Linggau Metropolis

 
LUBUKLINGGAU- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Yos Sudarso dan pertokoan di Kota Lubuklinggau yang aktif dilakukan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dikeluhkan para pedagang.

Para pedagang PKL mengeluh dengan adanya tebang pilih yang dilakukan oleh pemerintahan Kota (Pemkot) Lubuklinggau dalam hal penertiban tersebut. Demikian diungkapkan Alek (45) bapak dari empat orang anak, salah satu pedagang empek-empek dan otak yang setiap malam berjualan di kisaran ruko di Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

“Kami sudah ikuti aturan pak, katanya tidak boleh berjualan diatas trotoar, jaga kebersihan, dan berjualan hanya boleh malam hari. Ini sudah kami lakukan, namun masih saja di usik,” keluhnya kepada wartawan koran ini, Jumat (2/7).

Menurutnya dari puluhan pedagang yang mangkal di sekitar tempatnya berjualan hanya dirinya dan seorang lagi temannya yang selalu diancam dan dipaksa menutup jualannya, sedangkan pedagang lain menurutnya tidak pernah diingatkan.

“Ada apa dengan penertiban ini pak, kok yang lain tidak diingatkan atau diberikan sosialisasi, hanya kami yang terus di paksa berhenti jualan,” katanya.
Sementera itu, pihak Kelurahan Jawa Kanan dan Kecamatan Lubuklinggau Timur II, enggan menanggapi masalah ini.

Hal tersebut ditanggapi, Ketua Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Edwar Antoni dalam staetmennya meminta Pemkot Lubuklinggau untuk tidak melakukan penertiban tanpa ada sosialisasi dan pendekatan persuasif, serta minta jangan ada tebang pilih dalam hal ini.

“Pada prisifnya kita menolak penggusuran atau dalam bahasa pemerintah penertiban, namun bagi kami itu sama saja tetap maknanya membunuh mata pencarian rakyat kecil. Kami meminta agar pihak Pemkot tidak serampangan, jangan ada penggusuran atau penertiban jika belum ada solusi yang tepat yang memberikan win-win solution bagi rakyat dan pemerintah,” tegasnya.(07)