LUBUKLINGGAU-Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengelolaan Pasar (DKUMKMPP) Kota Lubuklinggau belum gajian. “Kami belum gajian terhitung Januari 2011,” demikian diungkapkan salah seorang PHL kebersihan DKUMKMPP Kota Lubuklinggau kepada wartawan koran ini, Rabu (16/2).
Menurutnya, PHL belum menerima gaji karena SK 2011 belum terbit. “Kata kepala dinas SK kami belum terbit sehingga proses pembayaran gaji tertunda,” ucap sumber koran ini yang meminta namanya tidak ditulis. Namun demikian ia mengaku, yakin gajinya akan dibayar oleh pemerintah dalam hal ini DKUMKMPP. Tapi mereka berharap, gajinya bisa dibayar dalam waktu dekat. “Kami berharap gaji kami segera dibayar. Bagaimana kami membiayai kebutuhan hidup kalau terlalu lama gaji tertunda,” harapnya.
Terpisah, Kepala DKUMKMPP Kota Lubuklinggau, Fajaruddin saat dikonfirmasi wartawan koran ini mengakui PHL yang bertugas di dinas yang dipimpinnya belum menerima hanorium Januari 2011. “Memang benar. Saat ini masih dalam proses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) bisa dicairkan,” aku Fajaruddin.
Ditambahkan Fajaruddin, kendala belum cairnya honorium PHL tersebut karena Kepala DPPKA sedang dinas luar kota (DL). “Pak Zuklipliy sedang DL sehingga belum bisa dicairkan,” ucapnya. Lebih lanjut Fajaruddin menjelaskan, pegawai yang belum menerima gaji bukan hanya PHL akan tetapi termasuk pegawai honor SK Walikota. Totalnya 130 orang yang belum terima gaji. 130 orang tersebut terdiridari juru tagih retribusi pasar, petugas kebersihan, petugas Trantib dan lain-lain.
Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Lubuklinggau, tidak membatah salah satu penyebab belum cairnya gaji PHL karena SK belum terbit, terutama pegawai honor SK Walikota. “SK sedang diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun demikian saya memberikan jaminan ke DPPKA agar dapat melakukan proses pencairan. Saya berharap sembari menunggu SK diproses oleh BKD, DPPKA juga melakukan proses pencairan, jadi dua-duanya jalan. Maksud saya jangan sampai molor karena menunggu SK. Setelah SK terbit kami tinggal menyerahkan ke DPPKA,” ungkapnya.
Fajaruddin menambahkan, mulai 2011 pihaknya melakukan perubahan pola pembayaran honorium PHL dan pegawai honor. Selama ini pembayaran honorium dan transportasi dipisahkan. “Honor Rp 450 ribu perbulan, sedangkan uang transportasi Rp 150 perbulan. Jadi honorium mereka nilainya Rp 600 ribu perbulan. Dulu, mereka terima secara terpisah, terima honor dulu kemudian buru dicairkan uang transportasi. Hal itu dilakukan karena tahun lalu pembayaran uang transportasi sempat tertunda karena tidak teranggarkan dalam APBD induk tapi dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Saat itu mereka sempat protes. Maka dari itu mulai tahun ini tidak lagi seperti itu (dipisahkan), honorium dan uang transportasi kita berikan sekaligus,” pungkasnya. (02)
Menurutnya, PHL belum menerima gaji karena SK 2011 belum terbit. “Kata kepala dinas SK kami belum terbit sehingga proses pembayaran gaji tertunda,” ucap sumber koran ini yang meminta namanya tidak ditulis. Namun demikian ia mengaku, yakin gajinya akan dibayar oleh pemerintah dalam hal ini DKUMKMPP. Tapi mereka berharap, gajinya bisa dibayar dalam waktu dekat. “Kami berharap gaji kami segera dibayar. Bagaimana kami membiayai kebutuhan hidup kalau terlalu lama gaji tertunda,” harapnya.
Terpisah, Kepala DKUMKMPP Kota Lubuklinggau, Fajaruddin saat dikonfirmasi wartawan koran ini mengakui PHL yang bertugas di dinas yang dipimpinnya belum menerima hanorium Januari 2011. “Memang benar. Saat ini masih dalam proses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) bisa dicairkan,” aku Fajaruddin.
Ditambahkan Fajaruddin, kendala belum cairnya honorium PHL tersebut karena Kepala DPPKA sedang dinas luar kota (DL). “Pak Zuklipliy sedang DL sehingga belum bisa dicairkan,” ucapnya. Lebih lanjut Fajaruddin menjelaskan, pegawai yang belum menerima gaji bukan hanya PHL akan tetapi termasuk pegawai honor SK Walikota. Totalnya 130 orang yang belum terima gaji. 130 orang tersebut terdiridari juru tagih retribusi pasar, petugas kebersihan, petugas Trantib dan lain-lain.
Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Lubuklinggau, tidak membatah salah satu penyebab belum cairnya gaji PHL karena SK belum terbit, terutama pegawai honor SK Walikota. “SK sedang diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun demikian saya memberikan jaminan ke DPPKA agar dapat melakukan proses pencairan. Saya berharap sembari menunggu SK diproses oleh BKD, DPPKA juga melakukan proses pencairan, jadi dua-duanya jalan. Maksud saya jangan sampai molor karena menunggu SK. Setelah SK terbit kami tinggal menyerahkan ke DPPKA,” ungkapnya.
Fajaruddin menambahkan, mulai 2011 pihaknya melakukan perubahan pola pembayaran honorium PHL dan pegawai honor. Selama ini pembayaran honorium dan transportasi dipisahkan. “Honor Rp 450 ribu perbulan, sedangkan uang transportasi Rp 150 perbulan. Jadi honorium mereka nilainya Rp 600 ribu perbulan. Dulu, mereka terima secara terpisah, terima honor dulu kemudian buru dicairkan uang transportasi. Hal itu dilakukan karena tahun lalu pembayaran uang transportasi sempat tertunda karena tidak teranggarkan dalam APBD induk tapi dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Saat itu mereka sempat protes. Maka dari itu mulai tahun ini tidak lagi seperti itu (dipisahkan), honorium dan uang transportasi kita berikan sekaligus,” pungkasnya. (02)
0 komentar