Azhari : Effendi Tidak Perlu Ngurusi Soal Kemacetan
LUBUKLINGGAU- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan mengatakan aktifitas bongkar muat sayur di dekat Stasiun Kereta Api (KA) Kota Lubuklinggau akan di pindahkan ke Terminal Kalimantan.
“Maka dari itu Pemkot Lubuklinggau akan memfungsihkan Terminal Kalimantan. Karena di dalam terminal itu ada gerobak pedagang, maka dari itu Pemkot menertibkan pedagang yakni mengatur waktu berdagang. Mereka bukan tidak boleh berdagang diatur waktunya. Silakan berdagang mulai pukul 16.00 Wib, karena pada siang hari berfungsih sebagai terminal,” kata As Jon panggilan akrap Azahari Yuhan kepada wartawan koran ini, Jumat (21/1).
Pernyataan As Jon tersebut, menganggapi ungkapan Effendi Hambali, Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK) yang mempersoalkan aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA. “Effendi tidak perlu mengurusi soal kemacetan, urusi saja anggota IKPTK. Bukan tidak boleh, kalau sudah terbukti mampu membina anggota boleh-boleh saja memberikan untuk syaran. Sekarang ini yang penting buktikan kalau memang mampu membina anggota untuk mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Menurut As Jon, aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA sudah menjadi program Pemkot untuk mengaturnya. “Itu sudah masuk dalam anggenda kami. Dan ini jangan dijadikan alasan Effendi untuk pembenaran tidak mau mengosongkan terminal. Kalau mereka (pedagang, red) tidak mengosongkan tempat bagaimana kami bisa menata kesemerawutan tersebut. Yang terpinting sekarang kosongkan dulu Terminal Kalimantan, setelah itu baru bisa menata kesemerawutan di kawasan tersebut,” pintanya . Menurut As Jon, pernyataan Effendi sudah terlalu meluas dengan mengngait-ngaitkan dengan persoalan lain, urusi saja anggota IKPTK. “Bagaimana komitmen Effendi yang katanya bersedia mengosongkan Terminal Kalimantan pada tanggal 20 Januari, mana buktinya jangan hanya bisa mengurusi urusan orang lain,” pintanya.
As Jon, mengaku sangat kecewa terhadap Ketua IKPTK. “Saya kecewa, alasan Efendi selalu berbelit-belit, tidak jelas. Dengan belum terlaksananya pengosongan terminal sehingga rencana untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Kalimantan jadi tertunda. Padahal kami sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk mengecat tanda tempat Angkot/Angdes mangkal,” paparnya.
Junaidi Desak Tim Pemkot Laksanakan Penertiban
Disisi lain Junaidi, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) Kota Lubuklinggau mendesak Tim Pemkot Lubuklinggau untuk melaksanakan penertiban PKL sesuai hasil kesepakatan dalam rapat Tim Pemkot bersama perwakilan pedagang. Akibat tertundanya penertiban PKL Terminal Kalimantan membuat anggota SKPL mendesak untuk kembali berdagang di Jalan Kalimantan. Pedagang sayur, pedagang buah yang menggunakan mobil akan kembali berdagang di Jalan Kalimantan.
“Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi. Sebab jika sampai kembali sulit untuk ditata. Jadi menurut saya Tim Pemkot mesti tegas dan jelas dimana batasan-batasan penertiban ini, jangan sampai terus meluas. Maksudnya diselesaikan satu persatu sekarang kan fokusnya mengembalikan fungsi Terminal Kalimantan dengan menata PKL yang berada di dalamnya. Jadi laksanakan saja dulu ketatapan tersebut, jangan sampai nanti fokusnya bergeser sehingga target tidak tercapai karena terlalu meluas,” pintanya.
Menurut Junadi, alasan Effendi tidak ada tempat menitip gerobak pedagang, itu hanya alasan yang dicari-cari. “Buktinya kenapa pedagang Pasar Mambo yang saya bina itu bisa, habis berdagang gerobak dibawa pulang, tidak ada persoalan. Seluruh pedagang Pasar Mambo yang tergabung dalam SPKL ada 68 anggota semua gerobak dibawa pulang tidak ada yang tinggal di Terminal Kalimantan,” ucap Junaidi.
Junaidi berharap Ketua IKPTK untuk tidak mempropokasi anggota untuk melawan aturan pemerintah. “Saya berharap Ketua IKPTK tidak mencari sensasi dengan mempropokasi anggota untuk melawan. Betapa tidak pernyataan Fendi (Effendi Hambali, red) yang menyatakan, dalam menertibkan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial. Pernyataan tersebut jelas mempropokasi,” himbaunya.
Disamping itu lanjut Junaidi, diskusi apa lagi yang diinginkan Fendi. Diskusi sudah, dialog sudah dilakukan dalam beberapa kali pertemuan di Pemkot Lubuklinggau. Kalau minta diskusi lagi, dialog lagi kapan selesainya, habis waktu pemerintah hanya menguruisi PKL di Terminal Kalimatan saja. Padahal kegiatan lain sudah menungguh. “Jadi menurut saya Pemkot laksanakan saja keputusan rapat pada tanggal 5 Januari, jangan ragu-ragu dan kalau tidak mau dikatakan banci,” kata Junaidi memberikan dukungan kepada Tim Pemkot.
Semantara itu hingga hari ke dua penertiban (Jumat, 21/1) PKL di Terminal Kalimantan belum ada yang mengosongkan tempat pada siang hari, mereka masih jualan seperti biasa. Bahkan belum ada tanda-tanda akan berjualan pada malam hari.
Sebagaimana berita sebelumnya, Effendi Hambali menjelaskan pihaknya belum mengosongkan tempat karena ada bebarapa kriteria tidak terpenuhi, salah satunya di mana meletakan gerobak dagangan. Disamping itu masih ada pedagang lain di Jalan Kalimantan.
“Bagaimana pedagang sayur yang melakukan bongkar muat di dekat Stasiun Kereta Api (KA), kenapa dibiarkan? Itu sebenarnya yang sangat mengganggu arus lalu lintas. Lihatlah saat bongkar muat jalan pasti macet. Kalau mereka boleh kenapa kami tidak boleh? Sedangkan kami di sini tidak mengganggu arus lalu lintas. Dalam menertibakan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial,” jelasnya.
Ia, meminta kepada Pemkot Lubuklinggau mengajaknya berdiskusi membicarakan persoalan tersebut. “Marilah secara duduk satu meja bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik. Saya berharap Pemkot membuka forum dialog biarkan kami berdagang di sini dengan dirapikan menggunakan auning,” harapnya. (02)
LUBUKLINGGAU- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan mengatakan aktifitas bongkar muat sayur di dekat Stasiun Kereta Api (KA) Kota Lubuklinggau akan di pindahkan ke Terminal Kalimantan.
“Maka dari itu Pemkot Lubuklinggau akan memfungsihkan Terminal Kalimantan. Karena di dalam terminal itu ada gerobak pedagang, maka dari itu Pemkot menertibkan pedagang yakni mengatur waktu berdagang. Mereka bukan tidak boleh berdagang diatur waktunya. Silakan berdagang mulai pukul 16.00 Wib, karena pada siang hari berfungsih sebagai terminal,” kata As Jon panggilan akrap Azahari Yuhan kepada wartawan koran ini, Jumat (21/1).
Pernyataan As Jon tersebut, menganggapi ungkapan Effendi Hambali, Ketua Ikatan Keluarga Pedagang Terminal Kalimantan (IKPTK) yang mempersoalkan aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA. “Effendi tidak perlu mengurusi soal kemacetan, urusi saja anggota IKPTK. Bukan tidak boleh, kalau sudah terbukti mampu membina anggota boleh-boleh saja memberikan untuk syaran. Sekarang ini yang penting buktikan kalau memang mampu membina anggota untuk mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Menurut As Jon, aktifitas bongkar muat di dekat Stasiun KA sudah menjadi program Pemkot untuk mengaturnya. “Itu sudah masuk dalam anggenda kami. Dan ini jangan dijadikan alasan Effendi untuk pembenaran tidak mau mengosongkan terminal. Kalau mereka (pedagang, red) tidak mengosongkan tempat bagaimana kami bisa menata kesemerawutan tersebut. Yang terpinting sekarang kosongkan dulu Terminal Kalimantan, setelah itu baru bisa menata kesemerawutan di kawasan tersebut,” pintanya . Menurut As Jon, pernyataan Effendi sudah terlalu meluas dengan mengngait-ngaitkan dengan persoalan lain, urusi saja anggota IKPTK. “Bagaimana komitmen Effendi yang katanya bersedia mengosongkan Terminal Kalimantan pada tanggal 20 Januari, mana buktinya jangan hanya bisa mengurusi urusan orang lain,” pintanya.
As Jon, mengaku sangat kecewa terhadap Ketua IKPTK. “Saya kecewa, alasan Efendi selalu berbelit-belit, tidak jelas. Dengan belum terlaksananya pengosongan terminal sehingga rencana untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Kalimantan jadi tertunda. Padahal kami sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk mengecat tanda tempat Angkot/Angdes mangkal,” paparnya.
Junaidi Desak Tim Pemkot Laksanakan Penertiban
Disisi lain Junaidi, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL) Kota Lubuklinggau mendesak Tim Pemkot Lubuklinggau untuk melaksanakan penertiban PKL sesuai hasil kesepakatan dalam rapat Tim Pemkot bersama perwakilan pedagang. Akibat tertundanya penertiban PKL Terminal Kalimantan membuat anggota SKPL mendesak untuk kembali berdagang di Jalan Kalimantan. Pedagang sayur, pedagang buah yang menggunakan mobil akan kembali berdagang di Jalan Kalimantan.
“Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi. Sebab jika sampai kembali sulit untuk ditata. Jadi menurut saya Tim Pemkot mesti tegas dan jelas dimana batasan-batasan penertiban ini, jangan sampai terus meluas. Maksudnya diselesaikan satu persatu sekarang kan fokusnya mengembalikan fungsi Terminal Kalimantan dengan menata PKL yang berada di dalamnya. Jadi laksanakan saja dulu ketatapan tersebut, jangan sampai nanti fokusnya bergeser sehingga target tidak tercapai karena terlalu meluas,” pintanya.
Menurut Junadi, alasan Effendi tidak ada tempat menitip gerobak pedagang, itu hanya alasan yang dicari-cari. “Buktinya kenapa pedagang Pasar Mambo yang saya bina itu bisa, habis berdagang gerobak dibawa pulang, tidak ada persoalan. Seluruh pedagang Pasar Mambo yang tergabung dalam SPKL ada 68 anggota semua gerobak dibawa pulang tidak ada yang tinggal di Terminal Kalimantan,” ucap Junaidi.
Junaidi berharap Ketua IKPTK untuk tidak mempropokasi anggota untuk melawan aturan pemerintah. “Saya berharap Ketua IKPTK tidak mencari sensasi dengan mempropokasi anggota untuk melawan. Betapa tidak pernyataan Fendi (Effendi Hambali, red) yang menyatakan, dalam menertibkan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial, kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial. Pernyataan tersebut jelas mempropokasi,” himbaunya.
Disamping itu lanjut Junaidi, diskusi apa lagi yang diinginkan Fendi. Diskusi sudah, dialog sudah dilakukan dalam beberapa kali pertemuan di Pemkot Lubuklinggau. Kalau minta diskusi lagi, dialog lagi kapan selesainya, habis waktu pemerintah hanya menguruisi PKL di Terminal Kalimatan saja. Padahal kegiatan lain sudah menungguh. “Jadi menurut saya Pemkot laksanakan saja keputusan rapat pada tanggal 5 Januari, jangan ragu-ragu dan kalau tidak mau dikatakan banci,” kata Junaidi memberikan dukungan kepada Tim Pemkot.
Semantara itu hingga hari ke dua penertiban (Jumat, 21/1) PKL di Terminal Kalimantan belum ada yang mengosongkan tempat pada siang hari, mereka masih jualan seperti biasa. Bahkan belum ada tanda-tanda akan berjualan pada malam hari.
Sebagaimana berita sebelumnya, Effendi Hambali menjelaskan pihaknya belum mengosongkan tempat karena ada bebarapa kriteria tidak terpenuhi, salah satunya di mana meletakan gerobak dagangan. Disamping itu masih ada pedagang lain di Jalan Kalimantan.
“Bagaimana pedagang sayur yang melakukan bongkar muat di dekat Stasiun Kereta Api (KA), kenapa dibiarkan? Itu sebenarnya yang sangat mengganggu arus lalu lintas. Lihatlah saat bongkar muat jalan pasti macet. Kalau mereka boleh kenapa kami tidak boleh? Sedangkan kami di sini tidak mengganggu arus lalu lintas. Dalam menertibakan PKL jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial,” jelasnya.
Ia, meminta kepada Pemkot Lubuklinggau mengajaknya berdiskusi membicarakan persoalan tersebut. “Marilah secara duduk satu meja bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik. Saya berharap Pemkot membuka forum dialog biarkan kami berdagang di sini dengan dirapikan menggunakan auning,” harapnya. (02)
0 komentar