Menurutnya soal kebersihan kota harus bergerak cepat bukan hanya menjelang penilaian Adipura semata. Akan tetapi, Sabtu (16/10) nanti peringatan HUT Kota Lubuklinggau. “Kita malu, banyak tamu dari luar daerah,” ucapnya.
Ia juga mengaku, prihatin terhadap sikap dan kepedulian aparat pemerintah. “Seharusnya aparat selaku motivator harus memiliki kepedulian. Lihatlah sendiri, masyarakat yang membuang sampah di depan toko tidak lagi memperhatikan jadwal. Seharusnya melihat kondisi tersebut, lurah atau camat termasuk ketua rukun tetangga (RT) menegur masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang waktu. Ketika diatas pukul 8.00 WIB tidak bolah lagi meletakan sampah di depan toko. Seharusnya aparat pemerintah rajin memperingatkan, datangi dan tegur secara baik-baik pasti masyarakat akan patuh. Kententuan jadwal membuang sampah tersebut sebenarnya sudah lama diberlakukan. Akan tetapi karena aparat lengah masyarakat pun tidak akan memperhatikan lagi. Kalau hanya mengandalkan petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tidak terlayani. Makadari itu perlu kepedulian,” jelasnya.
Ia juga sangat menyayangkan, sikap aparatur dalam menyikapi piala Adipura hanya sebatas menjalankan program saja. “Padahal Adipura bukan sekedar untuk mendapatkan piala. Kalau hanya ingin dapat piala, mudah. Adipura sebagai motivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan teduh (clean and gren city),” ucapnya.
Menurut dia, setelah memanggil camat dan lurah dirinya langsung mengawasi kondisi di lapangan. “Nanti akan saya awasi langsung di lapangan. Kalau hanya stressing tampaknya tidak jalan,” tegasnya.
Hermansyah mengungkapkan, tim dari Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan DKP sejak sepekan terakhir juga melakukan pemantauan lokasi titik pantau. Bahkan setiap lokasi difoto sebagai bahan untuk mengevaluasi. “Foto itu nanti akan dipaparkan saat rapat evaluasi lanjutan yang akan diadakan Senin (18/10). Nanti ketahuan daerah yang mana belum ada perubahan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, rapat evaluasi tahap pertama menjelang pantau I penilaian piala Adipura 2011 sudah dilakukan, Sabtu (18/9) lalu. Rapat saat itu diadakan di Op Room Moneng Sepati kantor Walikota Lubuklinggau dipimpin langsung Asisten II Setda Kota Lubuklinggau, H Hermansyah Unip, didampingi Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Erwin. Rapat tersebut disamping untuk menyatukan persepsi juga sebagai warning bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar segera melakukan tindakan nyata terkait menjelang penilaan piala Adipura.
Saat itu, Asisten bidang Pembangunan dan Ekonomi stessing peserta rapat , kritikan pedas ditujukan kepada seluruh SKPD yang berkaitan dengan terhadap penilaian Adipura diantaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes). Kemudian, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKM dan PP) Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (DTPPK) dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
Menurut mantan kepala DKP Kota Lubuklinggau ini, setelah Kota Lubuklinggau mendapatkan piala Adipura hampir seluruh dinas terkait lengah. Dibeberapa titik lokasi terlihat tumpukan sampah. “Sejak kita mendapatkan Adipura, lihatlah sendiri suasana kota. Saya tidak perlu sebutkan lokasinya. Program piala Adipura diadakan bukan untuk sesaat saja, tapi dilakukan terus menerus dan ada peningkatan. Tapi kenyataan di lapangan, lihatlah sendiri kondisi kebersihannya,” ungkap Hermansyah Unip saat itu.
Disamping itu, ia menginstruksikan camat agar memperhatikan masalah sampah yang dibuang warga khusunya di kawasan pusat kota. Ingatkan lagi pemilik Ruko membuang sampah jangan sembarangan waktu, itulah yang menyebabkan sampah berserakan, buanglah sebelum mobil DKP mengambil sampah atau sekitar pukul 7.00 WIB. Selain itu camat juga mesti peduli pohon penghijauan yang sudah ditanam. Kalau ada pohon yang mati atau di tebang warga, tegur.
“Saya lihat pohon yang di Jalan Yos Sudarso sudah banyak yang mati sengaja disiram oli. Pemilik Ruko yang ada di dekat pohon itu harus bertanggungjawab, minta ganti. Saya sudah berulangkali mengiatkan perhatikan pohon-pohon yang sudah mati, ganti dengan tanaman baru yang sudah besar jangan menanam bibit, tapi tidak ditindaklanti. Kalau begini terus bagaimana kita bisa mempertahankan Adipura. Tim penilai Adipura itu tahu, kalau kita tanam bibit lagi, artinya tidak berhasil. Dan nilai kita akan jatuh,” paparnya.
Lagi pula kalau setiap tahun menanam bibit di lokasi yang sama kapan akan selesai dan kapan pula pohon akan besar kalua mati terus. “Untuk itu saya tekankan camat tolong menjadi perhatiaan soal penghijauan di wilayah saudara masing-masing,” perintahnya.
Selain itu, ia menegaskan agar tong sampah tidak dipindah-pindah. “Saya minta, tong sampah harap diletakkan permanen, jangan lagi sepeti tahun lalu saat akan menilai di sini ambil tong sampah di sana. Saya tidak mau lagi seperti itu,” tegasnya.
Kepada Kadis Kesehatan, Hermansyah Unip mengatakan, tolong ingatkan kepala Puskesmas yang menjadi lokasi titik pantau. “Terutama masalah berita acara pemusnahan limbah medis,” ucapnya mengiatkan.
Untuk diketahui biasanya penilaian Adipura pantau I dilakukan antara Oktober hingga Desember. “Pantau II, Pebuari hingga Maret 2011. Sedangkan pantau III atau verifikasi April atau akhir Mei. Sedangkan penyerahan piala Adipura saat peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat nasional diperingti pada Juni.(06)

Memenuhi Syarat, Pembangunan Gedung Bank Mega Dilanjutkan

2010-10-14T05:11:00.000+07:00

TABA KOJI- Pembangunan gedung Bank Mega Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I memenuhi syarat. Kepastian tersebut setelah tim Pemkot Lubuklinggau meninjau ke lapangan, Rabu (13/10).
Tim Pemkot memeriksa sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengukur ulang jarak bangunan dengan as jalan, Kantor Lingkungan Hidup (KLH), menginstruksikan agar dibuat sumur resapan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Dishubkominfo) menyoroti lahan parkir.
Menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Erwin Armeidi, pihak pengembang siap membuat sumur resapan. “Dengan adanya sumur resapan dapan mengurangi adanya genangan air ketika hujan. Disamping itu sumur resapan berguna untuk menambah cadangan air tanah, karena air hujan tidak terbuang,” ucapnya kepada wartawan koran ini disela kesibukanya meninjau lokasi gedung Bank Mega.
Kadishubkominfo melalui Kasi Pemeliharaan Bidang Parkir, Sulisyanto, pihaknya mewajibkan kepada pihak Bank Mega untuk menyediakan lahan parkir. “Kendaraan nasabah tidak boleh parkir di tepian jalan karena dapat menyebabkan macet,” ucapnya.
Menurut, Sulistio pihak Bank Mega bersedia menyediakan lokasi parkir. “Karena pembangunan masih dalam proses, kita lihat saja nanti. Kalau tidak dipernuhi kami tidak memberikan rekomendasi izin operasi,” tegasnya.
Jurubicara kontraktor yang membanguan gedung Bank Mega, Usman mengatakan, penyetopan sementara pembanguan gedung Bank Mega pada minggu lalu, bukan disebabkan menyalahi ketentuan. Akan tetapi disebabkan pihaknya mengawali pembangun semenatara tim Pemkot belum melakukan peninjauan lokasi. “Setelah kami mengurus izin, langsung dilakukan pembangunan sementara tim Pemkot belum mengecek lokasi. Sehingga proses pembangunan di stop,” ucapnya.
Bukti tidak menyalahi kata dia, jarak bangunan dari as jalan sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 tahun 2006, bahkan lebih. “Perda, 16 meter dari as jalan, sedangkan jarak pondasi banguan Bank Mega dengan as jalan lebih dari 17 meter,” ucapnya.
Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya diundang rapat bersama tim Pemkot di Sekda, H Akiropi Ayub. “Dalam rapat tersebut membahas hasil pemantauan sebelumnya. Setelah rapat tim kembali mengecek lokasi untuk krosscek ulang. Kesimpulanya kita diminta untuk memotong bangunan hingga jarak bangunan dengan as jalan mencapai 18 meter.
Setelah dilakukan pengukuran ulang, untuk mencapai 18 meter pondasi bangunan bagian depan akan dipotong sekitar 30 centi meter (CM). Disamping itu soal lahan parkir,” ungkapanya. (06)
Lebih lanjut dia menerangkan, Kantor Lingkungan Hidup mensyaratkan agar membuat sumur resapan. “Kita siap membuat sumur resapan. Dan memang sudah ada perencanaan untuk membuat rumor resapan,” jelasnya.(06)

Pusat Pertokoan-Hotel Mesti Membuat Sumur Resapan

2010-10-13T04:05:00.010+07:00

LUBUKLINGGAU- Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Lubuklinggau merencanakan akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang sumur resapan. Aturan tersebut diwajibkan terhadap usaha perhotelan, pusat perbelanjaan dan pertokoan.
“Ketentuan tersebut mesti mulai dipikirkan mulai dari sekarang. Mengiat semakin pesatnya pembangunan Kota Lubuklinggau,” demikian diungkapkan Kepala KLH Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi kepada wartawan koran ini di kantornya bertempat di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Selasa (12/10).
Pentingnya membuat sumur resapan kata Erwin, karena dengan semakin banyaknya bangunan akan mengurangi daerah resapan air hujan. Sebab permukaan tanah tertutup bangunan, akibatnya dapat menimbulkan genangan air bahkan banjir. Dengan adanya sumur resapan ‘membantu’ meresapkan air hujan ke dalam tanah sehingga saat hujan turun air yang tertampung dari atap bangunan langsung dialirkan ke dalam sumur resapan. Dengan demikian tidak ada genangan air di lingkungan sekitar bangunan.
“Disamping itu sumur resapan juga berfungsi menambah persediaan air tanah. Sebab air hujan yang diresapkan ke dalam tanah melalui sumur resapan menjadi persedian air tanah,” katanya.
Ia menambahkan, kalau tidak ada sumur resapan air yang dialirkan ke drainase (siring,red) kemudian mengalir ke sungai, lalu ke laut. Dengan demikian air terbuang ke laut. “Memang saat ini belum terasa dampaknya, daerah tangkapan air relatif masih luas. Demikian juga persediaan air tanah di Kota Lubuklinggau masih melimpah. Hal itu dapat dibuktikan kedalaman sumur di Kota Lubuklinggau relatif dangkal. Bahkan di daerah tertentu menggali tanah kedalaman tiga meter sudah dapat air,” jelasnya.
Menurut Erwin, saat ini pihaknya baru memberlakukan wajib membuat Istalasi Pengolahan Air Limba (IPAL) terhadap usaha perhotelan, rumah makan yang baru didirikan. “Pengusaha yang akan membangun hotel kita wajibkan untuk membuat IPAL. Ketentuan tersebut melekat dalam persyaratan perizinan, jika tidak ada IPAL kita berharap izin tidak diterbitkan oleh pihak terkait,” harapnya.
Dalam hal izin diterbitkan atau tidak bukan kapasitas KLH. “Kami sebatas memberikan syarat yang mesti dipenuhi pengusaha. Kalau tidak ada IPAL kita tidak akan memberikan rekomendasi izin,” ucapnya.
Kenapa Hotel mesti membuat IPAL?. “Sebab hotel pasti memiliki laundry yang sudah tentu air limbanya pasti banyak mengandung sabun atau diterjen. Kalau langsung dialirkan ke pembuangan tanpa melalui IPAL dapat mencemari air sungai. Dalam kosentrasi tertentu air diterjen dapat membunuh ekosistem sungai,” ungkapnya.
Air yang disaring melalui IPAL juga dapat langsung diserapkan ke dalam tanah dan bisa menjadi cadangan air tanah. “Air itu secara alamia juga tersaring oleh pasir dan batu-batuan yang ada di dalam tanah,” pungkasnya.(06)

Pemkot Undang 1.500 Tamu

2010-10-13T04:05:00.007+07:00

Peringatan Hari Jadi

LUBUKLINGGAU- Pemkot mengundang 1.500 tamu untuk menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lubuklinggau ke-9. Rapat tersebut dijadwalkan akan diadakan di Gedung Kesenian Kota Lubuklinggau, Sabtu (16/1).
Informasi tersebut seperti dikatakan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Lubuklinggau, Ruslan Erli kepada wartawan koran ini di kantor Walikota Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Selasa (12/10).
Menurutnya, yang diundang terdiridari kepala daerah se-Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kepala daerah di Provinsi Bengkulu, diantaranya Gubernur Bengkulu, Bupati Rejang Lebong, Suherman Bupati Lebong, Rosjonsyah dan Bupati Kepahiyang, Bando Amin. Bukan itu saja kepala daerah dari Provinsi Jambi juga diundang seperti Bupati Merangin dan Surolangun. “Kemudian mantan Bupati dan mantan pejabat Kabupaten Musi Rawas (Mura). mantan Pejabt Pemkot Lubuklinggau termasuk mantan Wakil Walikota Lubuklinggau, Eddy Syaputra,” ungkapnya.
Untuk menyemarakan HUT Kota Lubuklinggau pihaknya memasang 13 spanduk dan 2 baliho. “Baliho dipasang di Simpang Lintas dan dekat RS dr Sobirin. Disamping itu pengusaha atau masyarakat diharapkan berpartisifasi memasang spanduk HUT Kota Lubuklinggau. “Masyarakat diminta memasang spanduk dan umbul-umbul pada H-3 peringtan HUT Kota Lubuklinggau. Pemberitahuan kepada masyarakat sudah dilakukan melalui camat di masing-masing wilayah,” ucapnya.
Disamping itu lanjut Ruslan Erli, Pemkot Lubuklinggau juga memasang 2 baliho dukungan Sea Games XXVI tahun 2011 di Sumsel. Baliho itu akan dipasang di lokasi Sport Center Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan di depan Kantor Walikota Lubuklinggau. “Baliho tersebut mesti sudah dipasang sebelum peringatan HUT Kota Lubuklinggau karena bersamaan dengan peringatan HUT Kota Lubuklinggau, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin akan meletakan tiang pancang pembangunan stadion di lokasi Sport Center,” jelasnya.
Adapun jadwal acara HUT Kota Lubuklinggau dimulai dari Rapat Paripurna di Gedung kesenian pada pukul 9.00 Wib. “Selanjutnya sekitar pukul 10.45 Gubernur, Alex meresmikan pembukaan Linggau Expo di Lapangan Merdeka. Kemudian Gubenur meletakan tiang pancang pembangunan Stadion. Lalu makan siang bersama di Rumah Dinas Walikota. Pada hari yang sama Sabtu (16/10) Gubernur kembali ke Palembang melalui Bandara Silampari,” terangnya.
Mengenai persiapan pelaksanaan kegiatan HUT Kota Lubuklinggau, sekitar 80 persen siap. “Persiapan sudah 80 persen,” ucapnya. Soal Baliho Linggau Expo, lanjut Ruslan Erli, sudah dipasang oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Even Organizer (EO) M Production. “Baliho itu tersebar di 16 titik lokasi dengan rincian 6 unit Baliho dan 10 spanduk,” paparnya.
Enam baliho dipasang di perbatasan Kota Lubuklinggau-Bengkulu, Kelurahan Watas, di samping Gedung Dekranasda tepatnya di dapan Lapangan Merdeka. Kemudian Simpang RCA, Simpang Jalan Kenanga I, Simpang Periuk, dan Kelurahan Lubuk Kupang.
Sedangkan 10 spanduk diantaranya dipasang di simpang SMA Negeri 1, Kelurahan Lubuk Tanjung, simpang tiga arah ke Kelurahan Sukajadi, simpang empat Kelurahan Keputraan, Simpang tiga Permiri, simpang Stasiun Kereta Api, Pasar Satelit, Simpang tiga Jalan Bukit Sulap. Selain itu di dekat rumah dinas Bupati Musi Rawas, Bandara Silampari, simpang tiga Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.(06)

SPBE Amankan 10 Ribu Tabung Rusak

2010-10-13T04:05:00.004+07:00

Dari 2009 hingga Oktober 2010

LUBUKLINGGAU- Setidaknya sudah 10 ribu tabung elpiji 3 kilogram (kg) rusak diamankan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura). “Saat Agen Elpiji melakukan isi ulang kami langsung melakukan pengecekan. Tabung rusak tidak diisi langsung diganti tabung baru,” kata Sidik bagian pengisian SPBE Mura Beliti kepada wartawan koran ini, Senin (12/10).
Menurut dia, 10 ribu tabung tersebut terkumpul dari tahun 2009 hingga Oktober 2010. “Dari 2009 hingga sekarang,” ucapnya. Saat ini pihaknya memiliki stok 30 ribu tabung kosong siap untuk mengganti tabung rusak. “Tabung tersebut disuplay Pertamina. Kalau habis kita minta suplay lagi dengan Pertamina,” ungkapnya.
Ia mengaku, tidak mendapat instuksi untuk menarik tabung non logo Standar Nasional Indonesia (SNI). “Tidak ada instruksi dari Pertamina untuk menarik tabung non SNI. Kami tidak berani melakukannya tanpa istruksi Pertamina. Kalau tabung rusak walaupun ada logo SNI tidak boleh diedarkan lagi. Saat ada tabung rusak tidak diisi ulang, kami amankan di SPBE,” pungkasnya.(06)

Kontraktor Siap Merapikan Bekas Galian

2010-10-13T04:05:00.001+07:00

KAYU ARA- Pihak PT Senopati rekanan yang memasang serat optik milik PT Indosat penuhi undangan Pemkot Lubuklinggau, terkait galian tanah di sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Jalan Garuda.
“Kamarin, (Senin, 12/10) mereka sudah datang. Kita minta segera dirapikan bekas galian jangan berantakan seperti saat ini. Kami tidak melarang, silakan mereka memasang serat optik itu, tapi tolong dirapikan. Mereka berjanji akan segera meratakan gundukan tanah bekas galian. Jika tidak diperbaiki seperti semula, maka akan kami panggil lagi,” kata Asisten II, Hermansyah Unip dihadapan wartawan, Selasa (12/10).
Dia menilai, secara keindahan dan estetika aktivitas galian yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir ini dapat mengurangi penilaian Adipura. “Tim piala Adipura dalam waktu dekat akan datang memberikan penilaian. Bukan soal Adipura saja, tinggal beberapa hari lagi peringatan HUT Kota Lubuklinggau ke-9. Dimana saat peringatan hari jadi kota banyak tamu kepala daerah dari kabupaten/kota tetanga. Kita harapkan mereka segera merapikan bekas galian,” katanya.
Sementara itu, Yudi warga Kelurahan Sukajadi menyatakan, gundukan tanah bekas galian itu membuat jalan menjadi becek. “Kalau musim hujan seperti ini ruas jalan menjadi becek karena tanah bekas galian melebar ke jalan, tapi kalau panas terik maka menjadi berdebu,” ungkapnya.
Pantuan di lapangan, puluhan pekerja galian itu nampak sibuk menggali dan menimbun tanah bekas galian disepanjang Jalan Yos Sudarso dan Jalan Garuda. Mereka tidak sungkan menggali permukaan jalan beraspal dan lahan depan rumah warga yang menjadi jalur galian itu.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Lubuklinggau merasa gerah dengan adanya aktivitas galian tanah untuk pemasangan jaringan serat otik bawah tanah milik PT Indosat. Pasalnya, aktivitas galian tersebut dinilai merusak keindahan dan mengganggu arus lalu lintas.(06)

Gundukan Tanah Bekas Galian Rusak Keindahan

2010-10-12T04:53:00.005+07:00

KAYU ARA- Gundukan tanah bekas galian untuk pemasangan serat optik milik PT Indosat merusak keindahan Kota Lubuklinggau. Pemkot khawatir pengerjaan tersebut tidak rampung ketika dimulainya pantau I penilaian piala Adipura.
“Kita prihatin, akibat dari galian itu bisa menjatuhkan nilai. Lihatnya sendiri gundukan tanah itu merusak keindahan dan mengotori jalan,” kata Hermansyah Unip, Asisten II Sekda Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini di kantor Walikota Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Senin (11/10).
Untuk itu, pihaknya akan mengundang PT Indosat dan PT Senopati selaku perusahan yang mengerjakan proyek itu. “Nanti akan kita panggil. Kita tidak melarang, silakan mereka memasang serat optik itu. Tapi setelah tanah digali langsung dirapikan, jangan sampai ada gundukan tanah hingga mengotori jalan. Saya prihatin melihat kondisi terebut. Apalagi sebentar lagi pantau I penilaian piala Adipura 2011 segera dilakukan, kita khawatir saat tim melakukan penilaian kondisinya masih kotor seperti sekarang,” ucapnya.
Berkaca dari pengalaman tersebut lanjut, Hermansyah, kedepan perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebersihan Jalan. “Perda tersebut mengatur berbagai hal terkait kebersihan, diantaranya di jalan tidak boleh ada tumpukan sampah. Aspal jalan harus bersih baik yang sebabkan reruntuhan tanah dari ban mobil maupun sampah lain. Dengan adanya Perda tersebut nantinya dikenakan sanksi terhadap yang melanggar. Kita contoh kota Palembang yang sudah menerapkan Perda tersebut,” ucapnya.
Disamping itu, sering terjadinya penebangan pohon lindung yang dilakukan oleh masyarakat, kata Hermansyah juga perlu dibuatkan Perda. “Selama ini seringkali terjadi, pohon lindung yang sudah besar tiba-tiba ditebang. Kedua perda tersebut perlu dibuat mengiat kriteria penilaian Adipura semakin berat. Bukan hanya sekedar bersih tapi harus mewujudkan kota bersih dan teduh,” tegasnya.
Bukan itu saja, bahkan kementerian Lingkungan Hidup sudah memperingatkan mulai 2011 nanti akan diberlakukan jika hasil penilaian pantau I jelek maka piala Adipura yang perna diraih langsung dicabut tidak lagi dilakukan pantau II dan seterusnya. “Untuk tahun ini, ketentuan tersebut baru diberlakukan terhadap kota besar. Sedangkan kota sedang akan diterapkan 2011. Nah, kalau sampai dicabut kita malu, artinya pemerintah daerah dan masyarakat tidak bisa bersinergi mempertahankan Adipura,” ungkapnya.
Menurut Asesten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyatukan persepsi terkait Adipura. “Jangan sampai nanti, masing-masing SKPD tidak sigkron,” pungkasnya.(06)

Panitia Sediakan Listrik 830 KVA

2010-10-12T04:53:00.002+07:00

Areal Linggau Expo

PASAR PERMIRI- Untuk memenuhi kebutuhan listrik selama berlangsung kegiatan Linggau Expo 2010 pihak penyelenggara menyediakan 4 unit genset total kapasitas 830 Kilo Volt Ampere (KVA). Empat genset tersebut teridari 500 KVA, 150 KVA, 100 KVA, dan 80 KVA.
Informasi tersebut seperti diungkapkan, Alan, Kepala Produksi Ade Production selaku perusahan jasa rental tenda roder berikut perlengkapan kepada wartawan koran ini disela kesibukannya mengawasi pemasangan tenda roder di Lapangan Merdeka Kota Lubuklinggau, Senin (11/10).
Menurut dia, pihaknya bertanggungjawab menyediakan tenda roder berikut perlengkapan lain seperti genset, AC dan lain-lain. “Perusahan kami dikontrak M Production selaku penyelenggara Linggau Expo 2010 untuk menyediakan tenda dan perlengkapannya,” katanya.
Ia menambahkan, 4 unit genset tersebut semuanya dioperasikan sesuai peruntukan masing-masing. “Genset beroperasi sesuai peruntukan diantaranya, untuk penerangan di dalam tenda roder satu genset, air conditioner (AC), sound system dan penerangan di luar tenda. Disetiap sudut Lapangan Merdeka dipasang lampu mercury untuk menerangi secara keseluruhan lokasi Linggau Expo,” jelasnya didampingi Ade.
Sedangkan kebutuhan listrik masing-masing stan disiapkan 2 ampere. “Kami menyiapkan listrik 2 ampere untuk masing-masing stan. Mungkin stan tertentu tidak cukup listrik 2 ampere. Makadari itu bisa ditambah. Namun harus melapor kepada panitia penyelenggara dulu dalam hal ini M Production tidak boleh langsung kepada kami. Nanti panitia menyiapkan formulir untuk penambahan ampere tersebut. Selanjutnya panitia menyampaikan kepada kami. Seperti itulah mekanismenya,” ungkap pria warga Jakarta ini.
Untuk kenyamanan pengunjung Linggau Expo di dalam tenda roder dipasang 18 unit AC total kasitas 180 PK. Menurut dia, pemasangan tenda berikut memasang instalasi listrik di dalam tenda, ac dan sebagainya membutuhkan waktu 5 hingga enam hari. “14 Oktober siap,” janjinya.
Ia menambahkan, persiapan lokasi dikerjakan oleh 24 orang sesuai bidang tugas masing-masing. “Ada yang memasang tenda, istalasi listrik, teknisi ac dan lain-lain,” ucapnya. Disamping itu pihaknya juga mempekerjakan 7 orang tenaga kerja lokal. “Kami juga mengajak warga sini (Kota Lubuklinggau),“ katanya.
Untuk mendatangkan tenda roder berikut alat perlengkapan dari Jakarta ke Kota Lubuklinggau diangkut 6 unit fuso. Hampir semua perlengkapan sudah berada di Kota Lubuklinggau. Tinggal beberapa bagian lagi yang masih dalam perjalanan menuju sini (Kota Lubuklinggau). Fuso yang mengikut penyekat partisi masih dalam perjalanan,” akunya.
Sebagaimana diketahui, Linggau Expo dimulai 16 hingga 20 Oktober nanti. Bersamaan dengan itu di Lapangan Merdeka juga diadakan Festival Sebiduk Semare. Serangkaian kegiatan itu dalam rangka HUT Kota Lubuklinggau ke-9.(06)

Produksi Karet Kering Belum Maksimal

2010-10-12T04:52:00.004+07:00

Hanya 704 Kg Pertahun

AIR KUTI– Hasil produksi perkebunan karet di Kota Lubuklinggau belum maksimal. Pencapaian hasil produksi kadar karet kering (k-3) dari 14.000 hektar lahan karet yang ada, baru tercapai lebih kurang 704 kilogram (kg) per tahun. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 1,1 ton per tahun.
“Sebenarnya hasil K3 ini terus meningkat. Di banding tahun-tahun sebelumnya, pada 2010 ini lebih baik. Artinya ada hasil yang bisa memberikan satu cambuk optimis untuk terus meningkatkan produktifitas karet,” jelas Abu Bakar, Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (DTPPK) Kota Lubuklinggau saat ditemui wartawan koran ini, Jumat (8/10).
Sementara ini, kendala utama yang dihadapi petani karet di Kota Lubuklinggau adalah penyempitan lahan perkebunan yang telah berubah menjadi pemukiman masyarakat. “Oleh sebab itulah kami terus melakukan pembinaan dan peremajaan untuk pembibitan kepada petani. Sebisa mungkin lahan yang sempit ini bisa dimanfaatkan secara efektif agar hasil yang dicapai bisa maksimal,” tambah Abu Bakar penuh harap.
Dari 14.000 hektar lahan ini tidak semuanya produktif. Ada sebagian yang sedang dalam tahap usai penanaman. Pihaknya menyarankan kepada petani untuk terus menanam bibit unggulan seperti PB 260. Selain kualitas getahnya bagus, kadar airnya juga sangat rendah. Bahkan kalangan petani karet menyebutnya high start, maksudnya sejak awal pohon karet varietas ini disadap, latek yang dihasilkan langsung deras. Berbeda dengan varietas lain yang terkesan low start, artinya pada tahap pertama penyadapan hingga lima tahun ke depan belum akan diperoleh hasil maksimal. Low Start akan memperlihatkan hasil optimal setelah sembilan tahun penyadapan.
“Untuk bisa mendapatkan varietas unggulan ini tidak sulit, sebab banyak petani karet di Lubuklinggau yang berinisiatif membuat sekaligus membuka usaha pembibitan karet varietas unggulan. Bahkan, pemasarannya sudah ke luar kota hingga Medan, Bengkulu, dan Jambi,” terang Abu Bakar.
Mengenai harga, lanjut Abu Bakar, untuk saat ini untuk bokar kualitas jelek masih dalam kisaran Rp 9 ribu. Namun, jika bokarnya kualitas sedang bisa mencapai Rp 10 ribu sampai Rp 11 ribu. Sedangkan untuk bokar bersih bisa mencapai Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu per kilogram.(Mg03)

Bandiklat Tingkatkan Kompetensi Guru

2010-10-12T04:52:00.001+07:00

PELITA JAYA - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kota Lubuklinggau adakan dua Diklat untuk meningkatkan kompetensi guru. Diklat dimaksud yakni Penulisan Karya Ilmiah Angkatan VI dan Diklat Penilaian Angka Kredit (PAK) terhadap jabatan fungsional (Jafung) guru Angkatan IX. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Bandiklat Kota Lubuklinggau Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Kegiatan itu dibuka Asisten I Sekda Kota Lubuklinggau Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Izhar Syafawi, Senin (11/10).
Dalam kesempatan itu Izhar mengharapkan seluruh peserta dapat menyimak dan secara kooperatif dalam mengikuti diklat tersebut. Sehingga kegiatan yang diikuti bukan hanya sebatas absensi saja melainkan dapat diimpelementasikan dalam tugas kependidikan.
Selain itu kegiatan yang melibatkan narasumber dari Kementrian Pendidikan Republik Indonesia yakni Putra Asga Elveri dan Muhammad Rozi itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan fungsinya.
Kepala Bandiklat Kota Lubuklinggau, Surya Darma mengatakan, tujuan dilaksanakan Diklat Penulisan Karya Ilmiah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penulisan karya ilmiah mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan laporan. “Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai teknik penyusunan dan pengolahan data sampai penyajian tulisan karya ilmiah,” katanya.
Surya menambahkan, Diklat Penilaian Angka Kredit (PAK) Jafung guru bertujuan meningkatkan kinerja para guru. Dan meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan penilaian serta perhitungan angka kredit serta memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional. Untuk diketahui peserta yang mengikuti Diklat tersebut terdiri dari 40 orang melipui guru SD, SMP, SMA serta SMK di Lingkungan Pemkot Lubuklinggau. Diklat itu berlangsung hingga Sabtu (16/10) mendatang.(06)

Pembangunan Gedung Bank Mega Distop

2010-10-11T04:09:00.003+07:00

Menyalahi Izin Pelaksanaan

TABA KOJI- Masih ingat pernyataan Walikota Lubuklinggau, H Riduan Effendi, terkait penyetopan pembangunan bank yang ia lupa namanya. Ternyata bank yang dimaksud adalah Bank Mega bertempat di Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
Kepastian penyetopan pembangunan bank tersebut setelah wartawan koran ini mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau, Rahman Dera, melalui Kabid Cipta Karya, Maya Isterina di kantornya, Sabtu (9/10).
Menurut, Maya didampingi Kasi Penataan Lingkungan, M Iwan Rahmadi, penyetopan itu dilakukan kerena pihak pengembang menyalahi Izin Pelaksanaan (IP). “Untuk itu dalam waktu dekat Pemkot Lubuklinggau akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Sehingga berbagai dampak yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir,” katanya.
Dampak dimaksud misalnya kemacetan arus lalu lintas yang mungkin akan terjadi setelah kantor bank tersebut ditempati. Untuk itu dalam waktu dekat tim Pemkot Lubuklinggau akan membahas persoalan tersebut. Tim dimaksud terdiridari sejumlah dinas dan instansi diantaranya Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo), Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan tentunya juga mengundang pihak bank.
“Yang akan dibahas nanti, soal lahan parkir dampak lingkungan dan sebagainya. Hal itu dilakukan jangan sampai trabel seperti Bank Mandiri yang tidak ada lahan parkir dan berlokasi di dekat Simpang RCA. Sehingga menyebabkan persoalan kemacetan di kawasan itu,” ungkapnya.
Menurut Iwan panggilan akrap M Iwan Rahmadi. Peruntukan bangunan yang ditempati Bank Mandiri itu tidak layak untuk di tempati bank besar seperti Bank Mandiri. Dari bentuk bangunan dan lahan parkir paling tepat untuk toko atau minimarket. “Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung yang ditempati bank itu peruntukannya perdagangan dan jasa. Memang bank termasuk jasa, hanya saja persoalanya tidak ada lahan parkir dan letaknya di dekat persimpangan akibatnya jalan jadi macet,” ucapnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, bangunan yang ditempati Bank Mandiri itu ngontrak. “Sehingga sedari awal dibangun IMB bukan diperuntukan untuk kantor bank. Jadi begini, misalnya saudara membangun Ruko. Lantas bangunan Ruko saudara jual atau disewakan kepada orang lain. Tentunya saat awal dibangun, saudara tidak merencanakan akan ditempati oleh siapa dan untuk apa, toko atau kantor,” jelasnya.
Iwan, tidak menampik banyak bangunan di Kota Lubuklinggau yang menyalahi Perda No.15 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hanya saja bangunan-bangunan yang sudah terlanjur dibangun masyarat itu tidak mungkin dibongkar paksa. “kami sudah beberapa kali menyetop pembangunan Ruko, ada beberapa diantaranya membandel tetap melanjutkan pembangunan tanpa menghiraukan surat teguran kami. Mungkin masyarakat berpandangan nak, ngapo tanah-tanah aku nian. Aku bangun idak mintak, dengan wong. masih banyak masyarakat kita yang berpikiran demikian, ” katanya.
Mengatasi persoalan tersebut lanjut, Iwan pihaknya tidak akan menerbitkan IMB terhadap bangunan yang menyalahi Perda No. 15 tersebut. “Satu-satunya cara IMBnya tidak diterbitkan. Sebab tidak mungkin kita menegakan Perda dengan cara-cara kekerasan. Kami menegak aturan tersebut dengan cara persuasif,” akunya.
Dengan tidak adanya IMB artinya bangunan itu secara hukum tidak ada izin. Mereka hanya memiliki IP (izin pelaksanaan) yang hanya berlaku 6 bulan sementara IMB berlaku selama bangunannya masih ada, IMB tetap berlaku,” paparnya didampingi Muhammad Asrof.(06)

Pemerintah Mengabaikan Keselamatan

2010-10-11T04:09:00.000+07:00

Kantor Pemkot Tidak Dilengkapi Alat Pemadam Kebakaran

KAYU ARA- Ternyata, pemerintah mengabaikan keselamatan. Buktinya, hampir seluruh kantor milik Pemkot Lubuklinggau termasuk kantor walikota pun tidak ada alat pemadam kebakaran baik berupa tabung racun api maupun hidran.
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraja (Kakan Sat Pol-PP) Kota Lubuklinggau, Alha Warizmi melalui Kasi Pemadam Kebakaran, Basirudin saat dikonfirmasi wartawan koran ini tidak membantah sejumlah kantor tidak ada racun api. Menurut dia, pada awal berdirinya Kota Lubuklinggau perna diadakan racun api yang dibagi-bagikan ke kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Lubuklingau. Berdasarkan pendataan yang dilakukannya pihaknya baru-baru ini, hanya sejumlah SKPD saja yang masih memiliki tabung racun api. Diantaranya di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat).
“Saya lihat di Bandiklat masih ada. Hanya saja, racun api itu mungkin sudah kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa tidak ada gunanya lagi karena diseprotkan, api tidak padam. Maka dari itu perlu dilakukan isi ulang. Tidak perlu beli tabung racun api baru tapi bisa diisi ulang,” katanya kepada wartawan koran ini, Sabtu (9/10) .
Ia juga tidak menampik penyediaan alat pemadam kebakaran terkesan diabaikan. Ia mengaku tidak tahu persis kenapa hal itu bisa terjadi karena ia baru beberapa bulan dilantik mejadi Kasi PBK. “Mungkin orang menganggap ditugaskan di PBK, buangan. Ada yang menyatakan demikian, sehingga tidak mau mempelajari tugas dari PBK itu sendiri,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah merencanakan untuk melengkapi peralatan pemadam kebakaran termasuk racun api. Yang sudah dibuat perencanaannya untuk pengadaan mengkapi peralatan di mobil PBK diantaranya selang, nozel, helem, dan pakaian tahan api dan hendy talki (HT). “Selang yang ada saat ini sudah mulai banyak yang bocor. Helem yang ada tidak standar untuk petugas PBK. Kalau pakaian tahan api memang belum ada,” ucapnya.
Disamping itu, lanjut Basirudin, pihaknya akan memfungsikan kembali bak penampungan air untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran. Di Kota Lubuklingau ini ada tiga bak penampungan tersebut diantaranya di depan RS dr Sobirin, di sekitar Stasiun Kerata Api dan di dekat Kantor PBK lama atau kantor Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Lubuklinggau saat ini bertempat di Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
Bukan itu saja, bahkan ia merencanakan setiap kecamatan dibuatkan bak penampungan air. Disamping itu ia juga sudah merancang memasang hidran di kawan padat penduduk dan tempat umum. “Membawa mobil PBK ke kawasan padat penduduk sulit dilakukan, disamping karena jalan sempit juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan jalan kepada petugas PBK. Jusru pengendara sepeda motor parkir sembarangan karena ingin melihat kebakaran,” paparnya.
Dengan adanya hidran di lokasi tertentu, sehingga mobil PBK untuk memback up saja. Mengenai armada PBK saat ini ada 6 unit terdiridari kendaraan roda enam ada 5 unit dan satu unit roda empat. Selain itu satu unit pompa air apung dan pompa sedot. “Jumlah armada 6 unit cukup, hanya saja perlu satu unit PBK yang dilengkapi tangga hidrolik. Mengiat gedung di Kota Lubuklinggau ini sudah ada yang berlantai 5. Sudah sepantasnya kita memiliki PBK yang dilengkapi hidrolik untuk memadamkan api bangunan bertingkat,” jelasnya.
Bukan itu saja, mantan sopir Walikota Lubuklinggau ini berkeinginan memindahkan pos induk PBK di kawasan pusat kota. Pos induk berada di komplek perkantoran Pemkot Lubuklinggau Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I ini terlalu jauh. Selayaknya pos PBK berada di tengah sehingga tidak terlalu jauh menjangkau kawasan bila terjadi kebakaran. Sebenarnya pos lama yang saat ini jadi kantor DKP masih cocok menjadi pos PBK. “Kalau disetujui saya akan mengusulkan memindahkan pos PBK,” ungkapnya lagi.
Jumlah PBK saat ini ada 40 orang, dengan rincian 18 orang PNS dan 18 TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dan masih ada 4 tenaga honor. 40 petugas itu dibagi menjadi dua regu piket satu kali 24 jam, masing-masing regu berjumlah 20 orang. Namun demikian walaupun ada petugas piket yang tidak piket pun siap membantu jika terjadi kebakaran. “Petugas yang tidak piket siap memback up jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran,” ucapnya.(06)

Penerimaan CPNS Belum Jelas

2010-10-11T04:08:00.002+07:00

KAYU ARA- Penerimaan CPNSD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau belum jelas kapan akan dilaksanakan. Demikian juga mengenai rincian formasi yang akan diterima juga masih kabur.
“Belum tahu, hingga saat ini kami belum mendapat kabar dari BKD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) selaku koordinator penerimaan pegawai di wilayah Sumsel,” kata Surnadi Kepala BKD Kota Lubuklinggau Sabtu (9/10).
Menurut Sunardi, jika pihaknya sudah mendapatkan perintah dari BKD Sumsel pihaknya segera melakukanya dengan cara diumumkan kepada publik baik melalui media massa, elektronik dan menempel plamplet di kantor PT Pos Indonesia cabang Lubuklingau.
Mengenai ferivikasi honorer non APBD dan APBN masih terus dilakukan. Saat ini sudah terdata 300 orang. Dari jumlah tersebut paling banyak honor tenaga pendidik (guru), ada juga tenaga teknis tapi jumlahnya sedikit dibandingkan guru,” ucapnya.
Sedangkan perkembangan honorer yang dibayar melalui APBN-APBD akan memasuki tahapan audit. Namun Surnadi tidak menguraikan apa yang akan diudit yang jelas hari ini (Senin, 11/10) tim dari BKN wilayah VII dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, tim audit mengundang orang per orang honorer atau audit yang dilakukannya dengan mendatangi langsung kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ungkapnya.(06)

Tenda Roder Mulai Dipasang

2010-10-11T04:07:00.001+07:00

Persiapan Linggau Expo 2010

PASAR PERMIRI- Persiapan pelaksanaan Linggau Expo 2010 mulai tampak. Mulai Sabtu (9/10) kerangka tenda roder mulai dirangkai di Lapangan Merdeka Kota Lubuklinggau tempat diadakan Linggau Expo.
Bukan hanya rangka tenda roder, panggung tempat pertunjukan Festival Sebiduk Semare juga sudah dipasang. Pantauan wartawan Koran ini, Minggu (10/10) pemasagan tenda roder dan panggung belum rampung. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau, Hj Masnun Sjahrin melalui Kasi Industri, Supana, penyetelan tenda roder hingga menyekat stan membutuhkan waktu sekitar 5-6 hari. “Pemasangan tenda sekitar 5-6 hari,” katanya.(06)

Dishubkominfo Antisipasi Parkir Ilegal

2010-10-09T04:35:00.007+07:00

Di Lapmer Saat Berlangsung Linggau Expo

KAYU ARA- Juru parkir resmi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau akan dibekali tanda pengenal. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya parkir liar di sekitar Lapangan Merdeka (Lapmer) saat berlangsung kegiatan Linggau Expo 2010.
“Petugas parkir resmi akan dibekali tanda pengenal. Jika tidak ada tanda pengenal perlu dipertanyakan, bisa jadi petugas parkir illegal,” kata Azhari Yuhan kepada wartawan koran ini di kantor Walikota Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (8/10).
Disamping itu lanjut, As Jon panggilan akrap Azhari Yuhan, setiap petugas parkir juga dibekali karcis parkir asli dari Dishubkominfo. Dan karcis wajib diberikan kepada warga yang memarkirkan kendaraanya. “Jika tidak diberikan karcis tanyakan kepada petugas,” ucapnya.
Bukan itu saja, bahkan Dishubkominfo akan memasang tarif parkir di lokasi perkir Lapangan Merdeka. “Nanti akan dipasang tarif parkir, sepeda motor Rp 500, mobil Rp 1.000 untuk satu kali parkir. Jika membayar menggunakan uang lebih dari tarif parkir tersebut, masyarakat jangan ragu-ragu untuk meminta kembalian. Misalnya parkir sepeda motor Rp 500, masyarakat memberikan uang Rp 1.000, dengan demikian ada kembalian Rp 500. Nah kembaliannya itu diminta,” paparnya.
Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya saat ada kegiatan Linggau Expo tarif parkir di Lapangan Merdeka melonjak mencapai 150 persen. Betapa tidak petugas parkir mematok tarif parkir sepeda motor Rp 2.000 untuk satu kali parkir. “Maka dari itu, kami mengantisifasi dengan memberlakukan kentuan tersebut. Sehingga masyarakat bisa mengkritisi petugas parkir. Kalau petugas parkir nakal, laporkan kepada pihak yang berwajib,” pintanya.
Sebagaimana diketahui, Linggau Expo dimulai 16 hingga 20 Oktober nanti. Bersamaan dengan itu di Lapangan Merdeka juga diadakan Festival Sebiduk Semare. Serangkaian kegiatan itu dalam rangka HUT Kota Lubuklinggau ke-9.
Peserta Linggau Expo Membludak
Sementara itu, hingga saat ini tercatat ada 130 perusahan sudah mendaftarakan diri menjadi peserta Linggau Expo. Mengingat keterbatasan stand yang hanya tersedia 90 unit sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau benar-benar selektif dalam menentukan peserta yang bisa mengikuti expo tersebut. “Kita minta kepada Even Organizer (EO) agar selektif penentukan peserta,” demikian diungkapkan, Hj Masnun Sjahrin, Kadisperindag Kota Lubuklinggau, didampingi Kasi Industri, Supana kepada wartawan koran ini, Kamis (8/10).
Menurut dia, untuk mengakomodir UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di Kota Lubuklinggau agar bisa ikut dalam kegiatan Linggau Expo, pihaknya menetapkan satu stan ditempati sejumlah UMKM. “Diatur, satu stan di tempati beberapa UMKM,” ucapnya.
Menurut, Masnun, dalam kegiatan Linggau Expo kali ini pihaknya tidak menyedikan stan yang menggunakan tenda biasa. “Yang ada hanya stan di dalam tenda roder. Demikian juga UKL (Usaha Kaki Lima) tidak diperkenankan berdagang di dalam areal Lapangan Merdeka. Kalau ada stan dan UKL nanti terkesan kumuh. Hingga saat ini kita rencanakan demikian. Akan tetapi, belum tahu nanti. Kita lihat perkembangan selanjutnya,” tegas Masnun.(06)