Linggau Metropolis

foto : dok lp
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau.

Hanya 10 Persen yang Melapor 

LUBUKLINGGAU- Kepatuhan bendahara pemerintah daerah (Pemda) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPt) Masa Pajak Penghasilan (PPh) masih sangat rendah. Buktinya, dari 1.200 Wajib Pajak (WP) bendahara baru 10 persen atau 100 WP yang sudah melapor SPt Masa PPh pada Maret 2010. 

“SPt Masa PPh wajib dilaporkan setiap bulan. Untuk SPt Masa PPh, Maret 2010 ini baru 10 persen yang masuk,” demikian diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Lubuklinggau, Hasanuddin kepada wartawan koran ini di kantornya Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (15/3). 

Jumlah tersebut, lanjut Hasanuddin, merupakan WP bendahara di lingkungan Pemkot Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura). “1.200 itu merupakan WP bendahara di lingkungan Pemkot Lubuklinggau dan Pemkab Mura,” ungkapnya. 
Masih rendahnya jumlah WP bendahara yang melaporkan SPt Masa PPh tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena beberapa WP bendahara merupakan bendahara baru. “Kemungkinan bendahara baru tidak tahu kalau harus melaporkan SPt Masa. Ada juga beberapa diantaranya kesulitan untuk mengisi blanko SPt. Bahkan ada yang menganggap tidak penting untuk melaporkan SPt tersebut,” jelasnya. 

Hasanuddin berharap kepada bendahara untuk berkoordinasi atau bertanya ke KPP Pratama.

“Nanti akan kami beritahu bagaimana cara mengisi blanko SPt Masa, tanpa dipungut biaya. Kami juga melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung SKPD. Akan tetapi kalau kami harus mendatangi satu per satu SKPD tidak mungkin terlayani. Apalagi jumlah pegawai KPP Pratama terbatas. Kami harapkan kesadaran mereka sendiri untuk datang ke KPP Pratama. Lagi pula ketentuannya memang WP harus menyampaikan sendiri SPt PPh, baik SPt Masa maupun SPt Tahunan,” harapnya. 

Menurut Hasanuddin, WP bendahara yang tidak melaporkan SPt Masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 500 ribu per bulan. “Tidak melaporkan SPt Masa kena denda,“ ucapnya.
Ditambahkannya, sejak 2009, khusus WP bendahara tidak lagi melapor SPt Tahunan. WP bendahara hanya melapor SPt Masa PPh yang wajib dilaporkan setiap bulan. 
Sedangkan jumlah WP badan yang baru melapor SPt Tahunan PPh sudah mencapai 20 persen atau 200 WP dari 1.000 WP badan wajib lapor SPt Tahunan PPh. “Untuk WP badan batas akhir pelaporan 30 April,” ucapnya, sembari menyebutkan yang dimaksud WP badan adalah wajib pajak badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan lain-lain.

Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi, berjanji akan mengecek ke SKPD di lingkungannya.

“Nanti akan saya tanyakan SKPD mana saja yang belum melaporkan SPt Masa PPh,” janjinya didampingi Sekda, Akisropi Ayub saat dikonfirmasi wartawan koran ini terkait masih rendahnya kesadaran WP bendahara untuk melaporkan SPt Masa PPh tersebut. 

Walikota mengakui, ada beberapa bendahara SKPD di lingkungan Pemkot Lubuklinggau merupakan bendahara baru. “Memang ada beberapa bendahara baru, kemungkinan mereka belum bisa mengisi blanko SPt Masa PPh itu. Nanti akan saya cek, bagi yang belum melapor secepatnya agar segera menyampaikan SPt Masa PPh,” pungkasnya.(02)