LUBUKLINGGAU- DPRD Kota Lubuklinggau, melalui komisi II melakukan hearing (dengar pendapat, red) bersama sejumlah asosiasi guna membahas banyaknya program pembangunan yang tak melibatkan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan asosiasi kontraktor yang tergabung dalam Gapeksindo dan Gapeknas ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau di gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (1/9).
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Raden Syahlendra, selain membahas keikutsertaan asosiasi kontraktor terhadap pembangunan di Kota Lubuklinggau, mereka juga menampung usulan dari sejumlah pimpinan asosiasi yang mereka keberatan dengan banyaknya premanisme dalam proses pendaftaran tender dan tidak berjalannya komunikasi dengan pemerintahan daerah.
“Mereka merasa keberatan dengan seringnya penggunaan premanisme dalam proses tenderisasi oleh sejumlah SKPD. Hal ini tentunya membuat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan yang mereka minati,” kata legislator Partai Indonesia Sejahtera (PIS) itu.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan asosiasi ini juga mengkritik tentang proyek multiyears yang menurut mereka tidak melibatkan para kontraktor lokal, baik sebagai subkontraktor yang mengakibatkan minimnya pekerjaan yang ada di SKPD. Akibatnya dana anggaran APBD Kota Lubuklinggau terkonsentrasi di pembiayaan multiyears.
“Pelaksana proyek multiyears yang menelan dana hingga Rp 146 miliar harus melibatkan para kontraktor lokal yang bernaung di sejumlah asosiasi untuk menjadi subkontraktor. Agar tidak terkesan dimonopoli yang bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003,” terangnya.
Mengenai tidak dilibatkannya asosiasi kontraktor pada setiap proses pembangunan di Kota Lubuklinggau, mestinya dalam hal ini peran pemerintahan daerah sebagai pembina masyarakat kontruksi Lubuklinggau menjadi mediator untuk memberikan peluang terhadap para kontraktor lokal. Tujuannya untuk juga ikut andil dalam mengerjakan proyek besar yang didominasi para perusahaan besar yang notebenenya kebanyakan bukan berasal dari Lubuklinggau, seperti PT PP, PT BCK, Bania dan sebagainya.
“Hasil pertemuan ini kami akan mencoba memberikan masukan kepada Pemkot Lubuklinggau agar pada setiap penganggaran paket serta hal lainya untuk melibatkan asosiasi lokal. Sebagai aset daerah yang mesti diberikan peluang lebih luas untuk membantu pembangunan daerah,” tutup Raden.(07)
0 komentar