LUBUKLINGGAU-Pemkot Lubuklinggau disarankan agar menjadikan Kota Lubuklinggau sebagai kota layak anak. Salah satu indikator kota layak anak adalah format pembangunan berpihak kepada anak.
“Kemudian didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang juga berpihak kepada anak. Misalnya, mengratiskan akte kelahiran,” demikian harapan Wakil Ketua KPAID Provinsi Sumsel, Ir H MD Asnadi CA saat menghadiri acara pengukuhkan anggota KPAID Kota Lubuklinggau, Sabtu (5/12).
Dia sangat berharap Kota Lubuklinggau menjadi kota layak anak. “Saya berharap Kota Lubuklinggau bisa menjadi kota layak Anak. Untuk di Sumatera, Kota Jambi termasuk kota yang sudah berhasil menerapkan kota layak anak. Sedangkan Kota Palembang baru akan memulainya,” ungkapnya.
Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi ketika dimintai tanggapannya terkait harapan Wakil Ketua KPAID tersebut, mengatakan bahwa Pemkot Lubuklinggau APBD Kota Lubuklinggau berpihak kepada anak. Salah satunya dengan memberikan imunisasi Hepatitis B gratis kepada anak usia SD dan SMP. “Setidaknya pada 2009 ini 15 ribu anak mendapatkan imunisasi tersebut. Kami menargetkan 26 ribu anak hingga 2010. Pemberian imunisasi Hepatitis B gratis salah satu upaya Pemkot untuk menjadikan Lubuklinggau menjadi kota layak anak,” katanya.
Wako menambahkan, disamping itu Pemkot juga mulai memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. “Secara bertahap lingkungan sekolah yang tidak memiliki lahan cukup luas untuk anak-anak bermain dibangun bertingkat. Sedangkan bangunan lama dibongkar sehingga lingkungan sekolah memiliki lahan bisa dijadikan lapangan olahraga atau untuk anak-anak bermain,” ucapnya.
Disamping itu, lanjut walikota, Pemkot Lubuklinggau juga mendirikan sejumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Kami menargetkan setiap kelurahan minimal ada satu PAUD. Pemkot juga sangat menganjurkan masyarakat berminat mendirikan PAUD maupun Taman Kanak-kanak (TK), baik itu TK bertaraf nasional maupun internasional. Seperti beberapa waktu lalu Pemkot merencanakan bekerjasama dengan salah satu TK kerkemuka di Indonesia untuk mendirikan TK. Pemkot menyediakan fasilitas gedung, sedangkan salah satu lembaga pendidikan TK dimaksud mengelola pendidikannya. Namun, karena ada beberapa pihak tidak setuju sehingga rencana tersebut akhirnya dibatalkan,” ungkap walikota. (02)
0 komentar