Terkait Banyaknya Tenaga Honorer
LUBUKLINGGAU- Maraknya pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, menjadi perhatian Walikota Riduan Effendi. Dari sejumlah SKPD yang paling disoroti walikota adalah Kantor Pelayanan Perizinan (KPP).
Sebab, menurut walikota, kantor KPP paling banyak tenaga honorer baru yang jumlahnya ada 12 orang. Bahkan walikota mengultimatum pimpinan KPP untuk memberhentikan tenaga honorer tersebut. Dan pihaknya memberikan batas waktu bagi pimpinan KKP untuk memberhentikan tenaga honor yang bekerja di kantor bersangkutan. “Bagaimanapun caranya, bulan depan saya tahu honorer di KKP itu dikeluarkan,” tegas walikota setelah memimpin rapat evaluasi hasil pemantauan tim dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di kantornya Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (5/3).
Walikota menambahkan, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak ada pos anggaran untuk membayar gaji honorer. Walikota mensinyalir pembayaran gaji honor dari pungli. “Dari mana kalau tidak dari pungli. Sebab, dalam APBD tidak ada pos anggaran untuk gaji honorer,” ungkapnya.
Walikota berharap pegawai KPP tidak meminta retribusi perizinan melebih tarif yang sudah ditentukan. “Bagaimana bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kalau retribusi perizinan tidak sesuai tarif yang ditentukan. Pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau KPP seperti itu (mengangkat tenaga honorer) bagaimana bisa mewujudkan Good Goverment (pemerintahan yang baik,red),” harapnya.
Walikota Terus Melakukan Sidak
Walikota berjanji akan terus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor SKPD. Bukan itu saja bahkan walikota sewaktu-waktu akan sidak pengerjaan proyek fisik. Menurut walikota, hal itu dilakukannya bukan untuk mencari-cari kesalahan bawahannya.
“Saya melakukan sidak bukan untuk mencari kesalahan. Hal itu saya lakukan tidak lain hanya bertujuan memberikan stressing kepada pegawai agar disiplin. Mereka (pegawai) harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Gajinya pegawai dari uang rakyat. Untuk itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap walikota.
Lebih lanjut walikota menerangkan, dirinya punya tanggung jawab moral untuk mengawasi pengerjaan proyek fisik. “Memang untuk mengawasi pengerjaan proyek fisik ada SKPD yang membidangi. Akan tetapi jika terjadi sesuatu walikota yang akan disalahkan. Baik atau buruknya suatu kegiatan bermuara kepada walikota. Untuk itulah saya terus melakukan peninjauan pengerjaan proyek fisik,” ungkapnya.
Walikota juga mengungkapkan, hasil pemantauan tim dari BLH Sumsel terkait Adipura. “Hasilnya pemantauan tersebut kebersihan drainase (siring,red) masih kurang. Masih ada beberapa titik drainase yang terlihat kotor,” ungkapnya.
Untuk itu walikota mengimbau kepada warga Kota Lubuklinggau membersihkan drainase di depan rumahnya masing-masing. Dan jangan membuang kotoran kedalam drainase. Bukan semata-mata untuk mengejar Adipura, akan tetapi kebersihan lingkungan untuk kepentingan kita semua. Adipura sebagai motivasi atau penghargaan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Sebagaimana diketahui, diperkirakan tim penilai Adipura dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera akan melakukan penilaian pantau dua Adipura 2010 pada bulan ini. Namun, belum diketahui secara pasti kapan tim tersebut datang ke Kota Lubuklinggau.
Menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi, tim tersebut datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. “Namun diperkirakan Maret. Hal itu diprediksi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Erwin beberapa hari lalu.(02)
0 komentar