Linggau Metropolis

 
LUBUKLINGGAU- Mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, Sabtu (22/5) lalu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Sebagian kalangan menilai mutasi tersebut terkesan dipaksakan dan bernuasa politis. 

“Setelah kami amati penempatan jabatan pejabat tertentu akhir-akhir ini terkesan dipaksakan. Sebagai contoh, saat mutasi pejabat pada pekan lalu ada beberapa pejabat diantaranya baru dilantik Januari lalu, dimutasikan lagi,” demikian dikatakan Koordinator Sumpah Undang-Undang (SUU) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Herman Sawiran. 

Selain itu lanjut dia, ada seorang pejabat yang seolah-olah ‘dipaksakan’ untuk menduduki jabatan tertentu. “Saya rasa masih ada pejabat lain yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut. Menurut saya menempati posisi pejabat di likungan Pemkot sekarang ini berdasarkan ‘selera’ bukan berdasarkan kemampuannya,” duganya. 

Menurut Herman Sawiran, pada awal kepeminpinan Walikota periode 2008-2013 ini dalam menempatkan pejabat sudah cukup baik, komposisinya pas. “Namun belakangan tampaknya tidak lagi melalui pertimbangan pejabat pembina pegawai. Hal itu dapat dibuktikan kronologis pergeseran pejabat akhir-akhir ini,” ungkapnya. 

Dia memberikan contoh, ada salah seorang pejabat baru saja dilantik menduduki pejabatan, tak berapa lama kemudian ia dicopot. “Ada juga yang diseger ke posisi lain. Hal itu, menunjukkan sebelum menempatkan pejabat dimaksud tidak melalui mekanisme yang ada. Kalaupun melalui Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) saya rasa hanya formalitas saja,” ucapnya tampa menyebutkan nama pejabat yang dimaksud. 

Masih kata Herman, jika memang dalam menempatkan pejabat melalui mekanisme, seharusnya sebelum melantik pejabat harus diamati dulu kinerja, Track Record-nya, dengan demikian pergantian pejabat tidak terkesan ‘cucuk cabut’. “Coba bayangkan bagaimana pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun program, jika baru mau bekerja tiba-tiba dimutasi/copot. Ironisnya lagi dibangku panjangkan. Penerapan ‘cucuk cabut’ pejabat seperti sangat mengganggu kinierja pejabat lainnya. Sebab tidak ada jaminan akan menduduki jabatan agak lama. Dengan demikian akibatnya pejabat entah itu eselon IV, III dan eselon II menjadi ogah-ogahan membuat program kerja. Sebab mereka akan berpikir belum tentu lama menduduki jabatan. Kalau memang kepala daerah fair dalam melakukan penilaian terhadap pejabat setidaknya satu tahun baru dapat diketahui kinerjanya bagaimana, jelak atau buruk,” urainya. 

Memang dalam menempatkan pejabat merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun yang perlu diingat yang ‘memakai’ pejabat bukan kepala daerah tapi pemerintah daerah. “Maju atau mundurnya pemerintah daerah tergantung pejabat yang bercokol di pemerintahan. Untuk itu saya mendesak walikota/wakil walikota Lubuklinggau stop melakukan gonta-ganti pejabat. Agar para pejabat khusuk dan tenang dalam menjalankan tugasnya. Demi kemajuan pembangunan di kota ini,” ucapnya. 

Disamping itu Herman juga mengiatkan kepada seluruh para pejabat mulai dari sekda, kepala SKPD hingga staf mulailah menerima walaupun pahit. Bekerjalah sesuai dengan sumpah jabatan, tanpa ada keluhan. “Berkerjalah demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan pribadi. Kepada DPRD Kota Lubuklinggau saya mengiatkan agar mendukung kinerja walikota/wakil walikota dan juga SKPD, awasi dengan baik, jangan sampai lengah. Saya juga perlu mengiatkan eksekutif dan legislatif laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan memberi contoh yang kurang baik dimata masyarakat,” ucapnya mengiatkan. 

Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi saat dikonfirmasi wartawan koran ini, menerangkan, dalam melihat pergantian jabatan jangan hanya melihat dari sisi luarnya saja. “Jangan hanya melihat casing-nya saja, tapi lihat kinerjanya bagaimana. SKPD adalah kepanjang tangan walikota, jadi kalau kinerja kurang bagus saya yang akan disalahkan oleh masyarakat,” terangnya. 

Menurut walikota, dalam penempatan pejabat sudah melalui mekanisme. “Iya, tentu melalui Baperjakat, saya tidak otoriter mengenai hal itu. Sebelum menempatkan pejabat ‘digodok’ dulu oleh Baperjakat,” akunya. 

Ditambahkan walikota, mutasi pejabat merupakan hal lumrah. “Biasa itu, tidak ada persoalan yang berarti. Setiap pejabat harus siap dilantik dan juga siap dicopot, itu konsekwensinya,” imbunya. 
Walikota mengakui, dalam setiap mutasi atau pergantian pejabat pasti ada yang tidak puas. “Tentu ada yang merasa tidak puas. Jabatan itu adalah titipan,” pungkasnya.(06)