Linggau Metropolis

LUBUKLINGGAU- Dikabarkan puluhan honorer dilingkungan Pemkot Lubuklinggau di rumahkan. Honorer yang diberhentikan jumlahnya mencapai 72 orang itu merupakan honorer SK Kepala Satun Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan koran ini, 72 honorer yang dirumahkan itu bertugas di sejumlah SKPD dilikungan Pemkot Lubuklinggau dan diangkat oleh masing-masing kepala SKPD. 

Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi saat dikonfirmasi wartawan koran ini menerangkan, honorer yang resmi adalah honor yang memiliki SK walikota, selain itu tidak resmi. Dan honorer SK walikota yang diangkat menjadi PNS. “Honorer yang memiliki SK kepala SKPD tidak resmi. Tidak boleh Kepala SKPD mengakat honorer. Jadi tidak ada istilah dirumahkan,” jelas walikota. 

Karena pengangkatan honorer tersebut tidak resmi sehingga dirinya tidak tahu berapa jumlah honorer yang diangkat oleh kepala SKPD dilingkunagan Pemkot Lubuklinggau. Demikian juga yang diberhentikan. “Saya tidak tahu kerena tidak ada laporanya,” tegasnya. 

Namun damikian walikota mengaku, tahu banyak honorer tidak resmi yang diangkat oleh kepala SKPD. Menurut walikota, dirinya sudah mewanti-wanti kepada kepala SKPD untuk tidak mengakat honorer. “Dari dulu saya sudah tekankan kepala SKPD untuk tidak mengangkat honorer. Sebab memang tidak boleh mengakat honorer. Namun secara diam-diam mereka (kepala SKPD) masih saja mengakat honorer. Yang sangat saya sayangkan kepala SKPD diam-diam mengangkat tenaga honorer,” ucapnya.

Larangan mengangkat tenaga honorer cukup beralasan, dikhawatirkan SKPD melakukan korupsi. “Karena tidak ada anggaran untuk membayar gaji honorer mereka (SKPD) melakukan fungli, inilah yang dikhawatirkan. Disamping itu menimbulkan pengangguran tidak kentara.

Disamping itu, akan menimbulkan persoalan lain. Dan pemkot Lubuklinggau yang akan terkena image negatif. Berdayakan saja pegawai yang sudah ada jangan mengkat honorer,” imbuhnya. 

Ironisnya lagi lanjut walikota, ada salah satu SKPD yang mengangkat honorer lalu dijadikan bendahara. “Padahal PNS ada kenapa nekat mengangkat honorer Bagaimana pertanggung jawabannya kalau bendara diambil dari honorer tidak resmi,” ungkapnya. 
Lain halnya saat pertama Kota Lubuklinggau menjadi daerah otonom. “Saat itu memang kekurangan tenaga, sehingga banyak mengangkat tenaga honor,” pungkasnya.(06)