Linggau Metropolis

 
Rp 2 Miliar Perkelurahan 

LUBUKLINGGAU-Pemkot Lubuklinggau dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah melakukan persiapan penilaian terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). 

“Mulai tahun ini kami mulai mempersiapkan rintisan penilaan BKM. Pelaksanaan penilaian kemungkinanan akan dilakukan 2011,” demikian diungkapkan Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau, Hartono Djunaidi melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dedy Yansyah kepada wartawan koran ini, Rabu (16/6). 
Menurut dia, penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan dana neighborhood development (pengembangan lingkungan pemukiman) Rp 2 miliar perkelurahan. “Dana tersebut dari APBN dan sharring cost dengan dana APBD Kota Lubuklinggau. “Yang mendapatkan dana tersebut tentunya BKM yang dinilai berhasil,” ucapnya. 
Dedy mengakui, yang melakukan penilaian BKM di setiap kelurahan dilakukan oleh konsultan yang sudah ditunjuk pemerintah pusat. “Bappeda sebatas memfasilitasi saja. Maka dari itu mulai sekarang kami terus mengumpulkan data-data yang diperlukan. Jika nantinya konsultan memerlukan data, kami berikan,” paparnya. 
Dana pengembangan lingkungan pemukiman untuk perencanaan dan pembangunan infrastuktur lingkungan akan tetapi sasaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Adapun sasaran penilaian terhadap BKM bukan hanya dinilai keberhasilannya melakukan pembangunan fisik semata. Akan tetapi juga dinilai keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan di kelurahan bersakutan. 

Misalnya kelurahan A sebelum ada PNPM-Mandiri jumlah warga miskin ada 20 orang. Ternyata setelah ada PNPM-Mandiri di kelurahan itu justru warga miskin bertambah menjadi 23 orang. Artinya PNPM-Mandiri dikelurahan tadi tidak berhasil. 
“Sebagaimana kita ketahui bersama PNPM-Mandiri merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat memupuk gotong-royong. Jadi program neighborhood development merupakan tahap kemandirian, dimana nantinya BKM dalam menjalankan program tidak lagi didampingi pasilisator kelurahan (Paskel). Yang melakukan pengawasan dan pelaksana adalah masyarakat kelurahan setempat,” jelasnya. 

Ditambahkan Dedy, sebagaimana diketahui pemerintah pusat menargetkan PNPM-Mandiri selesai pada 2014. “Tapi bagi BKM yang bagus mendapat kesempatan mendapatkan dana neighborhood development,” ucapnya sembari menyebutkan di pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sudah menjalankan Neighborhood development. 

Jadi Neighborhood development ini merupakan kelanjutan dari PNPM-Mandiri yang selama ini dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkoresra), untuk program Neighborhood development/pengembangan lingkungan pemukiman dikomandoi wakil presiden. 
“Sasaran dari program pengembangan lingkungan pemukiman untuk menekan kemiskinan, seperti yang tertuang dalam Keppres No 15/2010,” jelasnya.(06)