Di Kelurahan Marga Rahayu
KPP-Pratama akan Data Ulang
LUBUKLINGGAU- Lurah Marga Rahayu, Jufri mengungkapkan tidak tertagihnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya karena banyak terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda. Bahkan uniknya, ada juga SPPT tanpa objek dan subjek pajak.
“Maksudnya, di SPPT tidak tertulis nama Wajib Pajak (WP). Akan tetapi pada SPPT tertera MK yang artinya menunggu keputusan. Nah, yang tidak ada objek dan subjek pajak seperti ini diterbitkan SPPT-nya. Bayangkan dari 1.244 lembar SPPT hanya 838 lembar yang diketahui dengan jelas. Sedangkan sisanya 406 lembar SPPT tidak akurat,” ungkapnya sambil menunjukan tumpukan SPPT dimaksud kepada wartawan koran ini di kantornya, Kamis (7/10).
Bukan itu saja, kata dia, persoalan lainnya terjadi kesalahan nama, kesalahan alamat. “Kemudian tidak ada objek dan subjek pajak tapi ada SPPT. Inikan aneh, bagaimana ketua RT bisa melakukan penagihan kalau kondisinya seperti itu,” katanya diamini Ketua RT 02 Sagiro, Ketua RT 06, Reson Suhedi dan Ketua RT 09, Asikin.
Menurut dia, dari tunggakan Rp 18.184.993, lebih kurang Rp 15 juta tidak mungkin tertagih lagi. “Sebabkan SPPT-nya bermasalah seperti saya sebutkan diatas tadi diantaranya SPPT ganda. Dengan demikian hanya Rp 5 juta saja yang bisa ditagih. Hingga saat ini pun masih dilakukan penagihan. Hari ini saja (kemarin, Kamis 7/10) dapat tagihan Rp 700 ribu dan uangnya sudah di setor ke bank,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan sanggahan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP-Pratama) Kota Lubuklinggau, namun masih saja terjadi kondisi seperti tersebut. Untuk itu ia berharap, KPP-Pratama melakukan pendataan ulang. “Kami berharap dilakukan pendataan ulang,” pintanya.
Untuk memperlancar pendataan ulang WP PBB, Lurah Marga Rahayu, Jufri sudah menyiapkan peta berdasarkan per RT. Peta tersebut dibuat oleh ketua RT. “Kami sudah menyiapkan peta per RT berikut bangunan yang ada diatasnya. Jadi dipeta ini tergambar ada berapa bangunan di setiap RT. Demikian juga tahu berapa luasan lahan kosong dan lain-lain,” paparnya sambil menunjukan peta dimaksud.
Dihubungi terpisah, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP-Pratama Kota Lubuklinggau, Baharudin Bayumi tidak menampik, banyaknya SPPT ganda. Menurut dia, keakuratan data PBB hanya 40-60 persen. “Hal itu disebabkan data tersebut merupakan data lama peninggalan dari KPP Kabupaten, Lahat. Terhitung 1995 KPP-Pratama baru mengurus PBB. Sebelum 1995 KPP-Pratama Kota Lubuklinggau tidak mengurus PBB hanya mengurus pajak penghasilan, (PPh dan PPn),” akunya.
Menurut dia, dalam hal penagihan PBB pihaknya mengharapkan peran dan dukungan camat dan lurah. “Tanpa dukungan pemerintah setempat tidak mungkin kami dapat melakukan penagihan PBB karena keterbatasan pegawai,” akunya.
Ia berjanji akan mendata ulang PBB. “12 kelurahan yang akan didata ulang dalam waktu dekat ini. Kelurahan di maksud terdiridari 3 kecamatan masing-masing untuk wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kelurahan Taba Pingin, Marga Rahayu, Marga Mulya, Simpang Periuk dan Kelurahan Tanah Periuk. Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Baturip Taba, Watervang, Majapahit, Taba Jemekeh dan Taba Koji. Sedangkan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat II terdiridari Kelurahan Tapak Lebar, dan Sidorejo. Dengan demikian diharapkan PBB 2011 nanti dapat meminimalisir kesalahan,” janjinya.
Menurut dia, untuk melakukan pendataan tersebut pihaknya sudah membentuk tim yang teridiridari 4 orang. “Satu petugas mengkafer 3 kelurahan,” pungkasnya.(06)
0 komentar