Linggau Metropolis

Rp 28,1 Miliar

LUBUKLINGGAU- Pemkot Lubuklinggau mendapatkan kucuran dana percepatan pembangunan daerah dan pendidikan dari pemerintah pusat. Dana Rp 28,1 miliar itu akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2010. 

“Alhamdulillah, berkat lobi-lobi yang dilakukan bapak walikota sehingga Pemkot Lubuklinggau dapat kucuran dana percepatan pembangunan daerah dan pendidikan,” demikian diungkapkan Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe setelah acara Bulan Bakti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kamis (3/6). 

Lebih lanjut wawako menerangkan, dana percepatan pembangunan daerah diprioritaskan untuk membangun di kelurahan seperti membangun jalan dan jembatan. “Sedangkan dana percepatan pembangunan dibidang pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah,” ucapnya. 

Menurut wawako, seluruh kelurahan dalam Kota Lubuklinggau kebagian pembangunan dalam APBD Perubahan ini melalui dana percepatan pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut untuk mengimbangi pembanguan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

Maka dari itu wawako menekankan, kepada lurah untuk mengetahui program pembangunan yang dilakukan melalui PNPM-Mandiri. Disamping itu wawako juga mengharapkan, kepada Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mengelolah program PNPM-Mandiri agar memberi tahu kepada lurah program pembangunan apa saja yang dibangun melalui PNPM-Mandiri. “Bukan apa-apa hal itu bertujuan jangan sampai terjadi tumpang tindih pembanguan antara PNPM-Mandiri dan program yang diusulkan oleh kelurahan,” paparnya. 

Menurut Wawako, pada 2009 lalu banyak sekali tumpang tindih program pembangunan antara PNPM-Mandiri dan program pembangunan usulan dari kelurahan. Hal itu terjadi karena kurang atau tidak adanya koordinasi antara BKM dan lurah. Contohnya, lanjut wawako, salah satu kelurahan mengusulkan pembangunan jalan setapak. 

Saat akan dikerjakan ternyata jalan setapak yang diusulkan oleh kelurahan sudah dibangun melalui program PNPM-Mandiri. Dengan demikian anggaran untuk membangun jalan setapak dimaksud tidak bisa digunakan atau dialihkan untuk pembangunan lain. “Kejadian semacam itu, terjadi disejumlah kelurahan. Kedepan saya berharap hal semacam itu tidak terjadi lagi sehingga anggaran yang direncanakan benar-benar terlaksana,” harapnya. 

Wawako menggiatkan, lurah dalam mengusulkan rehab harus akurat. Sebab usulan dibuat tiga bulan bahkan lebih sebelum pelaksanaan perehapan. Sehingga kerusakan kemungkinan bertambah. Misalnya, lanjut wawako, seperti usulan rehap jembatan gantung di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Dalam perencanaan usulan rehap jembatan tersebut papan yang rusak misalnya 100 keping. 

Ketika dilaksanakan rehap ternyata papan yang rusak lebih dari yang diusulkan. Dengan demikian pihak rekanan tidak mau lebih dari yang dianggarkan. Rekanan tidak mau mengerjakan melebihi anggaran. Sehingga rehap tersebut terkesan seadanya. Dan masyarakat menilai dikerjakan asal-asalan, karena beberapa bagian kayu masih banyak yang rusak tidak diganti. 

Kejadian semacam itu, bisa saja disebakan tidak matang dalam perencanaan. Bisa juga kerusakan bertambah mengingat antara waktu mengusulkan dan pengerjaan cukup lama, yakni lebih dari tiga bulan. “Maka dari itu perencanaan harus lebih matang,” harap wawako.(06)