LUBUKLINGGAU-Program yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Lubuklinggau dari tahun ke tahun terkesan tidak ada inovasi program. Terjadinya copy paste program tahun sebelumnya ini menandakan SKPD malas berfikir serius, tidak inovatif, serta tidak kreatif dan cerdas dalam melahirkan program untuk mensejahterakan rakyat.
Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe ketika dikonfirmasi tidak membantah program kerja dibuat SKPD hanya copy paste tahun sebelumnya. Sehingga program tahun lalu selalu ada setiap tahun. “Kami tidak memungkirinya. Bukan hanya di Lubuklinggau saja seluruh daerah seperti itu, hanya copy paste saja. Sehingga program tahun ini muncul lagi di tahun berikutnya,” akunya.
Jangankan program SKPD, lajut Wawako, bahkan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat pun sering berubah. “Peraturan yang cenderung berubah membingungkan pejabat daerah. Sehingga Kepala SKPD takut untuk melaksanakan program. Takut menyalahi aturan sehingga akan berhadapan dengan penegak hukum. Hal itu dikarenakan peraturan yang cenderung berubah terus,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Wawako, diperlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). “RPJM yang dibuat pemerintah daerah perlu disinergikan dengan RPJM Provinsi Sumsel dan RPJM Nasional. Sehingga program yang dibuat daerah tidak menyalahi peraturan yang ada,” ungkap Wawako.
Wawako berharap tahun mendatang tidak ada lagi program yang hanya copy paste. “Kami berharap masing-masing SKPD ada inovasi baru dalam merencanakan program. Namun demikian tetap memperhatikan peraturan yang ada. Maksudnya, jangan sampai program yang dibuat menyalahi aturan keuangan yang ada,” harapnya.
Untuk itulah, kemarin, pihaknya mengadakan pembahasan RPJM. Rapat tersebut selain dihadiri SKPD di lingkungan Pemkot Lubuklinggau juga dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumsel. Tidak hanya itu, saat pembahasan tersebut juga dihadiri Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tujuan dari rapat tersebut selain untuk mensinergikan program kerja daerah, provinsi, dan pemerintah pusat juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja. “Namun yang tidak kalah pentingnya rapat ini juga membahas keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Lubuklinggau. “Program banyak, namun dana sangat terbatas. Untuk menutupi keterbatasan anggaran daerah diperlukan bantuan dana dari Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Wawako, bukan hanya Pemkot Lubuklinggau saja yang merasakan keterbatasan anggaran, akan tetapi seluruh daerah di Indonesia merasakan hal serupa. Makanya perlu bantuan dana dari provinsi dan pemerintah pusat. (02)
0 komentar