Linggau Metropolis

LUBUKLINGGAU- Hingga Per 30 April 2010, pencapaian target dari seluruh dinas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,03 persen atau Rp 12.117.165.632 dari target Rp 28.830.236.200. “Hingga April, baru 42,03 persen target yang dicapai,” Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan (DPPKA) Kota Lubuklinggau, H Syamsuar Bakrie melalui Kabid PAD, Abu Hanifah kepada wartwan koran ini Rabu (12/5). 

Untuk per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dari data yang dimilik, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang paling minim pencapaian PAD. Dari target Rp 360 juta, Dinas yang dipimpin Edi Chandra ini hanya mampu mencapai target 3,80 persen atau Rp 13.670.500. Sedangkan untuk DPPKKA dari target Rp. 23.524.714.000 telah terealiasi Rp 10.684.139.254 atau 46,51 persen Disdukcapil dari target Rp 280 juta, terealisasi Rp 88.433.000 atau 31,58 persen. 

Sedangkan Dishubkominfo terealisasi 18,53 persen atau Rp 22.799.200 dari target Rp 1.202.500.000. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) terealisasi 20,33 persen atau Rp 243.723.100 dari target Rp 1.198.542.200. Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) terealisasi 27,47 persen atau Rp 14.008.000 dari Rp 50.990.000. 
Dinas PU 24,78 persen atau Rp 484.848.692 dari Rp 1.956.850.000. Lalu, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (Distanhutbun) 11,28 persen atau Rp 7.050.000 dari Rp 62.500.000. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 46,03 persen atau Rp 82.390.000 dari target Rp 179 juta. Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) 48,57 persen atau Rp 276.103.895 dari Rp. 568.500.000

Untuk mencapai target, lanjut Abu, 10 SKPD sudah barang tentu telah memiliki sasaran atau program yang dapat digarap dalam meraih pundi-pundi uang untuk dimasukan ke kas daerah sebagai PAD. Dinkes misalnya. Retribusi yang dapat digarap berupa retribusi bidang kesehatan. Dinas PU dari retribusi tambang galian C, pemakaian kekayaan daerah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dishubkominfo didapat dari retribusi terminal, parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan izin trayek. DKP dari retribusi pelayanan mobil tinja, dan kebersihan. Disdukcapil dari retribusi akta kependudukan dan biaya pembuatan cetak KTP. KPP didapat dari retribusi pembuatan izin misalnya reklame dan sebagainya. DTPPK dari retribusi jasa usaha lainnya. Sedangkan Diskanak didapat dari retribusi usaha perikanan dan peternakan. 
“Khusus DPKKA, sumber PAD didapat dari retribusi rumah makan, hotel, tempat hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan brosur,” jelasnya.(06)