Linggau Metropolis

Oknum Anggota DPRD ‘Main’ Proyek

LUBUKLINGGAU- Isu oknum anggota DPRD Kota Lubuklinggau ‘main’ proyek milik Pemkot Lubuklinggau makin meluas. Organisasi yang getol menyuarakan aspirasi Pedagang Kaki Lima (PKL) siap mengungkapkan bukti-bukti tersebut.
Bukan hanya SPKL yang terus mengkritisi lembaga dewan. Direktur CV Wulan Suci, Suparno juga mengungkapkan dirinya punya bukti oknum anggota DPRD punya proyek.
Ketua SPKL Kota Lubuklinggau, Junaidi mengklim memiliki bukti otentik bahwa seluruh oknum Anggota DPRD Kota Lubuklinggau punya proyek. “Saya mengatakan hal ini tidak mengada-ada memang seluruh anggota DPRD dengan secara rahasia ‘main’ proyek. Saya sebagai narasumber berita siap tidak asal bicara apa yang saya katakan benar adanya. Dan saya siap membeberkan bukti-bukti secara terbuka,” katanya kepada wartawan koran ini, Selasa (28/9).
Ia mengungkapan, cara oknum anggota dewan untuk mendapatkan proyek dengan ‘menekan’ kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). “Jadi proyek-proyek yang dilelang maupun Penunjukan Langsung (PL) sudah dikapling-kapling siapa pemiliknya. Kepala SKPD tidak bisa berbuat apa-apa karena ada tekanan. Bahkan negosiasi bagi-bagi proyek dilakukan sebelum APBD disahkan. Sebelum APBD disahkan mereka bermanuver mempersoalkan program SKPD tertentu, seolah-olah proyek yang direncanakan tidak tepat. Contohnya, proyek lanjutan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) semula dipersoalkan kenapa pada akhirnya masuk dalam APBD Perubahan 2010, hanya ada perubahan sedikit yakni penambahan pembangunan pagar. Mereka mempersoalkan hanya untuk menaikan nilai tawar,” ungkapnya panjang lebar.
Ia menambahkan, dengan adanya negosiasi tadi kepala SKPD tidak bisa berbaut apa-apa. “Kepala SKPD tidak bisa menolak permintaan oknum anggota DPRD yang meminta proyek. Siapa yang akan mengerjakan proyek tertentu sudah diarahkan Inilah yang namanya mafia proyek masuk ke lembaga dewan,” ungkapnya.
Ia mengakui, proyek milik oknum wakil rakyat memang tidak dikerjakan secara langsung oleh perusahan yang dimilikinya. Akan tetapi dengan cara menyerahkan kepada pihak lain. “Memang tidak secara langsung dikerjakan oleh mereka (anggota dewan) tapi proyek dijual kepada kontraktor lain,” paparnya.
Ia menambahkan, untuk membuktikan hal itu bisa dilakukan yakni dengan cara lihat historis proyek milik Pemkot Lubuklinggau yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. “Telusuri siapa direkturnya, kemudian dari siapa kontraktor mendapatkan proyek tertentu baik itu proyek yang ditender atau penunjukan langsung (PL). Saya dapat memastikan akan diketahui arahan siapa proyek,” jelasnya.
Bahkan Junaidi, meminta komitmen wakil rakyat jika dirinya bisa membuktikan bahwa oknum dewan ‘main’ proyek apakah sanggup berhadapan dengan hukum. “Saya minta komitmen, jika terbukti apakah sanggup berhadapan dengan hukum atau keluar dari lembaga dewan,” ucapnya.
Ia sangat menyayangkan sikap wakil rakyat. “Seharusnya sebagai anggota dewan yang merupakan jelmaan rakyat dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Dimana saat ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara mereka (wakil rakyat) sibuk mengurus jatah-jatah proyek masing-masing,” katanya.
Isu tersebut juga ditanggapi salah seorang kontraktor yang ada di Kota Lubuklinggau Direktur CV Wulan Suci, Suparno alias Upas. Menurut dia, apa yang diungkapkan Ketua SKPL, Junaidi benar adanya. Bahkan ia mengklim pernah melihat salah seorang oknum anggota DPRD datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau meminta jatah proyek. “Saya perna menyaksikan sendiri salah seorang oknum anggota dewan minta jatah proyek. Saat itu kebetulan saya sedang berada di DPU, salah seorang oknum anggota DPRD tadi datang mencari salah seorang pejabat DPU. Karena pejabat yang dicari tidak berada di kantor lantas oknum anggota DPRD tadi mengatakan kepada salah seorang staf DPU kamu tahu tidak saya ini DPRD, mana jatah proyek saya,” kata Upas menirukan ucapan oknum anggota DPRD tersebut.
Melihat kenyataan tersebut lanjut Upas, kasihan terhadap kepala SKPD dan staf saat musim tender proyek dikejar-kejar dan ditekan oknum anggota DPRD yang meminta jatah proyek. “Bahkan ada yang menggunakan jasa preman. Maka dari itu, saat SKPD melelang proyek kontraktor juga mengunakan jasa preman untuk mengimbangi. Preman bertugas menjaga proyek. Dengan demikian sehingga terjadi gesekan antar preman,” paparnya.
Dihubungi secara terpisah Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Hendi Budiono saat dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut mengatakan, kalau memamgh ada bukti silakan ditindak lanjuti. “Kalau permasalahan tersebut bisa dituntut secara hukum silakan tindak lanjuti ke aparat penegak hukum. Hanya saja bukti bukan sekedar pernyataan saja. Akan tetapi harus ada bukti yuridis. Kalau memang anggota dewan main proyek siapa orangnya, siapa Direktur perusahan yang mengerjakan proyek, istrinya atau siapa. Harus ada bukti tertulis, tidak cukup hanya bukti pernyataan saja,” katanya.
Ia, mengaku sepakat untuk mengusut isu tersebut. “Saya sepakat, kalau ada bukti silakan diusut. Kalau memang terbukti yang bersangkutan harus menerima segala konsekwensinya,” paparnya.
Menurut dia, dirinya sangat setuju jika kritikan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja anggota DPRD. “Saya ucapkan terima kasih kalau kritikan ini untuk perbaikan kinerja dewan. Akan tetapi jika isu tersebut dilontarkan karena tidak dapat proyek, jangan menyalahkan dewan, donk. Sebab secara teknis lelang proyek diatur oleh SKPD yang bersangkutan,” ucapnya.(06)